AMBON, Siwalimanews – Di tahun 2023 ini, Kota Ambon berupaya untuk bisa mencapai predikat Kota Layak Anak tingkat madya.

Persiapan itu akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis Kota Layak Anak Tahun 2023 di Kota Ambon, yang berlangsung di Marina Hotel Ambon,  Selasa (7/3).

Dalam sambutannya, Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, Kota Layak Anak adalah kota dengan sistem pembangunan berbasis anak yang terintegrasi dalam komitmen dan kebijakan daerah, serta terencana secara menye­luruh dan berkelanjutan pada program kegiatan dan anggaran pemenuhan hak-hak anak

Tujuan pengembangan Kota Layak Anak sendiri, kata dia,  adalah membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak, dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan pada suatu wilayah kota atau kabupaten.

“Berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak serta memastikan daerahnya layak untuk anak,” jelasnya.

Dikatakan, Kota Ambon ditetapkan sebagai penyelenggara Kota Layak Anak sejak Tahun 2007 dan sampai saat ini telah memasuki 16 tahun. Dan pada tahun 2019, kurang lebih 12 tahun bekerja, “Kota Ambon baru meraih penghargaan kota layak anak dengan predikat pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan skor nilai 523 dari skor penilaian nasional 500 sampai 599. Dan tahun 2021 pasca covid,  Kota Ambon kembali meraih skor 550 dengan meraih penghargaan predikat pratama  bersama 133 Kabupaten/Kota lainnya. Dan Tahun 2022,  masih tetap dengan predikat pratama. Oleh karena itu kita berharap tahun 2023 ini, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, mudah-mudahan Kota Ambon bisa meraih predikat madya, atau setingkat lebih tinggi dari predikat pratama,”harapnya.

Dirinya mengakui, bahwa untuk meraih itu, tidaklah mudah. Dibutuhkan kerjasama para pemangku kebijakan, kepentingan, termasuk kesiapan OPD dan lainnya, agar dapat menyiapkan seluruh informasi pelaksanaan kota layak anak dan data pendukung lainnya sesuai indikator cluster untuk diinput pada aplikasi evaluasi verifikasi nasional yang sementara berlangsung sampai dengan tanggal 23 Maret 2023. Dimana pencapaian penyelenggaraan kota layak anak meliputi 6 indikator kelembagaan dan 24 indikator substansi yang dikelompokkan ke dalam 5 cluster.

“Ada banyak persoalan anak di kota ini kalau kita mau lihat soal seberapa banyak tindakan keke­-ra­san terhadap anak, kasus pene­-lantaran anak, kemudian tindak pidana perdagangan orang, yang melibatkan anak-anak. Jadi ada banyak kasus yang sudah terjadi, tapi saya mau tegaskan soal persoalan anak dan keluarga yang belum diselesaikan dengan baik. Diantaranya soal  stunting ini veri­-fikasi Kementerian Kesehatan pre­-ferensi stunting Kota Ambon Tahun 2022 sebesar 21,1 persen,” jelasnya.

Memang terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi, hanya 0,7 persen. Artinya belum mencapai target Tahun 2022, yaitu 18 persen.

Selain itu, jumlah peserta didik PAUD usia 2 sampai 6 tahun, tercatat 25.000 lebih anak yang terdaftar mendapat layanan PAUD sebesar 9.000 lebih.

“Dengan itu artinya kita belum mampu untuk memberikan pelayanan PAUD dengan baik kepada seluruh anak di kota ini. Demikian juga pada

indikator-indikator lain yang masih sama masih banyak, yang kita belum bisa untuk memenuhi dengan baik. Maka lewat Rakor ini, seluruh OPD dapat mengikuti dengan baik dan mengerti serta memahami dimana tugas dan tanggung jawab yang mesti kita lakukan dalam rangka mewujudkan Ambon sebagai Kota layak anak,”ujarnya.

Dan untuk memenuhi itu, Peme­rintah Kota Ambon wajib melindu­ngi dan memenuhi hak-hak anak untuk hidup layak menjadi manusia unggul sejak dini.

Karena selama ini, yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kota layak anak, penyuluhan kota layak anak adalah khusus terkait dengan pemenuhan anak-anak, terutama terkait soal keperpihatan melalui alokasi anggaran, program dan kegiatan yang selama ini bisa jalan tetapi masih ada ego-ego sektoral yang terjadi di kota ini.

“Kita tidak bicara hubungan dengan instansi vertikal, tetapi bisa sama kita masih satu kasih salah yang lain, masih satu berharap yang lain, padahal mestinya, kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk menyatukan visi, komitmen kita untuk menjadikan kota ini lebih layak bagi anak-anak kita,”katanya.

Rapat koordinasi ini harap Wattimena, harus menjadi momentum bagi semua untuk bagaimana tetap berupaya agar Kota Ambon sampai pada predikat madya.(S-25)