AMBON, Siwalimanews –  Provinsi Maluku masih tetap berada pada urutan ke-4 ter­miskin di Indonesia, walaupun di tahun 2021 tercatat angka ke­miskinan mulai turun, namun penurunan itu juga belum mem­pengaruhi tingkat presentase secara nasional.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Ma­luku pada Maret 2021 sebanyak 294,97 ribu orang turun  26,84 ribu orang terhadap Maret 2021 dan turun 27 ,43 orang terhadap September 2020.

Sementara presentase penduduk miskin pada September sebesar 16,30 persen turun 1,57 persen terhadap Maret 2021 dan turun 0,89 persen poin terhadap September 2020.

“Selama Maret 2021- September 2021 garis kemiskinan naik sebesar 3,09 persen yaitu dari 587.730 per kapita perbulan pada September 2021,” ungkap Kepala BPS Maluku, Asep Riyadi kepada Siwalima usai menghadiri kegiatan FGD penyusunan publikasi Provinsi Maluku dalam angka di Biz Hotel, Rabu (16/2).

Dijelaskan, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiski­nan jauh lebih besar dibanding­kan peranan komuditi bukan makan.

Baca Juga: Kunjungan Pansus Pengungsi Pelauw Diapresiasi Pemkab Malteng

Pada September 2021, lanjutnya, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,34 persen pada garis kemiskinan.

Menurutnya, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentasi penduduk miskin dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara Penduduk miskin.

Gelar Forum Konsultasi Publik

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku mengelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 “ Capaian Penurunan Kemiskinan Maluku yang terbesar di Indonesia”

Kegiatan ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku dilakukan secara hybrid meeting, Selasa (15/2) dihadiri oleh unsur DPRD, Pemerintah Pusat dan daerah, tokoh agama, lembaga non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempur­naan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RK­-PD), dengan Rancangan Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Pelayanan Dasar”.

Dalam sambutan arahan yang dibacakan oleh Pejabat Sekda Sadali Ie, Gubernur Maluku menyampaikan beberapa arahan penting diantaranya, perencanaan pembangunan tahun 2023 tetap memperhatikan upaya penanganan covid 19 serta pemulihan sosial dan ekonomi; Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional serta membangun kemitraan dengan BUMN dan swasta guna mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung percepatan pembangunan daerah”.

Pada kesempatan ini disampaikan juga capaian pembangunan daerah di masa pandemi selama tahun 2021 menunjukkan prestasi yang signifikan. Pertumbuhan Ekonomi Maluku tumbuh positif di atas rata-rata nasional sebesar 5,33% dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,42%.

Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan dari 17,99% di tahun 2020 menjadi 16,30% pada September 2021, pencapaian penurunan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan penurunan terbesar selama 10 tahun terakhir.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai 69,71, meningkat 0,22 poin atau 0,32 persen dibanding capaian tahun sebelumnya. Capaian yang telah diperoleh di tahun 2021 akan dipertahankan dan terus ditingkatkan di tahun 2022 maupun 2023.

Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dengan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023, Kepala BPS Provinsi Maluku dengan materi Perkembangan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Provinsi Maluku dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku. (S-21)