NAMLEA, Siwalimanews – Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy mengaku, pentingnya peran strategis dari pimpinan OPD untuk langkah nyata mewujudkan Kabupaten Buru yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan bupati dalam sambutannya usai melantik Yulianis Rahim sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Elvira Kamarulla sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di aula Kantor Bupati, Kamis (31/8).

Di hadapan para pimpinan OPD dan para tamu undangan yang hadir, bupati mengaku, kalau Buru memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Namun kekuatan SDM belum mampu untuk menggali, mengeksplorasi, bahkan mengekploitasi SDA yang maksimal untuk mewujudkan peningkatan PAD kabupaten ini.

“Kontribusi OPD-OPD untuk menunjang PAD kita sampai bulan ini baru 38 persen dari Rp45 miliar yang ingin dicapai di tahun 2023,” sentil bupati.

Menyoroti pelayanan kesehatan di Buru bupati mengaku, ada terjadi  berbagai persoalan dinamika di bidang pelayanan sosial dasar terutama di bidang pelayanan kesehatan, sepertinya menjadi problem yang tidak berujung, pelayanan kesehatan terpadu masih jauh dari semestinya.

Baca Juga: Kakek Cabul Divonis 6 Tahun Penjara

Untuk itu kadis kesehatan yang baru dilantik diingatkan agar terus berupaya maksimal dan terus berkoordinasi menyampaikan laporan kepada bupati, Kemenkes dan kepada Dinkes Maluku, karena tidak mungkin bekerja sendiri, tidak mungkin maju sendiri. Tugas yang harusnya ringan dan akan menjadi ringan bila berkolaborasi.

Berbagai persoalan dibidang kesehatan, mulai dari pelayanan rumah sakit yang belum tuntas, pelayanan dokter juga belum disentuh dengan baik. Karena itu, mulai hari ini sudah harus dilakukan pembenahan-pembenahan mendasar, mulai dari pustu, puskesmas dan penguatan SDM.

“Selain itu juga dilakukan pembenahan sarana prasarana dukungan di pustu, puskesmas dan rumah sakit serta pelayanan lain di bidang kesehatan harus betul-betul dioptimalkan. Banyak yang akan datang untuk memberi bantuan dari pusat. Tapi administrasi kita tidak mendukung,” tandas bupati.

Sementara Kepada Kadis Dukcapil Bupati minta terus berkoordinasi mensupport data pelayanan kependudukan dengan baik menjelang tahun politik 2024 nanti.

Secara khusus, bupati juga menekankan, pentingnya pelayanan pencatatan sipil yang harus mampu menyentuh masyarakat adat di kawasan terpencil, sebab sentuhan administratif catatan Sipil di kawasan terpencil masih belum begitu baik.

Untuk itu, harus mampu mengkolaborasi antara catatan Sipil di tingkat pemerintahan dengan sistem dan mekanisme adat yang yang berkembang di Negeri Bupolo untuk bisa mengakomodir segala tuntutan masyarakat, sehingga tidak terjadi intervensi-intervensi yang lain.

“Satu contoh untuk kita,  kemarin hal yang sebenarnya bukan merupakan masalah, tapi teman-teman dari Buru Selatan datang untuk mendemo kita. Ini sebuah mekanisme yang saya lihat sangat tidak baik,” ujar bupati.

Ini kata bupati, merupakan tugas dari pencatatan sipil, kemudian OPD-OPD lain bisa berkolaborasi bersama. Ini sebuah hal yang dirasa sangat tidak fair dalam tata kelola pemerintahan. Untuk itu persoalan adat di Negeri Bupolo harus betul-betul dijunjung tinggi,  dimulai dari pencatatan sipil, pemerintahan desa, bantual sosial, kemudian OPD-OPD lain.

“Kita juga sudah merencanakan di pertengahan September nanti akan ada penetapan batas wilayah lanjutan untuk wilayah Batu Karang dan Batabual harus sesegera mungkin ditindaklanjuti,” ujar bupati. (S-15)