AMBON, Siwalimanews – Sejumlah program pembangunan infrastruktur kembali diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku ke pusat melalui kantor kepresidenan.

Sejumlah infrastruktur yang diusulkan seperti kelanjutan pembanguan jalan Trans Maluku, pembangunan jembatan dan pembangunan tempat pembuangan akhir serta kelanjutan pembangunan Bendungan Waeapo.

“Pertemuan di Jakarta banyak hal yang kita bicarakan baik pembangunan di tahun 2021 dan pengusulan pembangunan di tahun 2022,” kata Kepala Bappeda Maluku, Anton Lailosa kepada Siwalima, Kamis (21/1).

Dikatakan rapat dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Maluku yang dihadiri oleh Bappeda, sedangkan dari kabupaten kota, hadir Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa dan Bupati Buru Ramly Umasugi serta Sekot Ambon AG Latuheru dan rapat dipimpin oleh Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febri Calvin Tetelepta.

“Jadi tahun ini kita mengawal proyek pembangunan jalan Trans Maluku di tujuh lokasi, dan jembatan, serta kelanjutan pembangunan Bendungan Wae Apo,” jelas Lailosa.

Jalan trans maluku yang akan dibangun tahun ini seperti di Pulau Buru, Pulau Seram, Kabupaten Malra, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dan tahun ini juga kelanjutan pembangunan Bendungan Waeapo diteruskan karena progresnya sudah berjalan dari tahun lalu. “Kita ingin agar apa yang kita sudah programkan itu bisa berjalan dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” kata Lailosa.

Selain itu untuk usulan tahun 2022 misalnya pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA). TPA Toisapu yang ada saat ini di Kota Ambon daya tampungnya sudah tidak bisa dipaksakan, karena lokasinya terbatas.

“Lokasinya hanya dapat menampung 20 ribu ton sedangkan jumlah sampah yang terangkut sudah mencapai 60 ribu ton atau over kapasiti makanya perlu tempat baru,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu diusulkan untuk dibangun di kawasan Pulau Ambon tetapi di Kabupaten Maluku Tengah, agar sampah juga bisa terangkut dari Jazirah Leihitu dan Salahutu dan sekitarnya.

“Nanti rencana ini akan kita bicarakan lagi dengan pemerintah kabupaten Maluku Tengah agar bisa direalisasikan tahun depan dan kita akan mintakan anggaran dari pemerintah pusat,”

tandasnya.

Selain itu juga ada pembahasan pembangunan instrastruktur di kawasan Tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.

Daerah ini juga perlu dilakukan pembangunan insfrastruktur baik itu jalan, jembatan, dan pembangunan lainya. Kita punya enam kabupaten yang masuk dalam daerah 3T, ini juga kita minta perhatian pemerintah pusat untuk membangun percepat pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. (S-39)