AMBON, Siwalimanews – Untuk kedua kalinya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengutus tim ke Maluku guna melihat persiapan pembangunan pelabuhan limbung ikan nasional (LIN) di Tulehu, Waai dan Liang.

Tim dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin. “Jadi besok pagi pak Burhanuddin bersama dengan tim dari pusat akan meninjau lokasi pembangunan pelabuhan di Tulehu, Wai dan Liang untuk LIN,” terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Abdul Haris kepada Siwalima, Selasa (17/11).

Selain meninjau kesiapan lokasi pembangunan pelabuhan LIN, tim dari Kemenko Marves akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Mereka ingin lihat kesiapan lokasi kemudian siang hari akan ada pertemuan dengan kita di lantai 7 kantor gubernur terkait dengan LIN,” jelas Abdul.

Yang pasti jelas Abdul Pemerintah Provinsi Maluku serius menjadikan Maluku sebagai LIN.

“Kita sudah sangat siap menjadikan Limbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku, dan perjuangan ini sudah disetujui pemerintah pusat melalui kementerian KKP, kata Abdul.

Lebih lanjut dikatakan, setelah rapat baru kita ketahui pasti kebijakan apa yang akan diambil oleh Kemenko Merves untuk kelanjutan pembangunan LIN.

Penjelasan lebih lanjut nanti setelah habis rapat, apa yang akan mereka mintakan ke kita atau bagimana nanti kita lihat,” tandasnya.

Anggaran LIN 3,4 Triliun

Untuk diketahui, Komitmen Sekjen KKP, Antam Novambar untuk memperjuangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN) dibuktikan dengan dukungan DPR-RI dan Kemen­terian Kelautan Perikanan (KKP) dalam rangka merealisasikan program menuju ke arah tersebut.

Mantan Direktur Reserse dan Kriminal (Direskrim) Polda Maluku itu berjanji akan terus memperjuangkan LIN bagi Maluku. Baginya Maluku dianggap sebagai bagian dari hidupnya.

Olehnya DPR RI melalui Komisi IV mendukung KKP merealisasikan program LIN di Maluku dan Maluku Utara. Bentuk dukungan ini tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IV dengan KKP pada Selasa, (15/9).

Tak hanya itu, parlemen juga menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk LIN sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.

“Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3.286.000.000.000,- yang peruntukannya antara lain untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional,” kata Ketua Komisi IV, Sudin saat membacakan kesimpulan rapat di gedung DPR, Jakarta.

Namun usai rapat, Antam yang sebelumnya mantan Wakabareskrim Polri itu memastikan jajarannya akan terus bekerja untuk memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun.

Menurut Antam, masih terdapat sejumlah kegiatan maupun program yang sedang dan akan dikerjakan, terutama di Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya.

“Terimakasih atas masukan dan kritiknya. Kami bertekad untuk melakukan sebaik-baiknya,” ujar Antam.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Sudin menjelaskan, pihaknya juga menyetujui pagu dana alokasi khusus (DAK) KKP 2021 sebesar Rp1 triliun dengan rincian, DAK provinsi sebesar Rp350 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp650 miliar. Karenanya, Komisi IV meminta KKP untuk menyam­paikan pemilihan menu DAK 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya awal Desem­ber 2020.

Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2,5 jam ini, DPR menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran KKP 2020 yang telah mencapai Rp2,7 triliun per 11 September 2020. Prosentase serapan tersebut mencapai 54,44% dari total pagu anggaran sebesar Rp5,08 triliun.

“Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan mening­katkan penyerapan anggaran 2020 secara optimal,” sambung Sudin.

Adapun untuk tahun depan, DPR menyetujui pagu anggaran sebe­sar Rp6,65 tiriliun yang terbagi untuk Direktorat Jenderal Perika­nan Tangkap Rp763,57 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Bu­didaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jen­deral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PS­DKP) Rp1,07 triliun dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Rp431,70 miliar.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Rp455,35 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Rp1,52 triliun, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Peri­kanan (BKIPM) Rp603,71 miliar, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp497,64 miliar dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp86,76 miliar.

Sebagai informasi, saat kunju­ngan ke Provinsi Maluku akhir Agustus lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mene­gaskan komitmennya untuk mewu­judkan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional. Salah satu wujud komit­men tersebut di antaranya mening­katkan SDM di Maluku dengan mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku.

“Maluku gudangnya ikan. Saya memulai lumbung ikan nasional dengan gerakan langsung. Memba­ngun tidak hanya sekedar jargon tetapi membuktikan terjun langsung dengan kegiatan-kegiatan,” kata Menteri Edhy. (S-39)