AMBON, Siwalimanews – Ratusan sopir angkutan kota yang tergabung dalam Asosiasi Supir Angkutan Kota Ambon (ASKA) menyeruduk Kantor Gubernur Maluku, Rabu (22/2) menolak pem­bangunan lapak didalam terminal Mardika yang dibangun Pemprov Maluku.

Ratusan supir angkutan kota ini tiba di Kantor Gubernur Maluku pu­kul 10.40 WIT dan langsung me­nyuarakan aspirasi dengan peng­awalan ketat aparat kepolisian dan santuan polisi pamong praja.

Aksi demontrasi yang dikoman­dani Ketua Umum ASKA, Paulus Nikijuluw dan sekertaris umum Ris­man Laduheru memprotes, ke­bijakan pembangunan lapak oleh PT Bumi Perkasa Timur sebagai pihak pengelola pasar dan terminal Mardika yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Nikijuluw mengatakan, ada tiga tuntutan yang dilakukan ASKA yaitu, pertama, menolak pembangunan lapak pedagang di terminal Mar­dika, Kedua, persoalan transpor­tasi online. Ketiga masalah BBM.

Para supir menuntut agar Pem­prov Maluku tidak boleh diam me­lihat persoalan yang dihadapi mereka di Terminal Mardika.

Menurutnya, masalah yang di­hadapi saat ini, Terminal Mardika sudah sempit sehingga akses ke­luar masuk bagi angkutan kota ka­rena telah dibangun lapak peda­gang didalam terminal.

“Katong merasa kecewa, awal­nya katong mengira pembong­karan lapak didalam pasar Mardika ini sebagai upaya untuk memper­luas areal Terminal Mardika, tetapi ternyata dibangun ulang. Ini kan justru mempersempit ruang di Terminal Mardika,” ujarnya.

Pemprov Maluku, lanjutnya, mesti­nya prihatin melihat masalah yang terjadi di pasar Mardika, se­bab areal tersebut berfungsi se­bagai terminal bukan pasar, tetapi dengan pembangunan lapak justru para supir angkot yang menjadi korban.

Selain itu, maraknya tranportasi on­line di Kota Ambon telah ber­dampak langsung terhadap penda­patan para supir angkot, sebab tarif yang di patok tranportasi online jauh lebih murah, sehingga meng­ancam angkutan kota.

Dalam aksi ini, para supir angkot ingin bertemu langsung dengan Gubernur Maluku dan Wakil Gu­bernur Maluku, namun sayangnya kedua petinggi di Maluku ini tidak mengindahkan keinginan supir angkot.

“Kalau tidak mau keluar, apakah pantas pemerintah saat ini me­mim­pin Maluku, dengan sikap yang tidak pernah menjawab keluhan dari masyarakat, kita juga butuh perhatian maka pemerintah harus ada dan menyelesaikan masalah ini,” ucap salah satu supir, Salim.

Selang beberapa jam, masa aksi ditemui Asisten II Setda Ma­luku, Meykal Pontoh untuk mende­ngarkan aspirasi yang disampai­kan para demonstran, namun ke­hadiran mantan Kadis Kesehatan Maluku ini lagi-lagi ditolak oleh ratusan supir.

“Kami tidak mau ada keter­wakilan yang kami mau Gubernur Maluku, Wakil Gubernur atau Sekda datang mendengar aspirasi kami. Kami para supir sangat mendukung program pemerintah, maka pemerintah harus hadir jika kami ada masalah,” tegas

Buntut kekesalan, para demon­stran pun meninggalkan halaman kantor gubernur saat Asisten II Setda Maluku sedang berbicara dan masa menuju tribun lapangan merdeka.

Temui Pj. Walikota

Disela-seka aksi damai yang dilakukan ratusan Sopir Angkutan Umum di Kantor Gubernur Maluku, pada Rabu (22/2), libatkan Perta­mina, ASKA temui Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena.

Pertemuan itu berlangsung se­cara tertutup di Ruang Vlissingen Balai Kota. Usai pertemuan, Watti­mena kepada wartawan mengaku, hal ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan bersama ASKA, yang mana telah disampaikan bahwa aksi hari ini (Rabu red) lebih ter­tujuh kepada pemprov atas bebe­rapa kebijakan yang berlangsung di kawasan Terminal Mardika, dan juga terkait keberadaan transpor­tasi online di Kota Ambon.

Akan tetapi, sambungnya, dam­pak yang terjadi akibat dari aksi damai hari ini, secara langsung dialami oleh warga kota ini sehi­ngga, sebagai tanggungjawab pe­merintah terhadap warganya, pi­haknya akan membantu menfasi­litasi apa yang menjadi tuntutan ASKA itu, yaitu soal pembangunan lapak di Terminal Mardika Ambon.

“Dengan itu, terkait hal ini, kami akan berkoordinasi dengan pihak yang membangun. Dan semalam saya minta untuk hentikan semen­tara pembangunan di Terminal, dan kalau bisa bersihkan itu lapak-lapak dalam Terminal. Kemudian soal transportasi online yang be­berapa kali kami sudah sampai­kan itu bukan kewenangan Pemkot untuk menentukan batas-batas bawah dari transportasi online itu atau angkutan tidak dalam trayek. Itu tanggungjawab Pemprov,” tu­turnya.

Dan terkait hal itu, Wattimena me­ngaku telah berkoordinasi de­ngan Kadis Perhubungan Provinsi dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan ASKA.

Kemudian soal pengisian BBM di SPBU, yang butuh anttian lama, kemudian dibatasi BBMnya, itu yang ditindaklanjuti dengan me­nghadirkan pihak Pertamina, SPBU, dan juga ASKA itu sendiri. Guna mengetahui apa penyebab dan kendala sehingga sering terjadi antrian tunggu di SPBU. Dan penjelasannya bahwa, pihak Pertamina/SPBU, juga sedang berupaya mengatasi persoalan itu. Salah satunya dengan memper­baiki sistem penggunaan Qr-code. Yang mana dalan sistem ini, ma­sing-masing sopir angkot punya jatah 60 liter per hari.

“Ini yang saya sudah minta ke Disperindag, untuk segera koor­dinasi dengan Pertamina, dan diambil tindakan. Bahkan saya juga akan bahas ini dengan Forkopim­da, jadi kalau ada kondisi ini, kami juga akan lakukan sidak. Kalau memang ada yang nakal-nakal segera disingkirkan, jangan me­rugikan konsumen. Itu inti perte­muan hari ini,”cetusnya.

Pada prinsipnya, Pemerintah Kota berupaya menfasilitasi apa yang menjadi tuntutan ASKA. Ka­rena kondisi ini, tentunya meru­gikan warga kota yang keseha­riannya beraktivitas menggunakan angkutan kota, harus terhambat dengan aksi ini.

Dia menambahkan, bahwa ke­pentingan terkait warga kota ini bukan hanya hari ini, tetapi panjang kedepannya. Apa yang menjadi tuntutan sudah difasilitasi.

Kesempatan yang sama, Wakil Ketua ASKA, Ely Singkery juga menuturkan, bahwa hasil  pembi­caraan dalam pertemuan itu, minimal ada hal yang disepakati, ter­utama hal teknis terkait pengisian BBM di SPBU.

Yang mana dari pihak Pertamina, akan memperbaharui hal-hal yang menjadi tuntutan.

“Kami merasa puas dengan per­temuan tadi, kami berharap bukan hanya sebatas bicara, tetapi tindak lanjuti ini, supaya kami sebagai Sopir tidak merasa dirugikan,” tandasnya.

Panggil Operator

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dipastikan akan memang­gil tiga operator tranportasi online di Maluku.

Pemanggilan tiga operator trans­portasi online ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pro­vinsi Maluku, Muhammad Malawat menindaklanjuti tuntutan ASKA.

Dijelaskan, pasca demontrasi yang dilakukan oleh ratusan supir angkutan kota pihaknya bersama pejabat Pemprov Maluku telah turun, dan menerima seluruh aspi­rasi yang disampaikan.

Terhadap aspirasi tersebut, maka pihaknya segera merespon dengan memanggil tiga operator tranportasi online masing-masing Go-Jek, Grab dan Maxim guna me­minta penjelasan terkait dengan tarif yang telah diberlakukan.

“Kita akan melakukan rapat ber­sama tiga operator tranportasi online itu, jadi kita akan mencari solusi terhadap persoalan yang dikeluhkan para supir angkot,” ujar Malawat kepada Siwalima di kantor Gubernur Maluku, Rabu (22/2).

Menurutnya, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tetap memper­hatikan seluruh tuntutan masyara­kat termasuk supir angkutan umum sebab, pihaknya berta­ng­gungjawab terhadap seluruh ak­ses transportasi di Maluku. (S-20)