AMBON, Siwalimanews – Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menganggap kritikan yang disampaikan Ketua Sinode GPM, A.J.S Werinussa dan Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam penanganan Covid-19 sebagai hal yang positif.

Saat memberikan keterangan pers di Unit Layanan Administrasi Balai Kota Ambon, Rabu (17/6) walikota mengatakan, apa yang disampaikan merupakan kritikan yang membangun.

“Tudingan itu bukan menjatuhkan itu malah mengangkat saya itu. Itu bukan menjatuhkan, itu mengangkat. Saya berterima kasih buat ketua sinode, saya berterima kasih buat pak gubernur, kalau lihat secara positif memang hasilnya positif, cuma kalau ada yang lihat secara negatif, jadi hasilnya negatif,” katanya.

Menurut walikota, kritikan yang dilontarkan gubernur bukan mengarah ke hal yang bersifat menjatuhkan. Banyak orang salah presepsi, dan menganggap kritikan tersebut sebagai boomerang bagi dirinya. “Gubernur mungkim tidak bermaksud seperti itu, cuman mungkin ada yang salah presepsi,” ujarnya.

Soal kritikan Ketua Sinode GPM, kata walikota, ia menyampaikan seperti itu karena tidak mengetahui bagaimana teknis yang terjadi di lapangan.

Baca Juga: Bocah Terbawa Arus Sungai di SBB Ditemukan Meninggal

“Ketua sinode itu saya mau bilang begini, saya sudah berdoa Tuhan ampunilah beliau karena beliau nggak ngerti apa yang beliau ngomong. Kalau beliau ikut penjelasan seperti ini baru beliau lihat bagaimana geraknya para petugas kesehatan menghadapi hal ini,” tandasnya.

Lanjut walikota, pihaknya sudah memprediksi akan terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 di Kota Ambon, sehingga upaya pengendalian terus dilakukan oleh tenaga kesehatan.

“Kita sudah prediksi ini dari awal oleh para ahli epidemiologi bahwa ini puncaknya kita rasakan sekarang, oleh karena itu proses untuk penanganan ini itu berjalan sejak awal, dia sedang melonjak lebih dari apa yang sedang kita alami.  Karena kita intervensi dari awal. Naik itu kan sudah diprediksikan, terjadi pada Mei Juni,” jelasnya.

Ketua Sinode Kritik

Seperti diberitakan, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dikritik tajam oleh Ketua MPH Sinode GPM, A.J.S Werinussa dalam penanganan Virus Corona. Jumlah orang positif terpapar terus meningkat.

Werinussa menilai, walikota tidak memiliki konsep jelas untuk menekan penyebaran Virus Corona di Kota Ambon. Padahal semua tokoh agama sudah mengendalikan umat, sehingga rumah ibadah tidak lagi menjadi titik penyebaran. Sementara di arena publik, belum bisa dikendalikan oleh pemerintah.

“Walikota tak punya konsep yang jelas untuk mengendalikan lajunya Covid-19, bukan tukar menukar regulasi. Masyarakat butuh panduan,” tandas Werinussa, yang berbicara mewakili para tokoh agama kepada wartawan, usai mengikuti rapat penanganan Covid-19 bersama Gugus Tugas Maluku di Kantor Gubernur, Sabtu (13/6).

Selain Werinussa, hadir dalam rapat itu Uskup Amboina Petrus Canisius Mandagi, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo, Ketua PHDI Maluku I Nyoman Sukadana, dan Ketua Walubi Maluku Welhemus Jauwerissa. Turut hadir Kepala Bin daerah Maluku, Jimmy Aritonan.

Werinussa menegaskan, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang sementara dijalankan juga menimbulkan masalah, karena tidak disiapkan secara baik. Akibatnya menuai protes masyarakat. Apapun kebijakan yang diambil harus juga mengakomodir ketahanan ekonomi masyarakat.

“Mau buat PKM atau PSBB atau apapun namanya silakan, tetapi ketahanan ekonomi masyarakat juga harus dijaga. Kalau mereka lapar mereka bisa ribut,” tegasnya.

Werinussa mengaku dirinya bersama para tokoh agama dan masyarakat sudah stres. Kebijakan berganti-ganti, namun penularan Virus Corona terus meningkat.

“Saya sudah stres bersama masyarakat, tetapi walikota tak punya metode yang jelas menangani Covid-19. Namanya kok diganti-ganti, PKM, PSBB, mungkin setelah itu apa lagi, tapi tingkat penularan tetap tinggi,” ujarnya kesal.

Jika Pemerintah Kota Ambon tak bisa mengatasi penyebaran Covid-19, Werinussa menyarankan agar TNI dan Polri mengambil alih penanganannya.

“Tadi saya usul kepada Kepala BIN Daerah Maluku dalam rapat bersama Gugus Tugas, bahwa sebaiknya hanya satu saja gugus tugas supaya perintahnya jelas. Kalau tidak bisa, polisi tentara ambil alih saja,” tandasnya.

Ia kembali menegaskan, Pemerintah Kota Ambon tidak memiliki konsep jelas dalam menekan penyebaran Covid-19. “Buktinya kita sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi tingkat penularan terus naik. Itu berarti sama saja dengan kita tidak bekerja,” ujarnya.

Werinussa juga menilai, Pemerintah Kota Ambon tidak serius menangani Covid-19. Hanya suka berwacana, tetapi konsep tidak jelas.

“Bagi saya pemerintah tidak serius, cuma sekedar wacana. Anda lihat sendiri, ketika kita diumumkan tiga orang di pasar Mardika tertular, ini merupakan kebodohan, sebab kalau diumumkan begitu orang tidak datang lagi ke pasar, lalu orang di pasar makan apa? Caranya tidak begitu,” tandasnya.

Saharusnya kata Werinussa. pedagang di pasar Mardika diurai menjadi beberapa titik, dan jam operasional diperpanjang supaya rakyat bisa hidup. Bukan membatasi jam operasional di pasar.

“Kalau jam diperpanjang maka orang tidak terburu-buru ke pasar. Saya sudah sampaikan di gugus tugas beberapa kali ke pemerintah kota, kalau pasar itu arena publik,” ujarnya.

Untuk mengurai kerumunan di pasar, Werinussa mengusulkan agar kawasan AY Patty ditutup dan dijadikan pasar sementara.  Ia mencontohkan Pemerintah Kota Salatiga yang bisa mengurai para pedagang di pasar.

“Pemerintah bisa buat beberapa titik, AY Patty ditutup dan dijadikan pasar supaya jangan tertular, seperti di Salatiga. Yang saya maksud dan konsepnya seperti itu, Karena tugas kita mengurai kerumunan, sehingga aktivitas virus tidak menular,” tandasnya.

Jangan Cengeng

Gubernur Murad Ismail kesal dengan kritikan yang kerap dilontarkan berbagai kalanagan atas kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku.

Ia meminta agar gugus tugas Provinsi Maluku jangan disalahkan. Yang harus dikritik adalah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang tak becus menangani penyebaran Virus Corona di Kota Ambon.

“Kalian ada apa-apa jangan langsung serang kita punya gugus tugas bos. Gugus tugas kita adalah payung. Yang tangani di depan itu, walikota bupati, tetapi jangan terlalu cengeng juga tu walikota, semua-semua harus kita. Urus masyarakat juga kita, kita diserang. Serang itu walikota,” tegas Murad kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (15/6).

Murad mengatakan, segala upaya telah dilakukan oleh gugus tugas Maluku dalam penanganan Covid-19, termasuk menyediakan peralatan medis, rumah sakit, alat bantu seperti rapid test dan ventilator dan sebagainya, namun tetap dikritik. (Mg-6)