AMBON, Siwalimanews – Besaran gaji honorium guru kontrak pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas masih dirasakan tidak manusiawi karena masih jauh dari upah minimum regional.

Hal ini menjadi temuan anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Malra, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, Benhur George Watubun saat melakukan reses di Kabupaten Kepulauan Aru beberapa waktu lalu.

Watubun kepada wartawan, Rabu (23/9) mengatakan, berdasarkan reses yang dilakukan ternyata ditemukan bahwa honor untuk guru kontrak di Kabupaten Kepulauan Aru sangat jauh dari harapan sebab hanya sebesar Rp. 1.015.000.

“Guru kontrak di Aru itu mereka punya honor hanya Rp 1.015.000,” ungkap Watubun.

Menurutnya, dengan besaran gaji honor yang diterima masih dibawah upah minimum regional (UMR) dan upah minimum provinsi (UMP) sehingga dari aspek kemanusiaan jika dihitung-hitung sangat tidak manusiawi.

Baca Juga: KPU Maluku: 11 Paslon Peserta Pilkada Resmi Ditetapkan

“Kalau dilihat ternyata honornya masih dibawah upah minimum regional dan upah minimum provinsi dari aspek kemanusiaan sekiranya kita buat hitung-hitungan, itu tidak manusiawi,” jelas Watubun.

Politisi PDIP ini menjelaskan, gaji dimaksud sangat bertolak belakang dan mungkin bagi guru kontrak yang sudah memiliki tempat tinggal sendiri tidak masalah akan tetapi terhadap guru kontrak yang saat ini hanya hidup didalam kos-kosan atau kontrak justru sangat tidak menguntungkan, apalagi jika ditambah dengan biaya makan minum dan transportasi maka hal ini sangat memiluhkan.

Watubun tidak ingin menyalahkan siapapun atas kenyataan ini, namun sebagai wakil rakyat dirinya akan memperjuangkan kondisi yang ada dengan jalan dibawakan ke fraksi PDIP untuk diperjuangkan, sehingga besaran honor guru kontrak harus dinaikkan.

“Saya tidak mempersalahkan siapa-siapa tapi sebagai wakil rakyat saya memastikan kita harus berjuang dan angka ini saya akan bawakan kepada fraksi agar mereka harus diberi tunjangan sebesar Rp. 2.500.000 dan itu yang layak diterima,” janjinya.

Peningkatan besaran honor, kata Watubun, perlu dilakukan, karena kualitas pendidikan sangat ditentukan dari sumber daya manusia selain infrastruktur dan salah satu sumber dyaa terletak pada kesejahteraan guru termasuk guru kontrak.

“Negara ini harus memperhatikan tiga hal penting yaitu badan sehat, otak cerdas dan perut kenyang. bagaimana orang mau cerdas kalau guru mereka hidup dalam kondisi yang pas-pasan,” tandasnya.

Watubun menegaskan, jika Fraksi PDIP akan memfokuskan dan memperjuangkan kesejahteraan guru kontrak dengan jalan meningkatkan horor mereka.(Cr-2)