AMBON, Siwalimanews – Penjabat Walikota Bodewin Wattimena blak-blakan kalau ada ASN yang bermain politik di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Walaupun begitu sanksi tegas belum diberikan kepada ASN karena Pemkot Ambon terlambat mengan­tisipasi.

“Saya sudah sampaikan ke BKD, Inspektorat untuk menyiap­kan berita acara pemeriksaan sebanyak-banyaknya, agar ASN yang diketahui terlibat langsung aktif memenangkan serta mendukung terang-terangan salah satu calon pasti akan di BAP,” tegas walikota.

Ia mengaku potensi pelanggaran terhadap netralitas ASN selama ini banyak terjadi, namun kesalahan pemerintah kota tidak melakukan langkah antisipatif dalam mendukung kebijakan yang diambil.

“Apa begitu ada ASN yang diketahui terlibat aktif, meme­nangkan atau apalagi menjadi tim sukses, maksudnya mendu­kung terang-terangan satu caleg itu di BAP langsung,” janjinya ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (25/5)

Baca Juga: Walikota Janji Perbaiki Pengelolaan Keuangan

Olehnya ia mengaku menjaga netralitas sudah disampaikan terus-menerus dalam rapat koordinasi dengan forkopimda dan itu pada setiap apel,

“Nanti kita membuat komitmen. Saya akan minta semua OPD membuat spanduk pernyataan jaminan netralitas ASN. Spanduk akan dipasang pada OPD masing-masing,” tegasnya.

Selain itu dalam mendukung penyelenggaran pemilu, pihaknya juga akan membantu proses perekaman data penduduk.

Ada kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke desa kelurahan, maupun pada universitas- universitas.

“Tugas kami adalah menyiap­-kan data pemilih secara baik, menjadi konsumsi penyeleng­gara supaya memastikan semua yang berhak menggunakan hak pilih,” ujarnya.

Terkait anggaran lanjutnya, Pemkot Ambon dalam dua tahun terakhir sudah mengalokasikan anggaran untuk KPU, Bawaslu, TNI-Polri untuk mendukung terselenggaranya pemilu dan pilkada. Soal anggaran dimana pada APBD 2023 dan 2024 telah dialokasikan untuk membantu penyelenggaran pemilu dan pilkada kepada KPU, Bawaslu, TNI-Polri.

“Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan dan menjamin kondisi stabilitas politik, keamanan ketertiban di masyarakat ini sudah dilakukan,” tandasnya. (Mg-1)