AMBON, Siwalimanews – Partai Golkar kecewa dengan Pemprov Maluku yang meng­abaikan DPRD dalam kebijakan pinjaman pemulihan ekonomi nasional ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 700 miliar.

Golkar melalui fraksi yang be­rada di DPRD merasa tak dihar­gai, sehingga akan melakukan perlawanan melalui hak inter­pelasi terhadap gubernur.

“Memang dari diskusi internal Golkar memang sudah ada arah ke sana untuk pengajuan inter­pelasi atas kebijakan pengajuan pinjaman uang ke SMI,” kata salah satu pengurus Golkar Maluku, kepada Siwalima, Kamis (26/11) yang meminta namanya tak diko­rankan.

Dia mengaku, mayoritas pengurus Golkar menginginkan diajukan hak interpelasi terhadap gubernur.

“Teman-teman merasa DPRD seperti tidak dihargai, ketika kehormatan anggota fraksi Golkar di DPRD diabaikan, maka teman-teman merasa Golkar harus melakukan perlawanan, karena ini bukan tentang Golkar, tetapi tentang rakyat yang diwakili kader Golkar,” ujarnya.

Selain itu, selaku partai pemenang kedua di Maluku, kata dia, Golkar memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Dia juga menambahkan, untuk memuluskan interpelasi terhadap gubernur, Golkar sementara melakukan komunikasi dengan Partai Perindo, Partai Demokrat dan PKS.

“Kita sementara bangun komunikasi untuk sama-sama mengajukan interpelasi,” ujarnya.

Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara Ketua Golkar Maluku, Ramly Umasugi yang dihubungi beberapa kali, namun teleponnya tidak aktif. (S-50)