AMBON, Siwalimanews – Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Pohon Pule  membatasi kuota bahan bakar minyak atau BBM kepada mobil angkutan kota sedangkan SPBU lain tidak.

Angkot dalam sehari hanya diperbolehkan membeli BBM di SPBU Pohon Pule sebesar Rp. 175.000 atau lebih sedikit dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.

Hal ini membuat para sopir angkot mengadukan masalah ini ke DPRD Kota Ambon untuk ditindaklanjuti.

Wakil Ketua I Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon, Ely Singkery, kepada Wartawan, di DPRD Kota Ambon, Senin (27/6) mengaku, SPBU Soabali membatasi hanya boleh mengisi dalam satu hari.

“Sebagai sopir, kami sangat kecewa dengan kebijakan SPBU itu yang membatasi pengisian pertalite. Karena 100 ribu itu hanya 13 liter, dan untuk lari jalur Latuhalat-Terminal, dua kali bolak balik saja habis,” katanya.

Baca Juga: Kontingen Pesparawi Maluku Dijemput Pakai Truk

Sementara untuk mengisi BBM di SPBU, butuh antrian panjang yang bisa memakan waktu satu jam, bahkan lebih jika ramai. Artinya, waktu untuk mencari atau mengangkut penumpang, terbuang diantrian SPBU. Ditambah kondisi saat ini, aktivitas penumpang, sepi.

“Antri sudah lama, mestinya kita bisa isi full tangki. Karena hanya SPBU di kawasan itu yang membatasi pengisian pertalite, SPBU lain tidak, alasan mereka, bahwa agar semuanya dapat, karena stok mereka sedikit,” tukasnya.

Dengan itu, pihaknya meminta perhatian Pemkot Ambon dan juga DPRD terkait dengan pembatasan tidak berdasar yang diberlakukan SPBU itu.

“Dan pihak Pertamina, juga mestinya menegur pihak SPBU,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, pihaknya akan mengundang pihak Pertamina dan juga SPBU, guna mendapat penjelasan atas apa yang menjadi keluhan itu.

Dia mengaku, sudah dua kali diundang komisi, namun pihak Pertamina tidak hadir. Dan akan diagendakan untuk undangan ketiga kalinya, yang nantinya akan ditujukan langsung ke Pertamina Wayame.

“Sudah dua kali kita undang untuk rapat kerja, suratnya sudah diterima oleh Pertamina Benteng, tapi tidak hadir. Padahal hal-hal yang mau dibahas itu, salah satunya itu. Pertamax dan lainnya. Artinya kita juga harus mengetahui apa yang terjadi di Pertamina, sehingga itu diberlakukan,” ujarnya. (Mg-1)