AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin menilai, salah satu indikator yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan di Maluku, yakni program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang sangat lemah, ini yang menyebabkan perputaran uang di masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Pasalnya, jika program pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN di suatu wilayah sepi, maka akan berkorelasi terhadap angka pengangguran yang bertambah serta lonjakan angka kemiskinan yang signifikan seperti yang terjadi saat ini.

“Salah satu indikatornya memang program APBD Pemda lesu alias tidak berjalan dengan maksimal, bisa dikatakan amburadul dan tidak terstruktur,” tandas Rovik kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (27/1).

Menurut Rovik, ketika program APBD dan APBN mulai digulirkan, maka semestinya aktivitas ekonomi akan berjalan, lapangan kerja terbuka serta menumbuhkan sumber ekonomi baru, sebab notabene ada arus perputaran uang dalam masyarakat, ada aliran dana segar yang dikucurkan, investasi di daerah melonjak dan digunakan untuk menumbuhkan sektor-sektor ekonomi.

“Untuk itu saya minta kepada Pemprov Maluku segera merealisasikan APBD 2023 yang sudah ditetapkan, jika tidak direalisasikan pada Febuari atau Maret nanti, dikhawatirkan angka kemiskinan akan naik lagi,” ucap Rovik.

Selain itu kata Rovik, Badan Anggaran DPRD kedepan juga harus dapat melakukan perannya, yakni berkoordinasi dengan Pemprov Maluku agar secepatnya bisa terealisasi, sebab untuk menurunkan angka kemiskinan di Maluku mestinya ada intervensi program yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan masyarakat

“Kita jangan hanya membicarakan hal-hal yang statis yang strategis pun harus dibicarakan, mengingat variabel angka kemiskinan ini beragam, harus segera di identifikasi serta mengantisipasi lonjakan berikutnya yang mungkin saja lebih parah,” cetus Rovik.(S-20)