AMBON, Siwalimanews – Elly Toisuta men­da­pat kritikan pedas dari berbagai kom­ponen masyarakat. Sejak dilantik pada 29 Oktober 2019 lalu, Elly tak menempati rumah di­nas Ketua DPRD Kota Ambon.

Rumah dinas yang berada di kawasan Karang Panjang itu sudah ditutupi rumput. Kondisinya tak terurus.

Memprihatinkan. Rumah yang dibangun dengan anggaran ne­gara miliaran rupiah, namun tak mau didiami.

“Ibu Elly itu adalah wakil rakyat yang harus menjadi contoh, kalau fasilitas tidak digunakan akan mubazir,” tandas Pengurus DPD Muhammadiyah Maluku, Idrus Marasabessy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (21/9).

Marasabessy mengatakan, Elly Toisuta harus punya alasan me­ngapa tidak mau mendiami rumah dinas.

Baca Juga: Bupati Akui TMMD Miliki Nilai Positif

“Saya kira Ketua DPRD harus pu­nya alasan untuk bisa dijelaskan ke publik, kenapa tidak mendiami rumah dinas, tetapi rumah pribadi,” ujarnya.

Kalaupun rumah dinas itu dinilai tak lagi layak dihuni, kata Mara­sabessy, sebagai Ketua DPRD Elly sangat mudah berkoordinasi de­ngan pemkot untuk diperbaiki.

Ketua Harian Gerakan Maha­siswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ambon, Albertus Y. R Pormes mengatakan, Elly Toisuta harus me­nempati rumah dinas agar pela­yanan terhadap kepentingan masyarakat berjalan lancar.

“Negara sudah menyediakan rumah dinas, kok memilih tinggal di rumah pribadi, sangat disayang­kan, rumah dinas dibiarkan dalam kondisi yang tak terurus,” ujarnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon Mizwar Toma­gola meminta Elly Toisuta men­diami rumah dinas tersebut agar bisa terawat.

Tomagola mengaku bingung, ne­gara sudah menyediakan fasi­litas, tetapi tidak dimau ditempati.

“Beliau itu adalah pablik figur dalam hal ini wakil rakyat, yang mestinya beliau itu harus tinggal di rumah dinas Ketua DPRD, bu­kan di rumah pribadi,” tegasnya.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kris­ten Indonesia (GMKI), Almindes Syauta menilai, Ketua DPRD Kota Ambon menunjukan prilaku yang tidak baik, jika tidak mau menem­pati rumah dinas.

“Rumah dinas itu seharusnya dipakai, karena itu merupakan ja­minan bagi pejabat yang meng­abdikan diri untuk daerah ini,” ujarnya.

Syauta meminta Elly Toisuta menempati rumah dinas tersebut agar dapat dirawat dengan baik.

“Negara sudah susah-susah membangun fasilitas, tetapi tidak dihargai,” tandasnya.

Aliansi Gerakan Anti Korupsi (AGAS) Maluku menyesalkan sikap Elly Toisuta yang tidak menempati rumah dinas DPRD Kota Ambon.

“Itu aset daerah yang harus di­manfaatkan. Kalau daerah sudah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan rumdis, namun tidak dimanfaatkan maka mubazir dan aset daerah itu pasti terbe­ngkalai dan rusak,” tandas Ketua AGAS Maluku, Jonathan Pesurnay.

Pesurnay sangat disayangkan, tidak ditempati, namun anggaran yang berkaitan dengan kerumah­tanggaan di rumah dinas tetap dinikmati. “Ini yang harus trans­paran,” ujarnya.

Elly Toisuta yang dihubungi beberapa kali, namun enggan me­ng­angkat telepon. Pesan whats­app juga tidak direspons.

Sementara Sekretaris DPRD Kota Ambon, Elkyoopas Silooy mengatakan, rumah dinas Ketua DPRD Kota Ambon tidak ditempati, karena akan direnovasi.

“Rumah Ketua DPRD Kota Ambon hingga kini belum ditempati di­karenakan akan dilakukan direno­vasi,” kata Silooy saat dikonfirmasi.

Menurutnya, anggaran untuk dilakukan renovasi sudah dimasu­kan dalam APBD 2020, namun ka­rena Covid-19 tak bisa berjalan. Ditanya berapa besar anggaran, Silooy mengaku tak ingat.

Rumah dinas itu, belum setahun ditinggalkan oleh James Maatita setelah jabatan Ketua DPRD Kota Ambon dipegang oleh Elly Toisuta. Tak jelas

Kendati mengaku rumah dinas Ketua DPRD Kota Ambon akan direnovasi, karena tak layak dihuni, namun Silooy tak menjelaskan apa­nya yang tak layak.

Sementara salah satu pegawai di Sekretariat DPRD Kota Ambon mengungkapkan, tahun sebelum­nya anggaran untuk renovasi ru­mah dinas Ketua DPRD Kota Ambon sekitar Rp 100 juta.

“Ini bisa lebih, juga bisa kurang, sesuai kondisi kerusakan. Tapi kalau sekarang, mungkin lebih,” ujarnya, yang meminta namanya tak dikorankan.

Sedangkan biaya operasional kerumahtanggaan di rumah dinas dalam setahun lebih dari Rp 100 juta. “Biasanya lebih dari 100 juta. Dan itu harus dipakai habis,” katanya.

Menurutnya, sangat tidak baik kalau pimpinan DPRD tidak men­diami rumah dinas, tapi meng­gu­nakan anggaran operasional be­lanja rumah tangga.  “Pos angga­ran untuk itu selalu ada di batang tubuh APBD, lebih jelas nanti tanya ke pak sekwan,” tandasnya. (S-39/Mg-5/Mg-6).