Banyak mendapat kritikan, namun Satgas Penanganan Covid-19 Maluku belum juga berubah. Tetap amburadul. Padahal Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Maluku, Kasrul Selang mengklaim evaluasi selalu dilakukan. Namun faktanya, kerja Satgas Covid masih dalam pola yang lama. Tak berubah. Ironis. Evaluasi, tetapi tak ada perbaikan.

Kerja buruk Satgas yang kerap mendapat kritikan tajam yaitu soal banyak orang yang divonis positif Covid-19, tetapi tanpa bukti hasil uji sampel swab dari laboratorium. Mereka yang dinyatakan positif hanya diberitahukan melalui pesan whatsapp atau telepon. Ada juga yang secara lisan. Tak hanya warga, tetapi PNS yang divonis positif juga begitu.

Padahal laboratorium menyerahkan hasil uji swab sesuai by name by adress. Tak jelas mengapa Dinas Kesehatan Maluku menahan hasil uji lab mereka yang divonis positif. Bukankah setiap orang berhak menerima rekam medisnya?

Tak hanya itu,  hasil uji swab yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Maluku sering berbeda dengan hasil uji laboratorium dari rumah sakit lain. Versi Dinas Kesehatan positif Covid-19. Namun setelah diuji di rumah sakit lain, hasilnya negatif.

Kasus terbaru yang terjadi terhadap hasil uji swab anak berumur 14 tahun. Versi Dinas Kesehatan anak ini positif Covid-19 berdasarkan uji swab di Balai POM Ambon dan RSUD dr. M Haulussy. Keluarga yang tak percaya melakukan swab di Rumah Sakit Siloam. Hasilnya justru negatif. Dalam hitungan jam hasilnya berbeda.

Kasus yang sama juga pernah dialami oleh Pengacara Djidon Batmomolin. Dia geram dan mengancam mempolisikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meikyal Pontoh. Batmomolin menduga ada kejahatan dalam hasil swab test Covid-19. Anak kandungnya divonis positif Covid-19. Tetapi setelah ia membawa anaknya melakukan swab test  di Rumah Sakit Siloam, hasilnya justru negatif.Ini membuktikan pemerintah dan Satgas Covid-19 tidak profesional dalam menangani pandemi.

Lalu apa kata Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Meikyal Pontoh soal hasil uj swab test yang berbeda? Pontoh mengatakan, hal itu bisa saja terjadi, karena orang yang melakukan swab dan alat yang digunakan itu berbeda. Pernyataan asal-asalan yang sangat diragukan dan sulit dipertanggungjawabkan dari sisi medis.

Merujuk dari penjelasan Meikyal Pontoh, jika pengambilan swab dan uji laboratorium dilakukan orang yang berbeda berdampak pada hasilnya, lalu hasil mana yang dipakai sebagai pegangan, kalau misalnya tiga rumah sakit berbeda hasil?. Sebagai pejabat apalagi sekelas Kepala Dinas sebaiknya Meikyal Pontoh tak mengeluarkan pernyataan yang membingungkan masyarakat.

Penjelasan ke publik harus didasarkan pada analisa dan kajian medis yang komprehensif, bukan asal ngomong. Bagaimana masyarakat mau percaya terhadap Satgas Covid-19 jika pejabat Dinas Kesehatan ngomongnya asal-asalan.

Fraksi PDIP DPRD Maluku sudah pernah menyuarakan untuk mengevaluasi Meikyal Pontoh. Fraksi pendukung pemerintah ini naik pitam terhadap kinerjanya yang buruk.

Masyarakat bahkan anggota DPRD berulang kali mengkritik penanganan Covid-19, karena itu sebagai fraksi pemerintah merasa sangat penting untuk dilakukan evaluasi terhadap Dinas Kesehatan Maluku. Sebab, ketika gubernur dan Satgas Penangan Covid-19 dikritik terus menerus maka PDIP juga merasa malu.

Sikap tegas Fraksi PDIP tepat. Memang harus dievaluasi. Sebab, masyarakat sudah muak dengan kerja Satgas dan Dinas Kesehatan dalam menangani Covid-19. Gubernur harus diingatkan untuk tidak percaya begitu saja dengan laporan  anak buah, apalagi laporan ABS, tanpa cross check di lapangan.

Namun gubermur tak sejalan dengan Fraksi PDIP. Apa yang disampaikan ibarat membuang garam ke dalam laut. Sia-sia. Ketua PDIP Maluku ini menolak untuk mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan. Bahkan gubernur dengan tegas mengatakan dirinya yang bertanggung jawab atas kerja anak buahnya. Kalau ada yang salah, ia bertanggung jawab.

Luar biasa pembelaan gubernur. Tak mau anak buahnya disalahkan. Tetapi jangan berlebihan. Evaluasi mutlak dilakukan. Tak ada kerja organisasi di manapun, ternasuk pemerintah tidak melakukan evaluasi. Mungkin gubernur terlalu bersemangat berbicara sampai lupa esensi dari evaluasi. Bela anak buah boleh dan wajar dilakukan jika kinerjanya bagus. Tapi kalau jelek, masa tak dievaluasi?.

Cara kerja yang amburadul membuat masyarakat semakin tak percaya terhadap Satgas Covid-19. Karena itu, Satgas harus berubah. Kerja yang profe­sio­nal adalah langkah tepat untuk menjawab ketidakpercayaan masyarakat. (*)