AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Maluku dapil Kota Ambon, Eddyson Sarimanella menilai, pemberlakukan PSBB di Kota Ambon merupakan kebijakan yang baik, namun dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat menyangkut dengan regulasinya. Sebab, belajar dari pengalaman penerapan PKM saja membingungkan masyarakat.

“Sosialisasi terkait regulasi PSBB sangat penting disosialisasikan agar tidak terjadi seperti PKM,” ungkap Sarimanella kepada Siwalima, Rabu (17/6).

Sarimanella meminta pemkot melibatkan semua struktur pemerintahan yang ada mulai tingkat kota hingga RT/RW, termasuk tokoh umat mensosialisasikan regulasi PSBB.

Selain itu, mengingat dampak pemberlakukan PSBB tidak hanya dialami masyarakat Kota Ambon, namun juga masyarakat Pulau Ambon, maka perlu dikoordinasikan dengan Pemkab Maluku Tengah.

“Pemkot Ambon harus berkoorindasi dengan Pemkab Malteng berkaitan dengan masyarakat yang ada di pulau Ambon supaya semua berjalan dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Mencuri di Bengkel Motor, Salim Diringkus Warga  

Anggota DPRD Maluku dapil Kota Ambon lainnya, Rovik Afifudin turut meminta agar Pemkot Ambon melakukan sosialisasi soal regulasi PSBB dengan melibatkan semua unsur agar masyarakat paham. “Pemkot libatkan semua unsur masyarakat untuk sosialisasilah,” ujarnya.

Menurutnya, pemkot harus memperhatikan efek dari pemberlakuan PSBB terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, jaring pengaman sosial penting diperhatikan.

Anggota DPRD Maluku, Jantje Wenno mengatakan, silakan saja menerapkan PSBB, yang penting pemkot harus mengevaluasi berbagai hal yang menimbulkan masalah pada penerapan PKM supaya tidak menyulitkan masyarakat.

“Jangan sampai PSBB berlaku, tapi pasar saja pemkot susah mengaturnya,” tandasnya.

Politisi Partai Perindo ini mengakui, sosialisasi sangat singkat, tapi mungkin saja pemkot berdalih sudah pernah uji coba pra PSBB melalui PKM. Yang penting masyarakat sampai di desa bisa mengetahui dan mematuhi PSBB.

Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kota Ambon lainnya, Elviana Pattiasina meminta Pemkot Ambon untuk maksimal melakukan sosialisasi bagi masyarakat.

“Minimal dilakukan dua minggu, menurut saya tidak bijak jika PKM dilanjutkan dengan PSBB dengan limit waktu sosialisasi yang terbatas,” tandas Pattiasina.

Jika sosialisasi tidak dilakukan dengan maksimal, ia kuatir masyarakat akan kembali bereaksi seperti yang terjadi saat PKM.

Kata politisi partai Demokrat ini, masyarakat harus diberikan pemahaman, karena saat dalam situasi yang dibatasi, tentunya akan berdampak pada masyarakat. “Kalau walikota bijak maka kasih waktu lagi untuk dilakukan sosialisasi,” ujarnya. (Mg-4)