DPRD Maluku berjanji akan mengawasi semua proyek dibiayai oleh pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) termasuk “proyek air bersih Pulau Haruku,“DPRD berjanji akan serius melakukan pengawasan terhadap setiap sen uang rakyat yang dikeluarkan.

DPRD  mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku untuk menghadirkan kontraktor dan PPK di semua proyek yang dibiayai oleh pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam proses pengawasan yang akan dilakukan.“Kontraktor dan PPK perlu dihadirkan dalam rangkaian pengawasan proyek pembangunan dengan menggunakan uang daerah  agar ketika dewan  melihat masalah langsung, dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dengan terjun langsung ke lapangan mengawasi semuanproyek yang dibiayai dengan dana SMI, DPRD Maluku ingin  memastikan pengerjaan proyek infrastruktur sesuai dengan rencana pembangunan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Pengawasan langsung yang dilakukan DPRD Maluku ini harus didukung oleh Dinas PUPR dengan menyerahkan daftar rincian proyek pengerjaan infrastruktur agar dapat dipergunakan guna mengawasi secara ketat pengerjaan proyek-proyek dimaksud.

DPRD janji jika dalam pengawasan tersebut terdapat  persoalan yang sengaja dilakukan maka dewan akan meminta pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan. Namun  jika kontraktor tidak melakukan rekomendasi dari dewan tentu saja  komisi akan menyerahkan persoalan tersebut ke­pada proses hukum.“Kita tentu saja memberikan apresiasi bagi DPRD karena sebagai representasi rakyat Maluku sebenarnya DPRD harus segera bersikap demi menyelamatkan uang daerah dan demi kepentingan rakyat.

DPRD Maluku memang harus berani bersikap, berani kritik pemda demi kepentingan rakyat karena ini berkaitan dengan anggaran miliaran rupiah yang diduga bermasalah dan merugikan keuangan daerah.

Kita juga berharap DPRD tidak hanya bersuara untuk melakukan pengawasan tetapi harus secepatnya action di lapangan mengawasi proyej SMI karena selain uang daerah tetapi tetap menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga legislatif ini“Intinya proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah harus dapat mensejahterakan masyarakat tetapi jika  faktanya proyek tersebut tidak dapat dirasakan dan justru merugikan masyarakat maka DPRD harus berani bersuara bila perlu berani mengambil langkah ke proses hukum

Publik menunggu realisasi janji DPRD mengawasi proyek-proyek yang dibiayai dengan menggunakan dana SMI.