PENGELOLAAN Peme­rintah daerah dibawah ko­mando Murad Ismail dan Barnabas Natanel Orno paling terburuk saat ini dari yang sebelumnya.

Tudingan ini dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, kepada wartawan, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (17/11) merespon keterlambatan Pemprov dalam menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD Tahun 2024.

Anos menjelaskan, walaupun pemerintah daerah telah menge­rahkan dokumen KUA-PPAS tetapi mestinya diserahkan pada awal November lalu artinya sudah sangat terlambat diserahkan Pemprov.

Penyerahan dokumen KUA-PPAS yang terlambat kata Anos menjawab penilaian Fraksi Partai Golkar selama ini kepemimpinan Pemerintahan Murad-Orno  lebih buruk dari Pemerintahan sebelum-sebelumnya.

“Ini membuktikan bahwa diakhir kepemimpinan Pemerintahan ini ternyata memang  lebih buruk saat ini dari Pemerintahan sebelum-sebelumnya dan Ini menjadi catatan serius,” tegas Anos.

Anos pun menduga keterlam­batan penyerahan dokumen KUA-PPAS APBD Tahun 2024 diakibatkan kelalaian TAPD dalam menyiapkan dokumen dimaksud sebab waktu yang tersedia cukup lama.

Keterlambatan penyesalan dokumen KUA-PPAS lanjut Anos harus diikuti dengan keseriusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menghadiri seluruh proses pem­bahasan APBD hingga tuntas.

Apalagi fakta membuktikan bahwa selama ini TAPD sering kali mangkir ketika diundang DPRD untuk membahas APBD padahal itu merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk hadir dalam setiap pembahasan.

“Kita ingatkan TAPD untuk taat terhadap setiap mekanisme yang berjalan artinya wajib hadir dalam setiap pembahasan agar APBD dapat tuntas dibahas sesuai waktu 30 November,” jelasnya. (S-20)