TIAKUR, Siwalimanews – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya Roberth Japeky mengaku, penerapan Kurikulum Merdeka harus melalui 3M atau tiga tahap yakni, Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi.

Pasalnya, Kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan bagi setiap sekolah untuk berinovasi sesuai marwah dari kurikulum tersebut.

“Jadi, penerapanya itu dipersilahkan bagi semua sekolah untuk memilih tiga opsi ini. Mandiri belajar artinya mereka betul-betul ingin belajar untuk ada dalam ruang Kurikulum Merdeka itu, berubah sesuai sistem pendidikan yang berlaku dalam Kurikulum Merdeka. Jadi diberikan kesempatan untuk mereka belajar apa saja dengan metode-metode yang dikembangkan dalam Kurikulum Merdeka itu,” ucap Roberth kepada Siwalimanews di ruang kerjanya, Jumat (19/5).

Selanjutnya kata Roberth, mandiri berubah artinya, setelah mereka belajar, disitulah mereka ingin berubah, sehingga nuansa penerapan metode pembelajaran yang dulu benar-benar berubah didalam penerapannya, dimana para guru juga harus mau berubah dan berinovasi begitu pula para siswa.

Sementara mandiri berbagi adalah, sekolah benar-benar sudah menyiapkan sumber daya, baik guru, siswa maupun sarana prasarana, sehingga bisa berbagi bersama komunitas belajar dan sekolah untuk membekali didalam nuansa yang lebih besar.

Baca Juga: KPU: Setiap Parpol Harus Pastikan Konstituen Masuk DPS

“Prinsipnya, Kurikulum Merdeka ini memberi pilihan terhadap tiga kemandirian itu, sehingga kedepan implementasi kurikulum ini tersentuh sampai seluruh wilayah MBD,” tuturnya.

Pasalnya menurut Rpberth, Kurikulum Merdeka ini lebih banyak memberikan kebebasan untuk sekolah agar tidak berpatokan kepada satu hal saja, namun  melalui berbagai metode, cara dan situasi-stiuasi pendidikan yang ada, sehingga benar-benar bebas dalam mencari ilmu pengetahuan dan komunitas belajar lainnya, disitulah ada kolaborasi bersama untuk membangun kekuatan besar pendidikan.

“Jadi di MBD ini belum semua sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, tapi diharapkan MBD tidak tertinggal, maka kita tetap menggenjot dan mendorong para guru untuk tetap menerapkan Kurikulum Merdeka ini. Pemerintah sebenarnya punya perhatian luar biasa. Kalau dulu itu hanya sebagai suatu yang sifatnya makro yang diatur di pusat. Kita ikuti apa maunya pusat, tapi memberikan kesempatan pada tingkat mikro untuk mengelaborasi pendidikan. Prinsipanya Tidak ada tekanan dalam soal penerapan Kurikulum Merdeka di MBD bahkan secara nasional,” jelasnya. (Mg-2)