AMBON, Siwalimanews – Kalangan kader senior meminta DPP untuk tangan menyelesaikan pergolakan yang terjadi di tubuh Golkar Maluku.

Salah satu langkah yang harus di­ambil adalah merevisi SK Kepe­ngurusan DPD Golkar Maluku pe­rio­de 2020-2025. Banyak kader kecewa dengan kebijakan Ramly Umasugi sebagai Ketua DPD Golkar Maluku yang mendepak kader-kader potensial yang selama ini mempunyai kontribusi besar untuk membangun partai, dan memasukan eks kader partai lain dalam kepe­ngurusan.

Kawanan kader “kutu loncat” itu, malah diberikan posisi strategis di kepengurusan.  Padahal loyalitas dan dedikasi mereka terhadap Gol­kar belum teruji. Tak hanya itu, dari sisi kemampuan mereka untuk meraup suara dalam pemilu, patut diragukan. Karena mereka adalah orang-orang gagal menuju ke ge­dung DPRD, lantaran tidak men­dapat dukungan suara rakyat saat pemilu tahun lalu.

“Kami melihat kondisi ini sebagai senior kami sesalkan. Seharusnya tidak terjadi demikian karena itu masalah ini musti diselesaikan secepatnya, kami mintakan agar DPP Partai Golkar bisa merevisi kepe­ngurusan saat ini,” tandas mantan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Nanda Wattimury , kepada Siwalima, Kamis (4/6).

Aksi protes kader dengan mema­lang dan merusak kantor DPD Gol­kar Maluku, disusul pengunduran diri belasan pengurus dari kabinet Ramly Umasugi, harus secepatnya disikapi oleh DPP untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Golkar.

Baca Juga: Saling Serang Ridwan & Ramly

“Kalau merekrut kader dari luar partai tidak apa, tetapi minimal harus menjadi anggota partai dulu, se­hingga sudah bisa lihat integritas dan komitmennya bangun partai, tetapi jika tidak, ini yang diragukan,” kata Wattimury, yang juga mantan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Maluku ini.

Mantan Wakil Ketua KPPG Golkar Maluku, Yul Pelu juga menegaskan hal yang sama. Ia tidak setuju dengan kebijakan Ramly Umasugi yang merekrut kader partai lain sebagai pengurus. Sebab, komitmen mereka belum teruji.

“Minimal harus dulu menjadi anggota partai supaya bisa ketahui komitmen yang bersangkutan dalam membangun partai. Ini yang harus diletakan dulu,” ujar Pelu.

Pelu meminta Ramly duduk bersama dengan seluruh pengurus membicarakan masalah ini, dan mencari solusi terbaik. Jika tidak, Pelu mengusulkan DPP untuk me­revisi kepengurusan DPD Partai Golkar Maluku periode 2020-2025.

Mantan Sekretaris DPD Golkar Maluku, Roland Tahapary yang turut didepak dari kepengurusan, mengatakan, lazimnya tim formatur menyusun susunan pengurus harus memperhatikan aspek kesinam­bungan dan keterwakilan perem­puan sesuai dengan aturan undang-undang. Selain itu, memperhatikan dari mana asal kader itu.

“Artinya dari mana kader itu berasal. Itu penting agar ada konfi­gurasi dalam pengurusan,” ujarnya.

Tahapary juga mengatakan, ala­san pengunduran diri belasan pe­ngurus harus juga didengar.

“Siapa tahu ada kepentingan besar yang baik bagi partai ini ke­depan. Jangan menganggap jika partai Golkar ini milik pengurus yang berkuasa, tetapi milik semua orang, baik kader, sesepuh bahkan mereka yang berjasa bagi partai yang pada masanya berdarah-darah untuk membesarkan Golkar,” katanya.

Tahapary meminta kisruh yang terjadi harus dibicarakan sehingga bisa diselesaikan.

Ridwan tak Gentar

Mantan Wakil Ketua Bidang Ka­derisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasa­bessy tak gentar dilaporkan ke po­lisi. Ia siap memper­tanggungjawab­kan perbuatannya yang me­malang dan merusak Kantor DPD.

“Saya siap diproses hukum. Itu hak mereka selaku pengurus untuk melaporkan saya meskipun kantor itu milik kita bersama,” tandas Ridwan kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (4/6).

Ridwan lagi-lagi menegaskan, dirinya siap memenuhi panggilan polisi. “Sebagai warga negara yang baik, saya siap mempertanggung­jawab­kan apa yang telah saya lakukan,” tandasnya lagi.

Ia mengaku, tidak marah dengan pengurus Golkar yang telah mela­porkan dirinya ke Polda Maluku. “Saya tidak marah mereka yang lapor saya di polisi, karena mereka hanya menjalani perintah langsung dari Ramly sebagai ketua,” ujarnya.

Ridwan juga mengatakan, peng­un­duran diri sejumlah kader dari pengurus akan berdampak bagi Golkar kedepan.

“Ini yang beta kuatir. Periode kemarin, kita gagal menghantarkan anggota DPR RI yang menjadi bagian jatah Golkar setiap periode. Lalu kalau kondisi seperti ini bagaimana,” ujarnya.

Jika manajamen kepemimpinan seperti Ramly Umasugi diterapkan, kata Ridwan, Golkar akan terpuruk. ia menegaskan, Partai Golkar ini mem­butuhkan solidaritas, persa­maan, kebersamaan dan kekeluargaan.

Ridwan heran dengan manajemen Ramly. Kader seperti Richard Rahakbauw disingkirkan. Padahal dia kader yang potensial.

“Richard Rahakbauw suaranya mengungguli seluruh caleg. Saudara Richard Rahakbauw punya masa luar biasa. Teman-teman yang berkoar-koar punya suara, padahal dapat 600 suara saja dengan susah, kok sombong. Dong punya inves apa untuk menyelamatkan partai. Jangan takaburlah. Ramly bisa dapat dua kursi di Buru. karena dia punya kuasa, tetapi kalau sudah selesai, apa bisa,” tandasnya.

Sebelumnya Ridwan Marasa­bessy ngamuk dan memalang Kantor DPD Golkar Maluku yang terletak di Karang Panjang, Selasa (2/6) sekitar pukul 14.00 WIT. Pintu masuk kan­tor dipalang oleh kader senior Golkar ini dengan menggunakan kayu ba­lok. Sebelum dipalang, Ridwan ter­lebih dahulu merusak kaca jendela. Sejumlah kader hanya menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Setelah puas dengan aksinya, eks anggota DPRD Maluku itu kemu­dian memberikan keterangan kepada wartawan. Dalam keterangannya, Ridwan mengecam keras Ketua DPD Golkar Maluku, Ramly Umasugi yang melengserkan sejumlah kader yang sudah lama berkecimpun dan membangun partai berlambang pohon beringin itu. Bagi Ridwan, mengakomodir wajah-wajah baru yang adalah kutu loncat dari parpol lain menduduki jabatan strategis di Golkar Maluku sangat mengece­wakan. “Saya melakukan ini karena mosi tidak percaya saya terhadap Ramly Umasugi Bupati Buru yang telah terpilih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar, ” tandas Ridwan.

Aksi yang dilakukan Ridwan Mara­sabessy berujung di polisi. Ia  dilaporkan ke Polda Maluku, Rabu (3/6).

Laporan disampaikan Sekretaris DPD Golkar Maluku, Lessy Siahay, didampingi kuasa hukum Golkar, Rony Sianressy. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor laporan TBL/154/VI/2018/Maluku/SPKT tanggal 3 Juni 2020.

Rame-rame Undur Diri

Pasca aksi Ridwan Marasabessy, belasan pengurus rame-rame meng­un­durkan diri dari Golkar Maluku.  Sejumlah penyebab menjadi alasan mereka keluar dari kepengurasan par­tai berlambang pohon beringin ini.

Mereka yang menyatakan meng­un­durkan diri dari kepengurusan DPD Partai Golkar Maluku periode 2020-2025 sebanyak 15 orang. Se­jumlah alasan yang melatari mereka mengundurkan diri dari kabinet Ramly Umasugi dan Lessy Siahay diantaranya, rekrutmen kepengu­rusan DPD Golkar Maluku tidak sesuai dengan mekanisme dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Ru­mah Tangga Partai Golkar. Kemudian sejumlah wajah baru yang bukan kader Golkar diakomodir dalam ke­pengurusan, dan diberikan jabatan strategis. Sementara, kader-kader Golkar yang dinilai memiliki saham besar bagi partai dan dianggap kader-kader potensial didepak.

Pernyataan pengunduran diri disampaikan di depan Kantor DPD Golkar Maluku, Karang Panjang Ambon, Rabu (3/6).

“Kami ada 15 orang pengurus yang menyatakan sikap mundur dari kepengurusan DPD saat ini karena kami menilai proses rekrutmen ini tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART, ” tandas Wakil Ketua Bidang Hubungan Ormas DPD Partai Golkar Maluku, Subhan Pattimahu saat dihubungi Siwalima, melalui tele­pon selulernya.

Pattimahu menjelaskan, hasil Musda Partai Golkar Maluku pada 7 Maret 2020 lalu membentuk tim for­matur yang diketuai Ramly Umasugi, dan dari unsur DPP Ham­zah Sanga­dji selaku Koordinator Wilayah Ma­luku dan Maluku Utara. Namun hing­ga diterbitkannya SK DPP Partai Gol­kar Nomor: SKEP-24/ DPP/GOL­KAR/V/2020 tentang Pe­ngesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Provinsi Maluku masa bakti 2020-2025, sama sekali tidak diketahui oleh Hamzah Sa­ngadji.

“Rekrutmen pengurus harus sesuai Juklak 02 DPP Partai Golkar tentang musyawarah dan rapat-rapat dan khususnya pasal 39-40 tentang wewenang formatur. Saat ini kan sedang dalam Corona sehingga formatur tidak bisa duduk bersama, tetapi by telepon. Setelah ketua for­matur tandatangani kepengurusan dan sebelum sampaikan ke DPP harus juga ditandatangani oleh pak Hamzah, tetapi ini kan tidak, ” tandas Pattimahu.

Lanjut Pattimahu, yang lebih mengecewakan lagi, banyak kader Golkar yang disingkirkan, dan diangkat orang-orang dari luar partai menduduki jabatan strategis. Ia menilai, Ramly selaku Ketua DPD Partai Golkar Maluku tidak mem­bawa semangat rekonsoliasi, dan sema­ngat orang basudara.

Hamzah Sangadji yang dihubungi beberapa kali, namun tidak me­ngangkat teleponnya.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Ramly Ibrahim Uma­sugi ketika dikonfirmasi Siwalima terkait pengunduran diri 15 pengu­rus tersebut, menanggapi dengan santai. Menurutnya, pengun­duran diri mereka hanya sebatas meng­klaim.

“Itu kan klaim saja pengun­duran diri,” katanya singkat melalui whats­­app tadi malam. Ketika ditanya jika pengunduran resmi disampaikan ke DPP, apa langkah yang akan dila­kukannya, kata Ramly, akan berkoordinasi dengan DPP. “Akan koordinasi dengan DPP,” ujarnya singkat. (S-19/Mg-4)