AMBON, Siwalimanews – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Ambon dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia  (GMKI) Cabang Ambon, seruduk di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (19/6).

Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa itu nyaris bentrok dengan aparat Satpol PP Ma­luku. Pantauan Siwalima, aksi dilakukan di depan pintu pagar masuk Kantor Gubernur sekitar pukul 10.45 WIT.

Nampak para demonstran di­bekali pamflet yang bertuliskan, corona mati bos, tolak PSBB, berlakukan new normal, serta Gubernur Maluku anti kritik. Ada juga pamflet bertuliskan kami minta transparansi peng­gunaan dana Covid, Jerinx SID vs MI siapa mau help dan mimpi anak negeri jadi PNS. Belum lagi ada tulisan tinggal manyanyi diatas kesusahan rakyat.

Selama kurang lebih 1,5 jam melakukan aksi, tak satu pun pejabat pemprov menemui pendemo. Alhasil massa marah dan memaksa buka pintu pagar bagian depan Kantor Gubernur Maluku.

Beruntung anggota Satpol PP Maluku sigap dan cepat mengha­langi upaya paksa  massa pendemo untuk masuk ke dalam kantor gu­bernur.

Salah satu mahasiswa kepada pers mengaku kedatangan mereka sebe­narnya hanya ingin berdialog de­ngan Gubernur Maluku untuk me­minta pemerintah daerah memu­langkan warga yang tidak lulus me­ngikuti tes tentara.

Namun karena tidak diizinkan, aksi goyang pagar  pun dilakukan oleh puluhan mahasiswa dibantu oleh warga.  Beberapa kali pintu pa­gar didorong dan nyaris patah. Mes­kipun diguyur hujan lebat, massa pendemo tak peduli. Mereka secara bergantian melakukan orasi.

Menariknya orasi yang disam­paikan menyentil soal sikap Guber­nur Maluku yang tidak mau di kritik. Kemudian soal transparan dana penanganan Covid. Ada juga sikap gubernur yang menantang warga untuk tinggal dengan pasien Covid-19 serta menolak pelaksanan PSBB di Kota Ambon.

“Beliau menentang siapa saja yang mau tinggal dengan pasien covid. Hari ini saya atas nama Almindes Valantino Siauta eks Ke­tua GMKI Cabang Ambon menyata­kan siap menantang Gubernur Ma­luku,” teriaknya.

Siauta mengaku kedatangan diri­nya dan teman-teman HMI Cabang Ambon dan puluhan pemuda yang tidak lolos seleksi anggota TNI ha­nya ingin berdialog dengan guber­nur.

“Hari ini kami ditolak, walaupun hujan membasahi bumi tapi perjua­ngan kami terus dilanjutkan demi rakyat Maluku. Hari ini saya mau ingat­kan gubernur, mulutmu hari­mau mu, corona mati pak,” ujarnya lagi.

Selain menentang gubernur, me­reka juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku transparan soal dana Covid-19.

“Kita ingatkan kasus Covid jangan dijadikan sarana mengambil ke­untungan. Kami minta ada pen­je­lasan terkait penggunaan dananya. Jangan ditutup-tutupi,” tegas koor­dinator lapangan HMI Cabang Ambon Ramadan Mubarak.

mubarak mengaku penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) oleh Pemerintah Kota Ambon tidak berjalan dengan baik. Jumlah kasus terus naik di Kota Ambon sehingga dianggap program yang dijalankan pemerintah gagal dan tidak berpihak kepada masyarakat.

“Jadi kami menolak diberlakukan PSBB  karena PKM gagal,” ujarnya.

Mubarak juga meminta Pemprov Maluku untuk memfasilitasi warga yang tidak lolos seleksi anggota TNI untuk dikembalikan daerah asal masing-masing.

Stelah berorasi hampir dua jam, sekitar pukul 12.05 WIT, Sekda Maluku, Kasrul Selang baru mene­mui para pendemo di depan pintu masuk halaman kantor Gubernur. Kehadiran Selang tdak diterima pendemo dan mereka tetap meminta agar melakukan tatap muka dengan gubernur.

Setelah dilakukan negosiasi dan memutuskan siapa yang berhak masuk untuk berdialog barulah sekitar pukul 12.40 WIT massa aksi diterima oleh Sekda Provinsi Maluku di depan kantor Gubernur Maluku dan berdialog.

Sekda Maluku mendengarkan keluhan dari perwakilan pemuda yang tak lolos seleksi anggota TNI dan meminta agar difasilitasi kem­bali ke daerah masing-masing.

“Kami berada disini sudah sangat lama dan terkendala masalah biaya hidup sehari-hari, kami minta difa­silitas kembali ke kampung hala­man,” ujar salah satu warga.

Mendengar keluhan tersebut, Kasrul  menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali melakukan koodinasi dengan pemerintah Kabupaten Aru, Malra, Kota Tual, KKT dan MBD, namun ditolak.

Usai menemui warga yang tidak lolos seleksi anggota TNI itu, Kasrul kemudian menemui mahasiswa HMI dan GMKI. Kasrul meminta pende­mo aspirasi apa saja  yang harus disampaikan, karena gubernur tidak masuk kantor.

Mendengar permintaan Kasrul, Penjabat Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Muhammad Rumakevin diberikan kesempatan menyampai­kan beberapa tuntutan kepada peme­rintah yakni transparansi ang­ga­ran Covid-19, dan 39 tenaga kerja PT Maxima yang masuk ke Ambon melalui jalan tikus.

Selain itu juga mereka menuntut kebijakan penerapan PSBB. “Lang­kah apa yang akan diambil oleh pe­merintah untuk menangani keluhan masyarakat kecil karena menurut kami sangat merugikan masyarakat kecil,” ujar Rumakevin.

Sedangkan Koordinator Aksi Ramadan Mubarak menegaskan, pemprov harus transparan terkait anggaran dana Covid 19, serta me­nolak pelaksanaan PSBB.

“Kami Menolak diberlakukan PSBB, karena PKM juga sudah menyusahkan kami apalagi untuk PSBB,” tegasnya.

Namun, disaat sekda hendak men­je­laskan soal transparansi anggaran serta penerapan PSBB, Pj Ketua Umum HMI menemui sekda dan minta agar gubernur menemui mereka.

“Maksud dan tujuan kita kesini yang pertama terkait kepulangan teman-teman yang tak lolos seleksi anggota TNI ke daerah asalnya. Itu sudah dijawab oleh pak sekda. Tujuan kami kesini bukan bertemu dengan sekda, kita inginkan pak gubernur hadir disini. Karena pak gubernur tidak hadir saat ini, maka kami pastikan HMI tidak akan pernah berhenti untuk demo berjilid-jilid,” tegasnya.

Usai mengatakan hal tersebut, massa pendemo kemudian mem­bubarkan diri dari halaman Kantor Gubernur secara tertib. (S-39)