AMBON, Siwalimanews – Pergolakan di tubuh Golkar Maluku harus segera disikapi oleh DPP. Jika lamban, partai berlambang pohon beringin ini akan pecah di tangan Ramly Umasugi.

Kekecewaan dan pengunduran diri belasan kader dari pengurus DPD jangan dianggap enteng.

Akademisi Fisip Unpatti, Said Lestaluhu mengatakan, semangat yang diusung dalam Musda Golkar X adalah rekonsiliasi. Terpilihnya Ramly Umasugi sebagai Ketua DPD secara aklamasi membuktikan semua pemilik suara percaya jika Ramly akan menata organisasi yang mengakomodir semua unsur. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya, yang akan berujung pada konflik internal yang semakin menajam.

Sebagai partai yang besar dengan sistem kelembangaan yang kuat, kata Lestaluhu, mestinya hal ini tidak boleh terjadi di tubuh Golkar.

Pembersihan orang-orang tertentu yang dianggap sebagai lawan politik secara internal, yang kemudian mendapat reaksi dari kader-kader yang cukup berpengaruh, hal ini menunjukan kondisi Golkar tidak bertambah baik, tetapi justru dapat menimbulkan konfik yang dapat berpotensi untuk terjadinya perpecahan.

Baca Juga: Saling Serang Ridwan & Ramly

“Ini dapat menjadi konflik yang berkepanjangan bahkan berpotensi terjadi perpecahan,” tandas Lestaluhu kepada Siwalima, Jumat (5/6).

Kisruh di tubuh Golkar Maluku harus diselesaikan secepatya. Jika semua energi habis untuk mengurus konflik internal, maka kata Lestaluhu, sudah pasti tidak akan memberikan dampak terhadap kinerja politik kedepan.

“Oleh karenanya harus ada langkah penting yang melibatkan dewan pimpinan pusat dan pembina partai di daerah, termasuk tokoh senior partai untuk melakukan mediasi agar jangan sampai masalah ini meluas dan pada akhirnya yang rugi Partai Golkar sendiri,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Akademisi Fisip UKIM, Marthen Maspaitella. Polemik yang sementara terjadi di Partai Golkar akan membawa konsekuensi yang besar dalam membesarkan partai jika tidak segera diselesaikan. “Akan berdampak pada aktifitas partai kedepan,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, kata Maspaitella, seluruh fungsionaris yang bertanggungjawab di Partai Golkar mesti membuka ruang konsolidasi.

“Jangan sampai dengan persoalan ini ada cela untuk mempolitisasi persoalan-persoalan internal secara terbuka yang dapat menimbulkan perpecahan,” tandasnya.

DPP Diminta Turun Tangan

Seperti diberitakan, kalangan kader senior meminta DPP untuk tangan menyelesaikan pergolakan yang terjadi di tubuh Golkar Maluku.

Salah satu langkah yang harus diambil adalah merevisi SK Kepengurusan DPD Golkar Maluku periode 2020-2025. Banyak kader kecewa dengan kebijakan Ramly Umasugi sebagai Ketua DPD Golkar Maluku yang mendepak kader-kader potensial yang selama ini mempunyai kontribusi besar untuk membangun partai, dan memasukan eks kader partai lain dalam kepengurusan.

Kawanan kader “kutu loncat” itu, malah diberikan posisi strategis di kepengurusan.  Padahal loyalitas dan dedikasi mereka terhadap Golkar belum teruji. Tak hanya itu, dari sisi kemampuan mereka untuk meraup suara dalam pemilu, patut diragukan. Karena mereka adalah orang-orang gagal menuju ke gedung DPRD, lantaran tidak mendapat dukungan suara rakyat saat pemilu tahun lalu.

“Kami melihat kondisi ini sebagai senior kami sesalkan. Seharusnya tidak terjadi demikian karena itu masalah ini musti diselesaikan secepatnya, kami mintakan agar DPP Partai Golkar bisa merevisi kepengurusan saat ini,” tandas mantan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Nanda Wattimury , kepada Siwalima, Kamis (4/6).

Aksi protes kader dengan memalang dan merusak kantor DPD Golkar Maluku, disusul pengunduran diri belasan pengurus dari kabinet Ramly Umasugi, harus secepatnya disikapi oleh DPP untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Golkar.

“Kalau merekrut kader dari luar partai tidak apa, tetapi minimal harus menjadi anggota partai dulu, sehingga sudah bisa lihat integritas dan komitmennya bangun partai, tetapi jika tidak, ini yang diragukan,” kata Wattimury, yang juga mantan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Maluku ini.

Mantan Wakil Ketua KPPG Golkar Maluku, Yul Pelu juga menegaskan hal yang sama. Ia tidak setuju dengan kebijakan Ramly Umasugi yang merekrut kader partai lain sebagai pengurus. Sebab, komitmen mereka belum teruji.

“Minimal harus dulu menjadi anggota partai supaya bisa ketahui komitmen yang bersangkutan dalam membangun partai. Ini yang harus diletakan dulu,” ujar Pelu.

Pelu meminta Ramly duduk bersama dengan seluruh pengurus membicarakan masalah ini, dan mencari solusi terbaik. Jika tidak, Pelu mengusulkan DPP untuk merevisi kepengurusan DPD Partai Golkar Maluku periode 2020-2025.

Mantan Sekretaris DPD Golkar Maluku, Roland Tahapary yang turut didepak dari kepengurusan, mengatakan, lazimnya tim formatur menyusun susunan pengurus harus memperhatikan aspek kesinambungan dan keterwakilan perempuan sesuai dengan aturan undang-undang. Selain itu, memperhatikan dari mana asal kader itu.

“Artinya dari mana kader itu berasal. Itu penting agar ada konfigurasi dalam pengurusan,” ujarnya.

Tahapary juga mengatakan, alasan pengunduran diri belasan pengurus harus juga didengar.

“Siapa tahu ada kepentingan besar yang baik bagi partai ini kedepan. Jangan menganggap jika partai Golkar ini milik pengurus yang berkuasa, tetapi milik semua orang, baik kader, sesepuh bahkan mereka yang berjasa bagi partai yang pada masanya berdarah-darah untuk membesarkan Golkar,” katanya.

Tahapary meminta kisruh yang terjadi harus dibicarakan sehingga bisa diselesaikan.

Rusak Kantor DPD

Seperti diberitakan, protes terhadap kebijakan Ramly Umasugi, mantan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy ngamuk dan memalang Kantor DPD Golkar Maluku yang terletak di Karang Panjang, Selasa (2/6) sekitar pukul 14.00 WIT.

Pintu masuk kantor dipalang oleh kader senior Golkar ini dengan menggunakan kayu balok. Sebelum dipalang, Ridwan terlebih dahulu merusak kaca jendela. Sejumlah kader hanya menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Setelah puas dengan aksinya, eks anggota DPRD Maluku itu kemudian memberikan keterangan kepada wartawan. Dalam keterangannya, Ridwan mengecam keras Ketua DPD Golkar Maluku, Ramly Umasugi yang melengserkan sejumlah kader yang sudah lama berkecimpun dan membangun partai berlambang pohon beringin itu.

Bagi Ridwan, mengakomodir wajah-wajah baru yang adalah kutu loncat dari parpol lain menduduki jabatan strategis di Golkar Maluku sangat mengece­wakan. “Saya melakukan ini karena mosi tidak percaya saya terhadap Ramly Umasugi Bupati Buru yang telah terpilih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar, ” tandas Ridwan.

Aksi yang dilakukan Ridwan Marasabessy berujung di polisi. Ia  dilaporkan ke Polda Maluku, Rabu (3/6).

Laporan disampaikan Sekretaris DPD Golkar Maluku, Lessy Siahay, didampingi kuasa hukum Golkar, Rony Sianressy. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor laporan TBL/154/VI/2018/Maluku/SPKT tanggal 3 Juni 2020.

Ridwan tak gentar dengan laporan itu. Ia siap diperiksa. “Sebagai warga negara yang baik, saya siap mempertanggungjawabkan apa yang telah saya lakukan,” tandasnya, kepada Siwalima, Kamis (4/6).

Rame-rame Undur Diri

Pasca aksi Ridwan Marasabessy, belasan pengurus rame-rame mengundurkan diri dari Golkar Maluku.  Sejumlah penye-bab menjadi alasan mereka keluar dari kepengurasan partai berlambang pohon beringin ini.

Mereka yang menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPD Partai Golkar Maluku periode 2020-2025 sebanyak 15 orang.

Sejumlah alasan yang melatari mereka mengundurkan diri dari kabinet Ramly Umasugi dan Lessy Siahay diantaranya, rekrutmen kepengurusan DPD Golkar Maluku tidak sesuai dengan mekanisme dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Kemudian sejumlah wajah baru yang bukan kader Golkar diakomodir dalam kepengurusan, dan diberikan jabatan strategis. Sementara, kader-kader Golkar yang dinilai memiliki saham besar bagi partai dan dianggap kader-kader potensial didepak.

Pernyataan pengunduran diri disampaikan di depan Kantor DPD Golkar Maluku, Karang Panjang Ambon, Rabu (3/6).

“Kami ada 15 orang pengurus yang menyatakan sikap mundur dari kepengurusan DPD saat ini karena kami menilai proses rekrutmen ini tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART, ” tandas Wakil Ketua Bidang Hubungan Ormas DPD Partai Golkar Maluku, Subhan Pattimahu saat dihubungi Siwalima, melalui telepon selulernya.

Pattimahu menjelaskan, hasil Musda Partai Golkar Maluku pada 7 Maret 2020 lalu membentuk tim formatur yang diketuai Ramly Umasugi, dan dari unsur DPP Hamzah Sangadji selaku Koordinator Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Namun hingga diterbitkannya SK DPP Partai Golkar Nomor: SKEP-24/ DPP/GOL­KAR/V/2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Provinsi Maluku masa bakti 2020-2025, sama sekali tidak diketahui oleh Hamzah Sangadji.

“Rekrutmen pengurus harus sesuai Juklak 02 DPP Partai Golkar tentang musyawarah dan rapat-rapat dan khususnya pasal 39-40 tentang wewenang formatur. Saat ini kan sedang dalam Corona sehingga formatur tidak bisa duduk bersama, tetapi by telepon. Setelah ketua formatur tandatangani kepengurusan dan sebelum sampaikan ke DPP harus juga ditandatangani oleh pak Hamzah, tetapi ini kan tidak, ” tandas Pattimahu.

Lanjut Pattimahu, yang lebih mengecewakan lagi, banyak kader Golkar yang disingkirkan, dan diangkat orang-orang dari luar partai menduduki jabatan strategis. Ia menilai, Ramly selaku Ketua DPD Partai Golkar Maluku tidak membawa semangat rekonsoliasi, dan semangat orang basudara.

Hamzah Sangadji yang dihubungi beberapa kali, namun tidak mengangkat teleponnya.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Ramly Ibrahim Umasugi ketika dikonfirmasi Siwalima terkait pengunduran diri 15 pengurus tersebut, menanggapi dengan santai. Menurutnya, pengunduran diri mereka hanya sebatas meng­klaim.

“Itu kan klaim saja pengunduran diri,” katanya singkat melalui whatsapp.

Ketika ditanya jika pengunduran resmi disampaikan ke DPP, apa langkah yang akan dilakukannya, kata Ramly, akan berkoordinasi dengan DPP. “Akan koordinasi dengan DPP,” ujarnya singkat. (Mg-4)