PENJABAT Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menghadiri pembukaan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) tahun 2023 untuk wilayah timur Indonesia yang dipusatkan di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (14/11).

Dalam kegiatan itu, Wattimena ditunjuk sebagai salah satu perwakilan kepala daerah yang mempresentasikan mengenai Best Practice, bagaimana pencegahan Korupsi yang dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diharapkan, dengan upaya tersebut, Pemerintah lebih optimal lagi dalam pengelolaan PAD.

“Dalam paparan tadi saya jelaskan upaya untuk memanfaatkan tekhnologi informasi inovasi yang dilakukan Pemkot secara langsung meningkatkan PAD,” ujarnya.

Wattimena mengakui, pihak pemerintah kota Ambon juga terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran kepada ASN terkait tugas. Dalam hal ini termasuk tidak melakukan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Rangkaian Hakordia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mengajak kita ssemua sebagai penyelengara negara untuk berperilaku, berintegritas, dan mendasari semua kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Intinya disitu,” tandasnya.

Untuk diketahui, Road to Har­-kordia tahun 2023 untuk wilayah timur Indonesia merupakan rangakaian dari peringatan Hakordia yang digelar 9 Desember 2023 mendatang.

Tema yang diangkat dalam ke­-giatan ini, yakni “Sinergi Beran­tas Korupsi Untuk Indonesia Maju”.

Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Budi Waluyo menjelaskan rangkaian kegiatan Road to Harkordia di Papua dimulai dengan sejumlah event, diantaranya; talkshow, fun walk, sosialisasi, dan diskusi media.

“Puncak Road to Hakordia berlangsung pada 14 dan 15 November. Pada dua hari ini akan digelar seminar untuk menguat­kan komitmen dan sinergi untuk berantas korupsi,” ujarnya.

Ditandaskan, kegiatan ini dihadiri oleh 115 Pemda dari 11 Provinsi di wilayah Timur Indonesia. Terdiri dari unsur DPRD, Kepala Daerah, dan perwakilan OPD terkait. “Kegiatan ini juga mengundang 12 Kementerian/Lembaga dan unsur Forkopimda Papua. Termasuk dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BUMN/BUMD,” pungkasnya. (Mg-03)