Harapan dan dambaan masyarakat Maluku tentang dua Proyek Strategis Nasional yaitu Ambon New Port (ANP) yang diintegrasikan dengan Lumbung Ikan Nasional ( LIN ) rencana akan dibangun di Ambon terancam batal.

Pembatalan dua proyek yang sangat strategis dan esensi bagi masyarakat Maluku ini tentu saja membingungkan masyarakat Maluku. Bagaimana mungkin kedua proyek tersebut yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Maluku, termasuk beberapa menteri terkait juga telah menyampaikan hal yang sama bahkan dengan janji-janji manis.

Kondisi ini yang membuat 4 anggota DPR dan 4 anggota DPR RI akan menemui langsung Presiden Joko Widodo guna mempertanyakan, apa maunya Pemerintah Pusat dengan dua proyek strategis nasional, Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional yang terancam batal dibangun di Pulau Ambon.

Para wakil rakyat Maluku ini juga akan mendorong Presiden agar segera mengeluarkan Instruksi Presiden atau Keputusan Presiden, yang konon konsepnya terhenti di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak dipimpin ibu Susi Pudjiastuti.

Selain itu, para wakil rakyat ini juga akan mendesak, Komisi IV DPR RI dan Komite II DPD agar ikut memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat dan daerah Maluku untuk merealisasikan pembangunan ANP dan LIN di Maluku.

Baca Juga: Bidikan KPK di Kasus Jalan Namrole

Proyek Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional memang sangat diharapkan masyarakat Maluku, selain sangat esensi dan penting, tetapi dua proyek ini berdampak luas bagi masyarakat Maluku.

Berbagai informasi pembatalan ini disampaikan ANP maupun LIN tidak jadi dibangun pada lokasi yang direncanakan di Pulau Ambon, dengan alasan terdapat gunung berapi aktif di dasar laut serta penyebaran ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di sekitar lokasi rencana pembangunan kedua PSN tersebut.

Berikutnya lagi informasi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas pun membingungkan, karena akan dikerjakan oleh swasta, dengan alasan kondisi keuangan negara.

Kita memberikan apresiasi bagi 8 wakil rakyat Maluku di Jakarta yang akan menemui langsung Presiden Joko Widodo guna mempertanyakan soal kelanjutan pelaksanaan ANP dan LIN.

Tetapi perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh anggota DPD dan DPR RI melainkan perlu ada sinergitas bersama dengan Pemerintah Provinsi maupun seluruh stakeholder terkait. Sehingga ANP dan LIN harus tetap dibangun di Maluku, di lokasi mana saja yang dinilai tepat dan layak.

Disisi yang lain, Pemerintah Provinsi Maluku harus secepatnya mencari solusi yang tepat bersinergi dengan 8 wakil rakyat, dan memberikan waktu supaya bisa membicarakan masalah ini dengan baik. Karena jika ada sekat dengan berbagai kesibukan yang ada, maka akan sulit secara bersama membicarakan masalah kepentingan rakyat ini dengan Pemerintah Pusat.

Intinya, dua proyek strategis nasional khususnya Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional harus tetap dibangun di Maluku, jika batal di bangun di Pulau Ambon, maka Pemerintah Pusat diharapkan tidak alihkan ke provinsi lain tetapi dialihkan ke wilayah lain di Maluku.

ANP dan LIN sudah menjadi milik masyarakat Maluku, karena itu perjuangan untuk merealisasi janji Pemerintah Pusat ini harus segera dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dengan semua masyarakat terutama pemangku kepentingan dan lembaga DPRD.

Kita sangat mengharapkan, dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang bersifat strategis untuk Maluku, maka perlu koordinasi yang kondusif dari Pemerintah Provinsi Maluku. Jika koordinasi mandek atau tidak jalan, maka perjuangan tersebut akan sulit. Karena itu Pemprov Maluku harus bersama-sama bergandeng tangan bersinergi secara konstruktif memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah Maluku.

Semoga dengan sinergitas yang dibangun dan upaya bersama bertemu langsung dengan Presiden dapat menjawab harapan dan dambaan masyarakat Maluku, agar ANP dan LIN tetap dibangun di Maluku. (*)