AMBON, Siwalimanews – Ketua Tim Penggerak PKK  Kota Ambon Lisa Wattimena menegaskan, pihaknya tetap akan fokus dalam menangani stunting di kota ini.

Bahkan untuk menunjukan keseriusan tersebut, dalam bulan April ini, ada sekitar 15 posyandu di Kecamatan Baguala akan disambangi, berkaitan dengan proses penanganan stunting itu sendiri.

“Kegiatan sambangi posyandu ini rutin sudah kita lakukan dalam empat bulan belakangan ini. Dan bulan ini, target kita 15 posyandu yang akan dikunjungi, karena sesuai data di 15 titik itu yang  memiliki kasus stunting,” ujar Wattimena dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Kamis (6/4).

Wattimena menjelaskan, kunjungan ke posyandu ini bertujuan untuk mengurangi angka stunting dalam memenuhi angka prevelensi sesuai instruksi Presiden Jokowidodo, yakni dibawah 14 persen secara nasional, dan Kota Ambon sendiri menargetkan ada di posisi 11,38 persen.

Untuk itu, terhitung sejak Januari-Maret 2023 kemarin, angka stunting di Kota Ambon mulai mengalami trend penurunan, sehingga pihaknya berharap, semoga segera terupdate ke sistim elektronik pencacatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat.

Baca Juga: Pertamina Pastikan Stok BBM Aman Saat Idhul Fitri

“Sebelumnya data kasus balita stunting di kota ini mencapai 509 orang. Kita berharap, kolaborasi dengan pemerintah kota dapat memperoleh hasil yang maskimal. Saya selaku mama parenting Kota Ambon dan ketua PKK berharap, dengan kerja keras kami sampai dengan hari ini, semua permasalahan-permasalahan

yang kami temui di lapangan, dapat solusi yang terbaik serta jalan keluar dari pemkot,” harapnya.

Terkiat dengan uji tiru antara dinas terkait dengan TP PKK Kota Ambon, bersama dengan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat akan diterapkan di kota ini, usai pembenahan terhadap aplikasi E-Simpati yang diadopsi dari kota tersebut.

“Untuk mencapai hasil yang maksimal tidak segampang membalik telapak tangan, namun butuh proses dan yang paling penting komitmen bersama antara OPD terkait dan TP PKK sebagai mitra pemerintah yang siap membantu pembangunan kesejahteraan masyarakat dan keluarga,” ujarnya.(S-25)