AMBON, Siwalimanews – Polda Maluku menggelar rapat koordinasi untuk membahas penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Rakor yang digelar di Rupatama Polda Maluku, Selasa (24/5) melibatkan tim terpadu penanganan konflik sosial di Haruku dipimpin Kapolda Irjen Lotharia Latif, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen TNI Richard Tampubolon dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno.

Dalam rakor tersebut, kapolda minta kepada tim terpadu agar dapat melaksanakan rekonsiliasi. Bahkan ia berharap, rekonsiliasi digelar melalui dialog damai  akan melahirkan win win solution.

“Mari kita mengutamakan dialog, karena tanpa dialog tidak akan ada rekonsiliasi. Dialognya harus membawa semangat damai. Dialog membawa win win solution, tidak ada yang merasa kalah dan menang, dan kita jangan putus asa,” pinta kapolda.

Selain rekonsiliasi, kapolda juga tim dapat menghitung biaya pembangunan setiap rumah, termasuk tanaman warga yang rusak akibat konflik.

Sementara terkait rehabilitasi, kapolda minta pemda  dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menyangkut dengan, sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Ditempat yang sama Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno minta agar rakor yang dilaksanakan ini dapat membuahkan hasil yang nyata, yaitu mewujudkan rekonsiliasi damai untuk selamanya.

Senada dengan kapolda, Pangdam XVI Pattimura mengaku, sejauh ini Kodam Pattimura dan Polda Maluku selalu memonitor perkembangan tindak lanjut oleh tim terpadu penanganan konflik sosial.

Pangdam berharap, semangat perdamaian antar sesama orang basudara di Maluku agar tetap konsisten, sehingga dapat bersama menuntaskan semua persoalan yang terjadi.

“Saya tidak hanya dari minggu ke minggu, tapi dari detik ke detik bersama bapak kapolda terus memonitor progres dari tim ini (tim terpadu Penanganan konflik sosial Kabupaten Maluku Tengah),” ujar pangdam.

Sebelumnya, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dalam laporannya terkait langkah-langkah penanganan konflik yang telah dilaksanakan, diantaranya upaya rekonsiliasi, rekonstruksi dan rehabilitasi.

“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan sumber daya yang ada, siap menyelesaikan konflik yang terjadi di Maluku Tengah,” janji bupati. (S-10)