AMBON, Siwalimanews – Rapat kerja daerah dan rapat koordinasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Maluku, yang berlangsung di Pacifik Hotel, Selasa (30/8) kemarin, tidak dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Murad Ismail.

Murad Ismail yang juga Gubernur Maluku ini, lebih memilih bertolak ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk mengecek kesiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke kabupaten tersebut pada 1-2 September.

Rakerda dan rakor yang digelar dalam rangka menindaklanjuti hasil Rakernas DPP PDI Perjuangan beberapa waktu lalu itu, dibuka Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Koperasi Mindo Sianipar.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Benhur Watubun dalam rakerda itu, hanya menyampaikan permohonan maaf saat menyampaikan sambutannya saat pembukaan rakerda.

Benhur menjelaskan, ketidakhadiran Ketua DPD PDI Perjuangan, dikarenakan sementara menjalankan tugas ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka rencana kunjungan Presiden.

Semenatara itu Ketua DPP PDIP Bidang Koperasi Mindo Sianipar juga mengaku, ketidak hadiran Ketua DPD dalam rakerda ini tidak masalah, sebab kepemimpinan partai itu tidak tunggal malainkan kolektif kolegial.

“Masih ada wakil ketua atau sekretaris yang hadir, begitulah kolektif kolegial,” ungkap Mido kepada wartawan disela-sela rakerda, Selasa (30/8) kemarin.

Ia mengaku, Ketua DPD yang juga Gubenrur Maluku Murad Ismail saat ini sementara berada di Kota Saumlaki untuk mengecek kesiapan kedatangan Presiden, dan sebagai kepala daerah, ini juga merupakans atu tugas yang penting.

“Jadi tidak apa-apa kalau pak Murad tidak hadiri Rakerda,” tegansya.

Berbeda dengan Sekretaris DPD PDIP Maluku Benhur Watbun maupun Ketua DPP PDIP Mindo Sianipar, para senior PDIP seperti Evert Kermite menegaskan, kehadiran Ketua DPD adalah sebuah keharusan, sebab rakerda ini meruoakan momentum yang sangat strategis bagi partai ini, baik untuk mengevaluasi pelaksanaan program maupun menyusunnya, untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi partai ini.

“Sangat disesalkan dengan ketidakhadiran Murad Ismail selaku Ketua DPD. Mestinya didiskusikan, apakah ditunda atau seperti apa. Ada harapan dari rakerda ini, dimana peserta dari kegiatan ini, baik unsur DPC maupun legislator, mereka harus berani koreksi DPD sekarang ini, sebab dari aspek konsolidasi, sangat sulit diharapkan, untuk jadi kekuatan hadapi masalah-masalah yang akan dihadapi saat ini,” cetusnya.

Menurutnya, kebanyak kader PDIP saat ini, bukan tokoh. Dimana mereka menjadikan PDIP sebagai tempat singgah, yang kemudian itu disahkan oleh Murad Ismail selaku Ketua DPD dan ini yang mestinya menjadi bahan evaluasi kritis dalam momentum ini.

“Harus dievaluasi juga gaya kepemimpinan Ketua DPD itu, kenapa harus takut, yang ditakuti adalah, partai ini menjadi liar di masyarakat. Ini harus jadi ajang koreksi total bagi DPD,” tegasnya.

Pernyataan keras juga dilontarkan senior PDI Perjuangan lainnya, Yusuf Leatemia, bahwa ketidak hadiranKetua DPD, adalah sikap yang tidak menghargai partainya sendiri. Padahal, kegiatan ini dihadiri pimpinan partai dari pusat.

“Bagi saya, dia (Murad) sudah musti tahu diri dan mundur saja, dia tidak bisa pimpin partai ini. Pimpin partai tidak bisa, daerah juga tetap berada dalam posisi miskin. Dengan momen ini, itu berarti, dia tidak ingin partai ini maju. Sementara partai lain sudah punya kesiapan cukup jauh, sementara PDIP, untuk rakerda saja tidak hadir, berarti memang tidak ada kesiapan,” cetusnya. (S-25)