MASOHI, Siwalimanews – Pusat Kajian Strate­gis dan Pengembangan Sumberdaya Maluku (Pukat Seram) menemu­kan adanya data honorer siluman tersebar pada sejumlah Organi­sasi Perangkar Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Ma­luku Tengah.

Mirisnya, jumlah te­naga honorer siluman bukan saja dalam jum­lah kecil tetapi menca­pai puluhan hingga ratusan.

“Kami memiliki data otentik yang dapat diper­tang­gungjawabkan. Jumlah honorer siluman ini sangat ba­nyak. Dari data yang kami mi­liki, diduga kuat sejumlah be­sar nama pegawai non ASN siluman itu adalah keluarga, bahkan orang dekat pejabat,” jelas Ketua Pukat Seram, Fahry Asyathry kepada Siwalima di Masohi, Kamis (6/10).

Asyathry menyebutkan, data honorer siluman di kabupaten tertua di Maluku ini, sedang bergen­taya­ngan di sejumlah OPD. Dimana didu­ga kuat para honorer siluman itu berasal dari keluarga dan kerabat pejabat.

Menurutnya, yang dimaksudkan dengan siluman adalah, data nama pegawai non ASN yang bersang­kutan terdaftar dalam daftar pegawai honor. Namun orangnya tidak ada. Ironisnya mereka tiap bulan mene­ri­ma gaji. pertanyaannya adalah siapa yang mengambil dan menikmati gaji mereka?.

“Bayangkan jika tunjangan atau gaji pegawai honor ini rata-rata Rp1 juta, maka jelas selama ini ratusan juta uang rakyat dirampok dengan cara yang dilegalkan. Ini jelas perbuatan pidana. Sebab siapa yang menikmati uang haram itu,” tandasnya.

Dijelaskan, terendusnya data dan fakta pegawai honorer siluman di kabupaten bergelar Pamahanu-Nusa itu diduga, sengaja dimanfaatkan oleh pejabat tertentu untuk meman­faatkan kebijakan pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah.

“Kami menduga ada upaya sis­timatis yang sengaja dimainkan untuk mengakomodir tenaga non ASN siluman. Hal ini patut diduga, demi memanfaatkan kebijakan Men­pan-RB untuk melakukan pendataan tenaga non ASN di instansi peme­rintah. Tentu ini harus diberantas,” tegasnya.

Menghindari tudingan tidak men­dasar, sejumlah pihak yang bisa jadi meragukan data yang dimiliki Pukat Seram, Fahri merilis sejumlah nama pada salah satu dinas di lingkungan Pemkab Malteng. Mereka adalah, FST, ZT dan TAB.

Menyikapi temuan itu, anggota DPRD Malteng Frans J Picarima, mendesak, penjabat bupati untuk menangapi hal ini dengan serius.

“Kami meminta penjabat bupati dapat segera menangapi hal ini de­ngan serius.  sebab, selain merugi­kan negara, honorer siluman itu otomatis akan menutup ruang bagi tenaga honorer resmi untuk diang­kat jika kemudian Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan baru, untuk mengangkat tenga honorer menjadi ASN,’ tandasnya.

Jika nantinya dalam hal ini tenaga non ASN siluman itu benar ada dan berdampak hukum, kata Picarima, maka penjabat bupati tidak usah ragu-ragu mendorong masalah ini ke penyidik Polri.

“Ini harus ditanggapi dengan serius. Ini bukan masalah gampang. Tentu akan berdampak buruk, ter­utama bagi tenaga non ASN resmi yang sudah puluhan tahun meng­abdi bagi daerah. Apalagi jika nan­tinya ada temuan gaji honorer silu­man itu dicairkan. Pertanyaanya ada­lah, siapa yang menikmati gaji mereka. Karenanya masalah ini ha­rus segera diselidiki dan dituntas­kan,” ujarnya. (S-17)