AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Murad Ismail mengaku, catatan kritis fraksi-fraksi di DPRD Maluku terhadap perse­tujuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2019 akan menjadi perha­tian serius pemerintah daerah.

Rampungnya pembahasan Ran­perda Perubahan ABPD tahun ang­garan 2019 membuktikan bawa be­gitu besar perhatian dan kesung­guhan dewan terhadap pembangu­nan daerah dan pelayanan kepada masyarakat Maluku.

“Kiranya Perubahan APBD ini dapat menjadi kebijakan publik yang tepat sesuai dengan kebutuhan ser­ta fokus pada peningkatan ekonomi kerakyatan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” kata Gubernur dalam sambutannya pada sidang paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Peru­bahan APBD Maluku tahun ang­garan 2019, yang berlangsung di ruang rapat utama Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Sabtu (14/9).

Merurutnya, pikiran cerdas dewan telah disampaikan melalui kata akhir fraksi dan akan menjadi perhatian pemda dalam pelaksanaan APBD 2019. “Saya memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang menye­tujui Ranperda tentang Perubahan APBD Maluku tahun anggaran 2019. Olehnya catatan dewan akan men­jadi perhatian kita kedepan, juga terhadap penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 mendatang,” tegasnya.

Setujui Ranperda Perubahan

Setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya DPRD Maluku menyetujui Ranperda tentang Pe­rubahan APBD 2019 Provinsi Malu­ku tahun anggaran 2019. Persetu­juan itu ditetapkan dalam rapat paripurna dalam rangka penyam­pai­an kata akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019, yang berlangsung di ruang sidang utama Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Sabtu (14/9).

Rapat paripurna dipimpin. Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae didampingi, Wakil Ketua Elviana Pattiasina dan Syaid Mudzaqir Assa­gaff, serta didampingi Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur, Barnabas Orno.

Walaupun Ranperda Perubahan APBD 2019 disetujui, namun  sebe­lum menyetujui masing-masing frak­si menyampaikan beberapa catatan penting bagi Pemprov Maluku.

Fraksi Golkar misalnya, mendesak pemprov meningkatkan upaya inten­sifikasi dan ekstensifikasi dari sum­ber pendapatan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, wacana Maluku sebagai LIN harus diperjuangkan pemerin­tah dan DPRD dalam hal memper­siap­kan regulasi.

“Wacana pempus untuk jadikan Maluku sebagai LIN harus terus diperjuangkan. Kita harus berupaya agar regulasi dapat segera dikeluar­kan, agar ada landasan kuat untuk desak pempus segera realisasikan wacana tersebut,” pinta Fraksi Gol­kar melalui juru bicaranya, Frederick Rahakbauw.

Sementara Fraksi PKB juga me­nyoroti BUMD yang belum mem­berikan berkontribusi bagi Maluku. Padahal BUMD seperti PD Panca Karya, dan Bank Maluku, seharus­nya menjadi ujung tombak, namun kenyataan yang ada malah sebalik­nya.

“Kita lihat pada Panca Karya bu­kan menghasilkan justru terus me­rugi dan tidak berikan kontribusi bagi PAD, sama seperti halnya de­ngan Bank Maluku yang terus ter­sandung masalah dan berujung ke ranah hukum, jangan sampai masa­lah hukum berpengaruh pada hilang­nya kepercayaan nasabah,” ucap Juru bicara PKB Habiba Pellu. (S-39)