AMBON, Siwalimanews – Rencana Pemprov Ma­luku menyiapkan angga­ran Rp 100 milyar untuk menangani dampak so­sial ekonomi akibat Covid-19 diberikan apresiasi oleh masyarakat. Namun berbagai kalangan me­ngingatkan agar bantuan yang diberikan nantinya tetap sasaran.

Pendataan warga yang menjadi sasaran pem­berian bantuan menjadi hal yang sangat penting.

“Kalaupun memang Pemda Maluku ingin be­rikan stimulasi kepada masyarakat yang merasakan langsung secara ekonomi untuk bertahan hidup, maka diidentifikasi  dulu karena menjadi bagian pen­ting terkait dengan siapa dan berapa jumlah agar bantuan sesuai dengan peruntukannya,” kata akademisi FISIP UKIM, Mar­then Maspaitella, kepada Siwalima, Jumat (3/4).

Menurutnya, bantuan harus diberikan secara merata dan adil, tentunya dengan memperhatikan kemampuan atau kekuatan anggaran daerah.

“Kalau soal data, saya kira proses penjangkauannya harus adil dan merata agar tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Minta Disperindag Pantau Harga Barang

Akademisi FISIP Unpatti, Said Lestaluhu juga mengatakan, masyarakat yang menjadi sasaran diberikan bantuan harus betul-betul diverifikasi secara baik, sehingga tidak salah sasaran. “Jangan sampai ada yang sengaja menggunakan kesempatan ini untuk menyalahgunakan bantuan,” ujarnya.

Lestaluhu juga meminta gubernur mengawasi proses distribusi bantuan itu, agar bisa tepat sasaran.

Minta Transparan

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, Almindes Valentino Syauta mengharapkan, ada transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Jadi memang harus ada asas transparansi, tidak berburuk sangka, namun diharapkan transparan,” ujarnya.

Syauta juga berharap, pendataan terhadap warga penerima bantuan harus dilakukan secara tepat.

“Hal ini agar penyampaian bantuan pun tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya lagi.

Ia mengatakan, pengawasan juga harus dilakukan dengam baik, sehingga tidak ada nepotisme dalam pemberian bantuan. “Jangan sampai salah sasaran dan terjadi nepotisme,” tandas Syauta.

Hal yang sama juga disam­paikan Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Mizwar Tomagola.

“Kami harap bantuan itu haruslah tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan,” kata Tomagola.

Selain itu, agar tepat sasaran, ia meminta data penerima program bantuan harus valid. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Warga Kota Ambon meminta agar Pemprov Maluku secepatnya merealisasikan bantuan itu.

Ecy, salah satu tukang ojek di Passo Air besar mengungkap­kan, sangat mengalami kesulitan dalam kondisi seperti ini.

“Setengah mati karena saat ini mancari pendapatan paleng sulit dibandingkan sebelumnya. Jadi satu hari untuk dapat 20 ribu saja sulit, semoga bantuan yang dijanjikan pemprov bisa cepat direalisasi,” kata Ecy.

Begitu juga diungkapkan Mese Papilaya. Pria berusia 40 tahun ini mengaku, saat ini sulit mendapatkan penumpang.

“Mudahan-mudahan bantuan itu segara dibagikan, dan diharapkan dilakukan secara adil,” ujarnya.

Harapan yang sama disampaikan sejumlah sopir angkot. Faisal, Sopir Angkot Tantui menyampaikan terima kasih, kalau pemprov akan memberikan bantuan, karena Covid-19 sangat berdampak pada pekerjaannya.  ”Uang stor satu hari 200 ribu, kita mau dapat untuk isi minyak saja dengan susah,” ujarnya.

Tukang becak, Dominggus Tabaleku mengaku, sebelum virus corona muncul ia mendapatkan minimal 100 ribu setiap hari. Namun saat ini hanya 20 ribu rupiah.

“Kita memang sangat mengha­rapkan bantuan pemerintah dengan kondisi saat ini,” ujarnya. (Mg-4/Mg-6/Mg-2/Mg-5)