AMBON, Siwalimanews – Setelah dituding tak populis oleh Fraksi Golkar DPRD Maluku, kini giliran Fraksi Golkar DPRD Kota Ambon memberikan penilaian serupa terhadap kebijakan walikota yang akan memberlakukan penggunaan barcode atau QR code untuk pengguna angkot.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Ambon Margartha Siahay, meminta Walikota Ambon Richard Louhenapessy menunda atau membatalkan pemberlakuannya.

“Saya nilai kebijakan walikota ini sangat terburu-buru. Kenapa sebab tidak semua penumpang paham teknologi, sehingga pasti ada warga yang bingung gunakan barcode,” tandas Siahay kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Sabtu (30/10).

Selain itu kata Siahay, para pengemudi angkot juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan penumpang secara optimal, sebab para penumpang saat akan menggunakan jasa angkot harus miliki saldo baru dapat menggunakan aplikasi tersebut.

Yang harus diingat bahwa, para pengguna jasa angkot di Kota Ambon ini, kebanyakan adalah masyarakat kecil, yang tentunya tidak semua memiliki ponsel pintar untuk download aplikas tersebut.

“Oleh karena itu, sosialisasi  perlu dilakukan terlebih dahulu baik Dishub, OJK, maupun pihak bank dan ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tahapan sosialisasi,” tandasnya.

Menurut politisi senior Partai Golkar Kota Ambon ini, bahwa jika tetap dipaksakan untuk kebijakan ini berjalan, maka dipastikan akan menghadapi kendala yang luar biasa di lapangan, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun para sopir.

Untuk itu dirinya menyarankan, agar harus ada unit layanan khusus untuk mengatasi beberapa kesulitan yang nantinya akan timbul karena minimnya sosialisasi terkait barcode di angkot ini.

“Jika kebijakan ini tetap diberlakukan maka solusinya pembayaran ongkos angkot harus disediakan dua opsi, yakni bisa menggunakan barcode dan bisa juga pakai uang tunai seperti biasa,” usulnya.

Walaupun demikian, Siahay berharap, kebijakan ini jangan dulu diterapkan, atau lebih baik dicabut kembali, sambil menyiapkan semua infrastrukturnya dengan baik, termasuk melakukan sosialisasi secara masif. (S-51)