AMBON, Siwalimanews – Ketua Tim Asesor Center Polri, Kombes Adi Suharyono menjamin tes seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Maluku ber­jalan profesional.

Tim Asesor Center Polri yang berjumlah 25 orang fokus untuk menguji kompetensi manaje­rial.

“Jadi assessment center polri fokus kepada kompetensi manaje­rial, dimana kemampuan berpikir seseorang peserta bagaimana, bagaimana mengelola stafnya, bagaimana mengelola birokrasi dan diri sendiri dan bagaimana mengelola tugas dan pekerjaan nanti,” jelas Kombes Adi Suharyono kepada wartawan disela-sela assessment yang  berlangsung di Kantor BPSDM Maluku, Rabu (4/3).

Suharyono mengatakan, asesor Center Polri sudah memiliki pengalaman melakukan assessment di lingkup pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia.

“Bagi Pemprov Maluku ini perta­ma dalam assessment jabatan pimpinan tinggi pratama dilaku­kan, namun bagi kami assessment Center Polri sendiri sudah banyak pengalaman dalam melayani pihak eksternal dalam hal ini pe­merintah daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi di seluruh Indonesia,” kata Suharyono.

Sebelum melakukan assessment, kata Suharyono, harus  dite­ken kerja sama terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.

“Jadi kita sudah kerja sama dengan Pemprov Maluku sehingga kita melakukan assessment bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama,” jelasnya.

Dikatakan, ASN yang ingin me­nempati jabatan pimpinan tinggi pratama harus mengikuti assessment sesuai UU  Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Fokus kita kepada peserta itu intinya bagaimana kemampuan seseorang, bagaimana mengelola birokrasi dan bagaimana menge­lola tugas dan pekerjaan yang akan dilakukan,” tegasnya.

Ia menambahkan, hasil assessment akan diserahkan ke gubernur sebagai laporan.

Saat ini sebanyak 73 peserta yang mengikuti assessment untuk menempati 21 jabatan eselon II yang kosong.

Komisi I Ingatkan Transparan

Komisi I DPRD Maluku meng­ingatkan, agar proses lelang jaba­tan eselon II di Pemprov Maluku yang sementara berlangsung berjalan transparan.

“Kiranya lelang jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu harus adil, terbuka transparan se­hingga tidak disusupi dengan kepentingan-kepentingan tertentu,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Pro­vinsi Maluku, Jance Wenno kepada Siwalima, di Ambon, Senin (2/3).

Secara pribadi Wenno ragu dengan proses lelang jabatan yang dilakukan saat ini, karena tidak transparan. “Bagi beta agak kurang percaya dengan lelang jabatan yang dilakukan oleh pemda,  karena soal transparansi,” ujarnya.

Wenno juga berharap, dalam rek­ruitmen, jangan banyak meng­ambil pejabat dari luar lingkup pemprov. Sebab belum tentu pejabat yang berasal dari luar pu­nya kemampuan lebih baik.

“Jangan terlalu banyak meng­ambil orang di luar Pemerintah Dae­rah Provinsi Maluku, belum tentu mereka yang berasal dari luar lingkungan pemda lebih lebih baik. Oleh karena itu, gubernur harus mem­perhatikan pegawai di jajaran  pemerintah daerah Provinsi Ma­luku, yang berkarya dari bawah karena merekalah yang jauh lebih menguasai persoalan yang terjadi, sehingga proses untuk pembenahan juga cepat dilakukan dengan baik,” tandasnya. (S-39)