AMBON, Siwalimanews – Pasca ditetapkan anggaran pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) sebesar Rp1,5 triliun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Pemprov Maluku dibawah kepemimpinan Murad Ismail sejak awal menggebu-gebu dan menggaungkan LIN sehingga lahan yang direncanakan sebesar 700 hektar yang harus disiapkan Pemprov Maluku untuk pembangunan pelabuhan terintegrasi LIN jalan ditempat.

Ketua Fraksi Perindo Amanat Berkarya DPRD Maluku, Jantje Wenno pun mempertanyakan komitmen Gubernur Murad Ismail dan jajaran dalam memperjuangkan dua proyek strategis tersebut baik LIN maupun pelabuhan ambon baru.

“LIN dan ANP itu hanya sebatas dibibir saja tapi memang Pemprov Maluku yang tidak siap menyambut dua proyek strategis nasional padahal ini sangat penting bagi masyarakat,” kesal Wenno.

Menurut Wenno jika meman pemerintah memiliki komitmen untuk menyaksikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, maka pasti perjuangan terus dilakukan walaupun pemerintah pusat dalam berbagai kesempatan menyampaikan jika belum memiliki anggaran.

Bahkan, ketika anggaran disediakan pun ternyata Provinsi Maluku tidak setiap dalam menyediakan lahan bagi pembangunan dua proyek strategis nasional dengan nilai triliunan rupiah tersebut.

Padahal, selama ini masyarakat diberikan harapan dengan adanya LIN dan ANP maka kesejahteraan masyarakat akan diperhatikan tetapi faktanya hari ini justru masyarakat kembali mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku.

Saya harap Pemerintah Provinsi Maluku tidak lagi mengumbar janji kepada masyarakat, sebab jika tidak terealisasi maka masyarakat akan menganggap pemerintah telah berbohong bagi masyarakat,” tandasnya.

Untuk diketahui pada september 2021 lalu, Komisi IV DPR telah menetapkan anggaran LIN untuk Maluku dan Malut mencapai Rp3,286 triliun.

Dari jumlah itu Maluku mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp1,5 triliun, sementara Provinsi Maluku Utara mendapatkan dana sebesar Rp1,7 miliar.

Padahal Maluku memberikan kontribusi dengan menyumbangkan 4,66 juta ton per tahun di sektor perikanan tangkap. Angka tersebut merepresentasikan 37 persen dari total 12,5 juta potensi perikanan di Indonesia.

Selain itu Maluku memiliki dan dikelilingi tiga wilayah pengelolaan perikanan negara (WPPN) yaitu WPPN 714 di perairan laut Banda, WPPN 715 di perairan Maluku dan Laut Seram, serta WPPN 718 di perairan Laut Arafura. (S-20)