AMBON, Siwalimanews – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku akan mengubah sistem masuk SMA Siwalima.

“Hal ini terkait dengan visi pembangunan sekolah tersebut, dimana pendirian sekolah ini awalnya diperuntukan bagi para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetapi memiliki prestasi dan bukan sebaliknya,” jelas pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Insun Sangadji kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (9/3) usai rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Maluku.

Menurutnya, sangatlah miris jika pemerintah harus memberikan makan kepada anak pejabat, padahal yang paling diprioritaskan adalah anak-anak kurang mampu tetapi berprestasi.

“Jadi kita harus kembali ke tujuan pertama dari Pak Karel. Sekolah Siwalima ini dibuat  dan diperuntukan bagi anak-anak miskin tetapi yang berprestasi bukan anakn pejabat,” katanya.

Kedepan, lanjutnya, pihaknya akan perketat penerimaan siswa baru dan akan meminta surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW.

“Saya akan memperketat itu. Sudah  kita bicarakan dengan dengan teman-teman di dinas. Kita akan perketat itu dengan minta surat keterangan dari RT/RW terkait dengan kemampuan orang tua,” ungkapnya.

Dikatakan, pemerintah turut campur tangan membantu siswa yang kurang mampu. Selain itu, pihaknya merasa berat mengeluarkan anggaran untuk membiayai 388 siswa, sementara anggaran yang dimiliki hanya untuk membiayai 184 siswa. Hal ini tentu saja diluar target pembiayaai Dinas Pendidikan Maluku.

“Yang dianggarkan hanya 184, sementara yang jumlah siswa ada 388. Setiap tahun mereka harus terima 70 orang. Tapi tahun lalu mereka terima 182 orang. Saya bincang-bincang dengan pa gubernur kalau ikut saya bagaimana, kalau kita moratorium  tapi itu tidak bagus kalau kita stop. Oleh karenanya sekarang penerimaannya yang diperketat,” jelasnya

Selain itu, tambahnya, Dinas Pendidikan juga sementara memikirkan kedepan jika memang memberatkan pemerintah maka akan ada subsidi silang dari orang tua  yang mampu. (Mg-4)