AMBON, Siwalimanews – Rame-rame kader PDIP Maluku mengecam Gubernur Maluku, Murad Ismail, lantaran menyebut Benhur Watubun tidak siap menjadi Ketua DPRD Maluku.

Tudingan mantan Ketua PDIP Ma­luku yang dilontarkan saat menyerah­kan bantuan hewan qurban Presiden Joko Widodo, di pelataran Masjid Raya Al Fatah Ambon, Rabu (28/6) dinilai sebagai miskin etika.

Pasalnya, dengan semangat kemit­raan dalam membangun daerah, Gu­bernur Maluku mestinya menjaga ke­harmonisan antara eksekutif dan legis­latif, bukan sebaliknya menyerang ke­tua lembaga perwakilan rakyat Ma­luku.

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Provinsi Maluku, Hendrik Sahureka mempertanyakan pernyata­an yang dikeluarkan oleh Murad Ismail.

“Kalau seorang Murad Ismail mem­per­tanyakan kelayakan seorang Ketua DPRD, pertanyaannya apakah yang bersangkutan layak untuk menjadi seorang gubernur yang tidak pernah hadir dalam rapat-rapat penting de­ngan DPRD,” ujar Sahureka mena­nggapi pernyataan MI sapaan akrab gubernur itu kepada Siwalima me­lalui telepon selulernya, Sabtu (1/7).

Baca Juga: Kapolda Maluku Batalkan Tiga Personel Naik Pangkat

Kritikan yang disampaikan MI kata Sahureka, tidak adil sebab pada saat yang bersama Ketua DPRD Pro­vinsi Maluku dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PDIP sedang dalam perjalanan usai menghadiri agenda Bulan Bung Karno.

Dijelaskan, DPRD Provinsi Malu­ku memiliki tata kerja yang berbeda dengan lembaga lain, dimana pim­pinan di DPRD bersifat kolektif kolegial artinya, jika Ketua DPRD berhalangan maka dapat diwakili kepada para Wakil Ketua yang lain.

Selain itu, penunjukkan Benhur George Watubun sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, merupakan kewenangan DPP yang telah melalui serangkaian penilaian termasuk dari aspek kemampuan manajerial dan bukan main-main.

Lantas, Sahureka menilai MI dalam kapasitas sebagai Gubernur Maluku sangat tidak beretika dan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, karena masyarakat akan menilai ketidakharmonisan dalam birokrasi pemerintah daerah.

“Pernyataan itu tidak berdasar dan tidak dapat diterima kecuali gu­bernur menjalankan fungsi dengan baik. Mengkritisi orang lain itu wajar tetapi selagi dia menjalankan fungsi pemerintahan tidak baik maka jangan mengkritik orang lain. Jadi bagi kami Gubernur sangat tidak beretika,” tegasnya.

Tak Paham Struktur

Terpisah senior PDIP Maluku, Yusuf Leatemia mengecam pernya­taan MI. Dia menyebut pernyatan tersebut konyol dan tak mendasar.

Selaku Gubernur, lanjut dia, MI mestinya paham soal struktur kelem­bagaan DPRD, terutama pada unsur pimpinan yang berlaku kolektif. Jika Ketua DPRD tidak dapat menghadiri suatu acara, maka dapat dihadiri oleh pimpinan lainnya yang adalah wakil-wakil Ketua DPRD.

“Itu pernyataan putus asa, per­nya­taan konyol, pernyataan tidak simpatik. Itu pernyataan yang me­malukan, MI mestinya paham bahwa ketika ketua mengutus pimpinan lainnya dalam suatu acara, berarti mungkin ada tugas atau kesibukan lain. Apalagi melekat pada jaba­tannya sebagai Ketua DPRD, juga Ketua DPD PDI Perjuangan dan juga anggota DPRD, “ujar Leatemia saat diwawancarai Siwalima via telepon selulernya, Sabtu (1/7).

Dikatakan, jika MI menyebut Benhur Watubun tidak mampu, itu sama halnya dengan dia selaku Gubernur Maluku yang juga tidak mampu untuk memimpin daerah ini. Karena hubungan eksekutif dan legislatif haruslah dijaga.

Doakan MI

Terpisah itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun memilih untuk tidak ikut mencibir MI dan justru mendoakan agar Murad Ismail berumur panjang dan diber­kati selalu dalam tugas pemerin­tahan.

“Semoga umur panjang dan Tuhan memberkatinya selalu,” ujar Benhur singkat.

Ia pun memastikan DPRD Provinsi Maluku tidak akan terpengaruh dengan pernyataan Gubernur Ma­luku dan tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik

Tak Berdampak

Sementara itu, Akademisi Fisip Unpatti Victor Ruhunlela mengata­kan, DPRD dan Gubernur merupakan mitra dalam proses membangun daerah.

Polemik antara Gubernur dan Ketua DPRD bukan barang baru dan berawal ketika Murad Ismail dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP yang merupakan partai peme­nang pemilu di Maluku.

Menurutnya, sindiran yang dilon­tarkan Gubernur Maluku pastinya tidak akan berdampak baik bagi DPRD maupun PDIP Maluku sebab dalam organisasi menjadi hal biasa ketika memberikan tanggungjawab kepada wakil ketua.

Namun, memang terjadi kepriha­tinan sebab pernyataan Gubernur disampaikan diruang publik dite­ngah polemik pencopotan Murad Ismail dari Ketua DPD PDIP.

“Yang pasti banyak pejabat yang belum dewasa dalam berpolitik se­hingga proses ketika terjadi konflik. Ini persoalan yang menunjukkan ketidakdewasaan kita dalam ber­politik,” ujarnya.

Ruhunlela menegaskan ketika persoalan internal dalam organisasi lain tidak boleh disamakan untuk semua hal yang terjadi apalagi dalam birokrasi pemerintahan

Sebaliknya, persoalan birokrasi dan pemerintahan tidak boleh di­cam­pur dengan persoalan politik dalam partai politik sebab jika tidak maka akan menimbulkan konflik didalam birokrasi.

“Kedepan DPRD dan pimpinan daerah harus berkolaborasi yang baik dalam proses pengawasan arti­nya masing-masing tidak menginter­vensi tugas dan fungsi,” tegasnya.

Ruhunlela juga berharap DPRD Provinsi Maluku tetap menunjukkan kemampuan dalam mengawasi se­tiap pembangunan dan pemerinta­han di daerah.

Prihatin & tak Etis

Terpisah pengamat pemerintahan Nataniel Elake menyampaikan ke­prihatinannya dengan pernyataan Gubernur Murad Ismail saat me­nyerahkan hewan kurban dari pre­siden Jokowi yang menyinggung Ketua DPRD.

“Sangat memprihatikan dan ternyata ada pimpinan daerah sulit untuk mengelola pemerintahan dae­rah yang baik dan benar untuk kepentingan masyarakat,” kesalnya.

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, buktinya Gubernur dengan nada yang tidak etis menyinggung seorang Ketua DPRD dan menim­bulkan penafsiran jika Gubernur kurang hati dengan Ketua DPRD.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan DPRD dan Gubernur merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Artinya, sikap Gubernur dengan melontarkan diksi didepan masya­rakat sangat tidak etis dalam praktek pemerintahan daerah.

“Kami menyesal dengan sikap gubernur yang tidak mampu mem­bedakan masalah secara dewasa. Kelihatan tidak etis dan seperti anak-anak yang tidak terpelajar,” ujarnya.

Apalagi, pernyataan dilontarkan ditengah sikap Gubernur yang tidak pernah hadir dalam agenda penting di DPRD Provinsi Maluku.

“Kalau Benhur balik menyerang, kegiatan di DPRD pun MI tidak hadir, pasti malu juga gubernur. Apa­kah setiap acara resmi Gubernur hadir kan tidak,” bebernya.

Elake menambahkan menjadi pemimpin daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat, sebab lama kelamaan masyarakat bisa saling menghujat akibat pelajaran dari seorang Gubernur.

Asal Bicara

Pernyataan Murad Ismail selaku Gubernur Maluku yang menyebut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur Watubun “tidak pantas jadi Ketua DPRD” adalah sikap kekanak-kanakan yang ditun­jukan di depan publik.

Ferry Kasale, selaku tokoh Pe­muda SBB, kepada Siwalima, Kamis (29/6) mengatakan, ukuran sese­orang layak tidaknya menjadi Ketua DPRD, itu tidak diukur dengan ketidak hadirannya dalam suatu acara.

“Ini kan lucu, seorang Gubernur kok mengeluarkan pernyataan demi­kian. Parahnya lagi pernyataan ini di lontarkan Murad saat memberikan sambutan pada acara penyerahan hewan kurban di pelataran Masjid Raya Al-Fatah. Ini tentu sangat memalukan,” ujarnya.

Kasale menyebut, MI memiliki mental pemimpin yang asal bicara, sebab tanpa sadar, MI telah me­nabur benih kebencian.

Dan pernyataan-pernyataan sub­jektif yang tidak logis yang dilon­tarkannya dihadapan publik.

“Keluarkan pernyataan tanpa berpikir. Ini jangan dicontohi. MI mestinya paham, DPRD ini kolektif kolegial, sehingga yang namanya Pimpinan DPRD, tidak tertumpuh pada satu orang yang namanya ketua. Tetapi perannya merata pada semua unsur pimpinan DPRD, ter­masuk wakil-wakil ketua yang adalah pimpinan DPRD,” jelasnya.

Bahkan hal ini, tambahnya juga dipahami oleh masyarakat awam.

“Dengan itu, selaku masyarakat, kami menilai, pernyataan Murad selaku Gubernur ini, sangat tidak elok,” tandasnya.

Tak Layak

Diberitakan sebelumnya, Benhur George Watubun dituding belum layak menjadi pimpinan lembaga perwakilan rakyat DPRD Provinsi Maluku.

Tudingan ini diungkapkan lang­sung Gubernur Maluku yang juga man­tan Ketua DPD PDIP, Murad Is­mail saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan hewan qur­ban dari Presiden Joko Widodo di­pelataran Masjid Al-fatah, Rabu (28/6).

Awalnya, Murad Ismail memberi­kan salam kepada para pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah namun saat menyapa Ketua DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua, Abdullah Asis Sangkala, Murad pun melontarkan pernyataan keras­nya kepada aketua DPRD.

Di depan tamu undangan, Murad menilai jika Benhur George Watubun belum siap untuk menjadi Ketua DPRD namun dipaksakan untuk menjadi ketua DPRD. “Belum siap jadi Ketua DPR tapi dipaksakan jadi Jetua DPRD,” ujar Murad.

Menurutnya, akibat dari belum siap menjadi Ketua DPRD berdam­pak pada kesiapan Benhur dalam menghadirinya acara-acara resmi dan selalu diwakili.

“Dipaksakan jadi Ketua DPRD itu tidak pernah siap dimana pun acara-acara resmi berada berada,” cetus mantan Ketua DPD PDIP Maluku ini.

Usai menyinggung ketidakha­diran Benhur, Murad pun melanjut­kan dengan memberikan salah bagi pimpinan OPD yang hadir. (S-20/S-25)