AMBON, Siwalimanews – Warga  Galunggung, Kebun Cengkeh dan ka­wa­san STAIN Negeri Ba­tu Merah Kecamatan Siri­mau Kota Ambon, me­nge­luhkan kondisi air bersih yang sering ma­cet. Sejumlah warga menga­ku kecewa karena tidak mendapatkan pasokan air bersih, dengan alasan di kawasan yang mereka tempati masih sulit di­peroleh, padahal mereka juga ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Salah satu warga Galunggung,  Aci Saimuna mengungkapkan dirinya dan sejumlah warga lainnya merasakan minimnya ketersediaan air bersih. “Air PDAM seng baja­lang bae-bae katong jua setengah mati, makanya katong kalau perlu biasa katong bali untuk pakai buat cuci tangan, mandi deng mencuci,” kata Aci.

Hal yang sama juga diungkapkan Susan. Wanita 35 tahun warga Ga­lunggung ini mengaku, untuk kebutuhan air sehari-hari sangat sulit, sehingga setiap waktu harus membeli dari mobil tangki.

“Beta selalu bali air  satu  drum Rp 10 ribu itu pun jua bali dari orang yang beta kanal karena memang air paleng susah. Anjuran pemerintah par katong untuk cuci tangan tapi nyatanya ketersediaan air juga seng bisa jawab katong pung kebutuhan setiap hari,” ungkapnya.

Warga Galunggung lainnya, yakni Risna mengtakan, ketersediaan air bersih sangat sulit didapat. PDAM jalan satu minggu hanya sekali bah­kan tidak jalan sama sekali. “Katong paling susah untuk dapatkan air, un­tuk cuci tangan saja susah apalai untuk mandi. Kadang juga katong seng mandi karena air seng ada di rumah makanya biasa bali dari oto tangki air,”pangkasnya.

Menyikapi kondisi tersebut,  anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally kepada Siwalima Sabtu (4/4) mengatakan, keterbata­san PDAM dan DSA di Kota Ambon dalam pemenuhan air bersih di Kecamatan Sirimau menjadi salah satu hambatan menjaga kesehatan atau, mencengah penyebaran corona.

“Beberapa wilayah diantaranya Batu Merah, Kebun Cengkeh, Galunggung dan Kampong Tomia ,itu dialiri dari PT DSA Pemerintah Kota Ambon. Anjuran dari Peme­rin­tah Provinsi Maluku untuk masya­rakat harus selalu mencuci tangan tetapi bertolak belakang dengan kondisi sumber air bersih yang ada di masyarakat,” tandas Wally.

Menurutnya, saat ini solusi yang dibuat oleh pemerintah kota dalam hal ini PUPR atau BPPD dengan cara membawa air pada tangki-tangki memecahkan masalah dalam hal ini untuk jangka pendek, tetapi untuk kondisi jangka panjang, pemerintah juga harus pikirkan  bagaimana cara mendisrtribusikan air bagi mas­yarakat.

Pihak DSA harus mengevaluasi petugas jaga atau petugas yang turun ke lapangan dan PT DSA juga harus terbuka untuk masyarakat  terkait jadwal-jadwal jalannya air, sehingga  masyarakat tahu pasti wilayah mana yang biasa air jalan dan wilayah mana yang tidak bisa air jalan.

“Kalau memang ada jadwal suplai air ke pelanggan, DSA Ambon harus transparan, sebab jika DSA dan PDAM tertutup maka keluhan masyarakat juga banyak untuk kebutuhan air,” ungkap Wally.

Ia juga menghimbau kepada DSA, jika membutuhkan anggaran melalui DPRD, seharusnya dibicarakan, bukannya membahas melalui Sekkot, Bappeda dan PUPR. Mes­kipun begitu, Wally enggan berko­mentar soal kewenangan Komisi III untuk mengundang DSA guna membahas persoalan minimnya ketersediaan air bersih itu.

Ia hanya meminta kepada DSA untuk terbuka kepada DPRD Kota Ambon. “Seharusnya DSA juga terbuka kepada DPRD Kota Ambon, jika DSA tidak memliki anggaran yang cukup. Ini demi kepentingan rakyat banyak,” ujarnya.

Alami Krisis Air Bersih

Seperti diberitakan sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu menjelaskan, dari hasil survei yang dilakukan oleh komisi I ada 15 titik atau lokasi yang menjadi fokus karena dilanda kekeringan.

“Lokasi yang dilanda kekeringan seperti di Benteng, Kudamati, Karang Panjang, Desa Batu Merah, Tanah Lata, Galunggung, Kanawa, Air Kuning, Batu Merah Tanjung  dan Batu Merah puncak,”  jelas Jafry.

Dia menjelaskan, rata-rata masya­rakat yang mengalami krisis air bersih itu tinggal di dataran tinggi.

Kekeringan panjang menurutnya dialami khusus warga Ambon yang tinggal di daerah dataran tinggi. “Dengan mengandeng BUMD dan BUMN diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih,” tegasnya.

Ditambahkan, BUMN dan BUMD yang ada di Kota Ambon meminta, harus ada grand scenario dari Pemkot Ambon dalam mengatasi krisis air bersih.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Ambon, Apong Tetelepta saat dikon­fir­masi Siwalima enggan mengangkat tele­ponnya. (Mg-5)