AMBON, Siwalimanews – Kinerja Gugus Tugas disoroti DPRD Maluku, karena dinilai belum siap menangani ancaman virus corona. Tempat isolasi yang bermasalah, hingga tidak tersedianya fasilitas kesehatan.

Selain temuan DPRD di lapangan, masalah kaburnya puluhan orang dari tempat karan­tina di gedung Lem­baga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku, karena kela­paran juga dibahas.

Pimpinan DPRD me­manggil Sekda Kasrul Selang selaku Ketua Ha­rian Gugus Tugas Percepatan Penanga­nan Covid-19, Kepala BPBD Maluku Henri Far-Far, Kadis Kese­hatan Maluku  Meikyal Pontoh dan Kepala Ba­gian Pengelolaan Ke­uangan dan Aset Dae­rah Setda Ma­luku, Zul­kifli Anwar.

Pertemuan dilakukan secara tertutup di rua­ng rapat Ketua DPRD, Lucky Wattimury, Kamis (2/4).

Usai rapat, Watti­mury kepada wartawan men­jelaskan, pertemuan untuk mem­bahas temuan DPRD,  karena masih banyak yang perlu dibenahi oleh gugus tugas.

“Secara detail  pak Sekda sudah jelaskan kepada pimpinan dewan dan kita sudah paham,” ujarnya.

Wattimury mengatakan, pihaknya sudah meminta sekda untuk me­rumuskan biaya penanganan virus corona hingga dampak sosialnya untuk disampaikan kepada dewan, karena menyangkut anggaran yang cukup besar.

Sementara Kasrul Selang menga­takan, hal-hal yang menjadi temuan pimpinan dewan di beberapa posko penanganan Covid-19 akan menjadi bahan evaluasi oleh gugus tugas.

Pemerintah daerah, kata Kasrul, akan fokus pada beberapa hal yaitu keselamatan, kesehatan, dampak ekonomi dan dampak sosial.

“Rencana besarnya secara makro pimpinan dewan menyerahkan kepada eksekutif, dewan mendu­kung penuh,” katanya.

Kasrul menjelaskan, saat ini digunakan anggaran tidak terduga sebesar Rp 7,5 miliar untuk pena­nganan Covid-19. Anggaran ini belum cukup, sehingga disampaikan ke DPRD untuk meminta tambahan melalui realokasi anggaran, karena OPD-OPD seperti perhubungan dan posko-posko membutuhkan 11 miliar lebih untuk 1 bulan kedepan.

“Jadi untuk sementara makan minum di sana ditangani oleh dana tidak terduga,” katanya.

Soal tenaga medis di tempat ka­rantina, Kasrul mengakui, tidak ditempatkan. Jika ada keluhan baru­lah tenaga medis diturunkan.

“Mereka yang dikarantina adalah me­rupakan orang sehat, tetapi ka­rena berasal dari daerah yang terpapar maka dikarantina,” ujarnya.

Lanjutnya, untuk makan dan minum di tempat karantina  akan ditangani oleh diklat setempat. Nantinya diganti oleh gugus tugas.

“Jadi mereka yang didiklat ini kan sepanjang tahun melakukan diklat, ta­ngani dulu baru kita bayar kembali, kan kepala keuangan sudah sam­pai­kan paling lambat besok, hanya urusan administrasi saja,” terang Kasrul.

Gugus Tugas tak Siap

Wakil Ketua  DPRD Maluku, Mel­kias Saerdekut mengatakan, kabur­nya puluhan orang yang dikarantina di LPMP Maluku pada Rabu (1/4) karena kelaparan, menunjukan Gu­gus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tak siap.

“Jika ada amukan seperti itu saya menganggap gugus tugas tidak siap,” tegas Saerdekut kepada war­ta­wan di gedung DPRD  Provinsi Maluku, Kamis (2/4).

Dalam penanganan Covid-19, kata Saerdekut, seluruh fasilitas karantina harus disiapkan oleh gugus tugas. “Ini menunjukan bahwa gugus tugas sangat tidak siap untuk proses ini,” ujarnya.

Lanjut Saerdekut, peristiwa yang terjadi di LPMP Maluku tidak boleh lagi terjadi, karena sangat memba­hayakan masyarakat.

“Status orang dalam pantauan, kemudian tiba-tiba hanya soal ma­kan dan fasilitas kesehatan tidak terurus, lalu mereka harus keluar untuk  mem­baurkan dirinya dengan masyarakat, ini justru lebih fatal,” tandasnya.

Saerdekut menegaskan, setiap tempat karantina harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan, makan minum, dan lainnya.

“Ini yang harus diperhatikan, begitupun dengan waktu istirahat dan faktor-faktor psikologi harus disiapkan. Jadi mereka yang berada di tempat karantina harus dengan fasilitas yang baik,” ujarnya.

Puluhan Orang Karantina Kabur

Puluhan orang yang dikarantina di gedung LPMP Maluku kabur, karena tidak diberi makan. Tak hanya itu, tindakan medis juga tidak ada.

Puluhan orang itu digelandang ke LPMP Maluku setelah tiba dengan KM Tidar pada Rabu (1/4) pagi sekitar pukul 08.00 WIT di Pela­buhan Yos Sudarso Ambon. Jumlah mereka 82 orang, dan 23 diantara­nya orang Maluku.

LPMP Maluku yang berlokasi di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon merupakan salah satu gedung yang dijadikan tempat karantina oleh Gugus Tugas Percepatan Penang­anan Covid-19 Maluku.

Informasi yang diperoleh, saat menjalani pemeriksaan di pelabuhan Yos Sudarso, 23 penumpang dike­tahui ber-KTP luar Maluku. Sedang­kan 59 orang berasal dari Maluku, tetapi tidak memiliki identitas. Sehi­ngga mereka semua dibawa ke LPMP untuk karantina.

Sesampainya di LPMP, mereka diberikan kunci kamar oleh tim gugus tugas, dan dijelaskan kalau satu kamar ditempati oleh dua orang.

Setelah kurang lebih satu jam berada di kamar, tidak ada makanan yang diberikan kepada mereka. Bahkan tenaga medis juga tidak ada untuk memeriksa mereka.

Tak bisa lagi menahan lapar, mereka langsung keluar dari kamar dan mengamuk. Mereka menuntut agar segera dipulangkan ke daerah masing-masing.

“Kita sudah koordinasi sejak subuh, cuma tidak wujudnya, kita semua mengerti hukum dan kalau dari sana (tim gugus) tidak pernah tunjukan apa yang dijanjikan. Kita se­mua sehat, kita anak bangsa, berani ambil resiko, ini keadaan lapangan,” tandas salah satu warga.

Ia menegaskan, kalau dirinya ber­sama dengan lainnya yang dibawa ke LPMP sehat. Mereka dikarantina, namun tidak diperhatikan.

“Kita tidak sakit, ini masalah ke­manusiaan, ini lapar semua, jadi kita ambil resiko, ini baru Pattimura-Pattimura mudah, betul kan semua,” teriaknya, sambil diiyakan oleh puluhan warga yang lain.

Ia menilai, gugus tugas perce­patan dan penanggulangan Covid-19 Maluku tidak siap dan mem­bohongi warga yang dikarantina.

“Kita seng sakit, kita bukan pe­rampok, kita bukan pencuri, oke bukan cuma makanan, kliniknya tidak ada, siapa yang bohong. Ini di lapangan, tidak bohong,” teriaknya lagi.

Tidak hanya dirinya, ada beberapa rekannya yang mengamuk. Mereka beramai-ramai protes dengan keti­daksiapan tim gugus tugas.

Sejumlah aparat kepolisian dan tim gugus tugas yang berada di lokasi mencoba menenangkan mereka, namun mereka tidak hiraukan.

Sekda Maluku, Kasrul Selang yang merupakan Ketua Harian Gu­gus Tugas Percepatan Penanga­nan Covid-19 Maluku langsung men­datangi ke LPMP. Setelah mela­kukan koordinasi dengan pihak ke­luarga, sebanyak 59 orang dikemba­likan ke daerah masing-masing. Sedangkan 23 orang yang ber-KTP luar Maluku tetap dikarantina.

“Sekarang mereka sudah kita kem­balikan ke daerah masing-ma­sing dan itu hanya miskomunikasi. Mereka tidak berteriak lapar, tetapi ingin pulang,” kata Kasrul saat dikonfirmasi wartawan, di kantor gubernur.

Soal mereka dibiarkan kelaparan dan tidak ada tindakan medis, Kas­rul  mengatakan, sudah diselesai­kan, dan mereka sudah dikembalikan ke daerah masing-masing. “Sudah sejak pagi hari masalah ini sudah kita selesaikan dan mereka sudah kem­bali ke wilayah masing-masing. Ada yang ke Piru, Pelauw, Buru dan Kota Ambon, masalahnya sudah kita atasi,” ujarnya.

Tak Miliki Peralatan

Tak hanya LPMP, Balai Diklat Per­tanian Provinsi Maluku yang disiap­kan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku sebagai salah satu tempat karantina ternyata juga tidak dilengkapi fasilitas.

Hal ini ditemukan pimpinan DPRD Maluku saat melakukan kunjungan ke tempat itu, Selasa (1/4).

Kendati sebagai tempat karantina, namun sarana untuk mencuci ta­ngan, hand sanitizer dan peralatan lainnya untuk warga yang dika­rantina tidak tersedia.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengungkapan, petugas di Balai Diklat Pertanian telah me­minta agar hal ini menjadi perhatian dari pemerintah.

“Tadi juga ada permintaan di balai pertanian untuk bagaimana mereka bisa siapkan alat pengukur suhu supaya orang yang dikarantina di sana bisa dideteksi dari waktu ke waktu hal itu sangat positif,” kata Wattimury kepada wartawan di gedung Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (1/4).

Lanjut Wattimury, sebagai tempat karantina mestinya semua fasilitas harus disiapkan.

“Kekurangan-kekurangan begini sepeleh, tapi sebetulnya sangat me­nentukan. Menentukan dalam hal orang yang bekerja dapat bekerja de­ngan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu, tetapi juga orang yang dikarantina juga percaya dengan yang tangani kita,” ujarnya. (Mg-4)