Fraksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, kenaikan harga BBM justru menyengsarakan masyarakat Indonesia.
Salah satunya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Maluku, dengan tegas menolak kenaikan BBM. Sebagaimana pula yang telah dilakukan Fraksi PKS DPR RI.
Mereka menyatakan sikap walk out dari sidang paripurna DPR RI beberapa hari lalu sebagai bentuk protes terhadap kenaikan BBM.
“Jadi memang Fraksi PKS dari DPR RI, provinsi, hingga kabupaten/kota kami menolak kenaikan harga BBM,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku, Turaya Samal, kepada wartawan, Rabu (7/9).
Turaya Samal, didampingi anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku, Rostina mengakui, kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Atasi Kelangkaan Mitan, DPRD Minta Disperindag tak Tinggal Diam“Akan terjadi inflasi besar- besaran. Tentu berdampak bagi ekonomi masyarakat. Sangat disayangkan, kenapa harga BBM bersubsidi dinaikan. Masyarakat berteriak kemana-mana,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku ini menilai, kenaikan harga BBM menunjukan pemerintah tidak berpihak ke masyarakat justru pemerintah penyengsarakan rakyat.
“Pemerintah justeru menyengsarakan rakyat. Sangat berpengaruh dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan lainya. Terjadi kenaikan harga angkot. Mahasiswa dan pelajar hingga Rp 5 ribu lebih,” cetusnya.
Padahal, kata dia, pemerintah dimana-mana kampanyekan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, namun justru pemerintah yang sendiri menyengsarakan rakyatnya.
“Ini hanya omong kosong belaka. Kami selalu bersama masyarakat menolak harga BBM. Kami menolakan karena masyarakat sudah susah dan menangis. Kami pejabat saja sangat terasa, apalagi masyarakat kecil. Kita semua terasa. Ini beban moril kita kepada masyarakat menyikapi kondisi yang ada. Intinya, kami komitmen bersama mengawal bersama rakyat,” tandasnya.
Disinggung soal ajakan kepada masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM, anggota DPRD dapil Seram Bagian Barat ini menegaskan, pihaknya akan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang tidak menyengsarakan masyakarat.
“Kami akan mengajak masyarakat agar pintar memilih pemimpin. Kami hanya beberapa anggota DPR RI, representatifnya kecil dan tidak mempengaruhi keputusan. Banyak skema diambil. Kalau skema voting kita tetap kalah. Tapi kita tidak mundur. Kita tetap kontrol pemerintah. Kita akan berusaha. Tidak sampai disini saja. Kita komitmen selalu bersama masyarakat,” katanya.(S-08)
Tinggalkan Balasan