AMBON, Siwalimanews – PT Wira Karsa Kons­truksi diwarning untuk menyelesaikan proyek eriction jembatan Dian Pulau–Tetoat, Kabu­paten Maluku Tenggara.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas PUPR  telah me­nganggarkan kembali Rp7 miliar untuk menye­lesaikan eriction jem­batan Dian Pulau–Tetoat yang hingga kini belum tuntas dikerjakan.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Maluku Tenggara, Amir Rumra saat kepada wartawan di Gedung Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (15/6).

Rumra meminta, kontraktor untuk menyelesaikan  jembatan Dian Pulau–Tetoat di tahun 2022 ini.

Berdasarkan data pada laman LPSE Provinsi Maluku tahun 2019, jembatan yang berlokasi didaerah Kei Kecil, Kabupaten Maluku tenggara mengunakan dana APBD tahun 2019 bernomor kontrak 10.916/PEM-JBT/GP.8/APBD/2019/0 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.891.998.000.00.

Baca Juga: Kuras 9,7 M, Diduga Proyek Jalan Waisarisa-Kaibobu Bermasalah

Proyek tersebut dikerjakan kontraktor pelakasana PT.Wira Karsa Konstruksi yang sampai dengan saat ini pekerjaan jembatan belum tuntas.

Untuk menyelesaikan jembatan ini, lanjut Rumra, Dinas PUPR mengalokasikan kembali 7 miliar.

Kata dia, dengan anggaran sebe­sar Rp7 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2022 ini, maka kon­traktor pelaksana harus memper­hatikan kualitas pekerjaan jangan sampai hanya terkesan menyele­saikan, tetapi tidak memperhatikan kualitas jembatan.

“Deadline waktu hanya tersisa 6 bulan, spesifikasi jembatan rumit, jangan sampai tidak tuntas dan tunggu tahun berikutnya, kami akan bersikap tegas bagi kontraktor pelaksana,” tegas Rumra.

Rumra menegaskan, pihaknya akan mengawasi ketat pengerjaan proyek pembangunan eriction jembatan Dian Pulau-Tettoat, jangan sampai kontraktor pelaksana hanya mengejar keuntungan, tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan.

Jika kontraktor pelaksana hanya mengejar keuntungan maka hasilnya akan sama dengan jembatan Fair Kota Tual, yang ambruk beberapa waktu lalu dan merugikan masyara­kat serta daerah yang telah mengge­lontorkan anggaran yang cukup besar untuk membangun infras­truktur.

“Masyarakat sudah lama dibebani cost perjalanan yang tinggi. Jadi saya ingatkan kontraktor agar jangan coba-coba bermain dengan pekerjaan ini. Kami tidak akan mentolerir kesalahan sekecil apapun,” tandasnya. (S-20)