AMBON, Siwalimanews – Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2019 sangat rendah, dan jauh dari yang diharapkan.

Dalam laporan Pertanggung jawa­ban Keuangan Dinas Kesehatan Ma­luku yang diterima Komisi IV DPRD diketahui, pagu Dinkes sebe­sar Rp 30 miliar, sedangkan realisasi hanya Rp 23 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Ma­luku, Edwin Huwae mengatakan, Di­nas Kesehatan selaku penang­gung­jawab anggaran telah menjelaskan dengan cukup baik semua program dan kegiatan yang direalisasikan pada tahun anggaran 2019.

Kendati demikian, Komisi IV masih memberikan perhatian berkai­tan dengan kondisi  kesehatan di Maluku, terutama dalam realisasi anggaran 2019 yang menjadi temuan komisi, dimana tingkat realisasi sangat rendah padahal pagu cukup tinggi.

“Dalam rapat itu Komisi IV me­ngatensikan, berkaitan dengan  kon­disi kesehatan di Maluku ter­utama realisasi anggaran 2019 dari  temuan  komisi tingkat realisasinya rendah padahal pagu cukup tinggi,” jelas Huwae usai rapat Komisi IV dengan Dinas Kesehatan Maluku

Menurutnya, pagu anggaran yang ditetapkan pada Dinas Kese­hatan Maluku sesuai laporan yang diterima sekitar 30 miliar, akan tetapi dalam realisasi anggaran hanya Rp 23 miliar, padahal dalam realisasi program kegiatan anggaran untuk mena­ngani masalah kese­hatan mestinya diperbanyak.

Politisi PDIP ini mengungkapkan, salah satu alasan yang menyebab­kan realisasi anggaran mengalami pe­nurunan terletak pada kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan ham­pir dipenghujung tahun anggaran.

Karena itu, Komisi IV telah me­minta agar kedepannya Dinas Ke­sehatan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga jangan sampai program  yang dilakukan tidak dapat terpe­nuhi dan menjadi temuan dari BPK.

Menanggapi realisasi anggaran yang rendah, Kepala Dinas Kese­hatan Maluku Meikyal Pontoh men­jelaskan, secara umum realisasi pada Dinas Kesehatan mencapai 92 persen lebih. “Kalau semuanya reali­sasi di ke­sehatan 92 persen lebih,” ungkap­nya.

Menurutnya, secara detail ada bebe­rapa program kegiatan yang memang realisasi sangat kecil dan rendah. Misalnya program penang­gu­la­ngan wabah di Provinsi Maluku  yang mana pada tahun 2019 tidak terdapat wabah di Maluku, sehingga anggaran itu tidak direalisasi dengan baik.

Selain itu, untuk penanggu­langan gizi telah dilakukan dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) yang dikucurkan sudah diakhir tahun 2019 tepatnya bulan November, sehingga tidak terserap secara maksimal dan akhirnya anggaran dimaksud dilun­curkan pada tahun 2020.

Untuk diketahui, rapat Komisi IV DPRD Maluku dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Ruslan Hurasan, diha­diri oleh anggota komisi, Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Meykial Pontoh serta Direktur RSUD Hau­lu­ssy, Rita Tahitu maupun jajaran ke­sehatan berlangsung, Jumat (28/8). (Cr-2)