AMBON, Siwalimanews – Kadis Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette, tidak mampu mengurus Terminal mardika karena sudah beralih fungsi sebagai pasar oleh pedagang.

DPRD dalam rapat bersama dengan dinas bahkan sudah berulang kali rapat membicarakan masalah keluhan para sopir angkutan kota tersebut namun tidak pernah ditindaklanjuti.

Bahkan rekomendasi komisi III DPRD Kota Ambon dalam rapat 31 Mei 2022 lalu, bahwa Dinas Perhubungan harus membentuk tim terpadu di kawasan Terminal Mardika, yang mana itu telah disetujui kepala dinas juga hingga kini, tidak ditindaklanjuti.

Para Sopir Angkot, melalui Asosiasi Sopir Angkot Ambon (ASKA), menagih janji Kadishub terkait hal itu. Bendahara ASKA, Fian Kufla kepada wartawan Senin (27/6) mengatakan, hampir sebulan, janji Dishub untuk membentuk tim terpadu tangani Terminal Mardika, tidak kunjung terealiasai.

“Kita menagih janji soal pembentukan tim gabungan itu. Itu bahkan menjadi rekomendasi komisi III saat itu, dan telah dijanjikan kadis, bahwa akan dibentuk. Kita bahkan sudah berkomunikasi dengan Kadis. Tapi sayang,  pelaksanaan di lapangan tidak ada,” kesalnya.

Baca Juga: SPBU Pohon Pule Batasi Kuota BBM untuk Angkot

Padahal menurutnya pembentu­kan tim terpadu sangat bermanfaat, demi kepentingan sopir angkot dan juga masyarakat secara umum.

Karana itu, sambungnya, ber­kaitan dengan kondisi lingkungan, kondisi kemacetan, kondisi terminal, kondisi pasar, jika itu dibentuk, diharapkan, fungsi terminal bisa ditata layak bagi angkot.

“Karena kalau semua angkot beroperasi, otomatis kapasitas dalam terminal tidak bisa menam­pung, karena ada pedagang yang sudah berjualan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikjuluw menje­laskan, bahwa proses pembentukan tim, tidak instan.

Pemkot harus mengundang OPD-OPD terkaitnya, sebelum melakukan hal itu.

“Tidak serta-merta saat masya­rakat sampaikan langsung diekse­kusi. Prosesnya bertahap, karena harus rapat internal bersama OPD-OPD. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag), Satpol PP, Dishub, dan lainnya karena semua OPD harus terlibat disitu,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya berjanji akan mendorong komisi untuk menindak lanjuti persoalan ini dengan kembali mengagendakan rapat bersama mitra terkait, dalam hal ini Dishub.

“Saya akan dorong pimpinan komisi untuk agendakan pemba­hasan hal ini, kalau bisa Senin atau Selasa pekan depan,” katanya. (Mg-1)