AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela mengakui, banyak hambatan yang dialami siswa SD-SMP dalam proses pembelajaran secara daring.

Hambatan yang paling nyata terlihat adalah, fasilitas pendukung seperti handphone android yang masih terbilang sulit diperoleh setiap siswa. Apalagi, bagi siswa yang miliki orang tua berpenghasilan rendah.

“Ini masalah yang paling urgen saya temukan. Ternyata masih ada siswa yang kesulitan belajar daring. Bukan soal jaringan internet tapi fasilitas android yang belum dimiliki siswa,” ungkap Tamaela kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (2/9)

Ia menilai, dengan adanya pandemi covid-19 saat ini, yang sangat bermasalah adalah metode pendidikan bagi siswa SD bahkan SMP yang ada di kota ini.

Memang tidak menjadi masalah bagi yang memiliki segala kebutuhan untuk memfasilitasi anak-anak mereka untuk pembelajaran daring. Namun, ini sungguh miris bagi siswa yang tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas guna menunjang kegiatan belajar secara virtual.

Baca Juga: Gegana Maluku Kembali Sterilkan Sejumlah Jalan Protokol

“Saya tetap memberikan apresiasi dengan upaya pemkot yang dilakukan selama ini, namun saya ingin sampaikan pemerintah tolong lebih bersimpati dalam melihat persoalan pembelajaran daring bagi anak-anak yang kurang mampu saat ini,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ada siswa di Passo Air Besar yang orang tuannya hanya bisa mendapatkan uang sebagai penambang pasir untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sementara untuk membeli Hp android, itu sangat berat.

“Dengan demikian, anak dari penambang pasir ini, tidak bisa ikuti proses belajar daring, apalagi banyak sekolah belum gunakan dana BOS untuk kepentingan penunjang proses belajar secara daring,” ucapnya.

Pemkot mestinya kata Tamaela, memikirkan bagaimana alokasi anggaran yang diperuntukan dari dana BOS dapat dipantau secara ketat oleh Dinas Pendidikan pada setiap sekolah yang sudah merealisasikan dana ini untuk pemanfaatan proses belajar daring untuk lebih dioptimalkan lagi.

Apalagi orentasinya harus full, namun ketika kemampuan itu tidak bisa bagaimana pemkot bisa mengalokasikan APBD untuk menjawab akan kekurangan tersebut.

“Upaya pemerintah menyangkut dengan fasilitasi WiFi di desa-desa, itu bukanlah solusi utama, karena fakta di lapangan banyak anak yang tidak bisa ikuti daring sebab tak punya perangkat seperti HP android atau laptop,” pungkasnya. (Mg-5)