AMBON, Siwalimanews – PT Pertamina (Persero) diminta untuk memperhatikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah-wilayah Terdepan, Terpencil dan Terluar (3T).

Permintaan ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten MBD dan KKT, Anos Yermias menindaklanjuti kedatangan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama dalam menerapkan program BBM satu harga yang telah dicanangkan Pemerintah melalui kebijakan Presiden Joko Widodo.

Dijelaskan, sampai dengan saat uni masih ada wilayah-wilayah di Maluku yang belum merata dari aspek program BBM satu harga yakni wilayah 3T khususnya di MBD.

Sebagai salah satu BUMN yang bergerak pada bidang minyak bumi dan gas, kata Yermias memang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan pemerataan energi di pelosok negeri melalui program BBM Satu Harga, sehingga harus memberikan keadilan energi sekaligus menjaga ketahanan dan kedaulatan energi di sepanjang wilayah terdepan Indonesia.

“Dengan adanya kunjungan Ahok di Kota Ambon kemarin maka harus bisa mendengar berbagai keluhan dari masyarakat wilayah 3T yang sulit mendapat BBM, apalagi dengan kondisi harga yang masih cukup tinggi,” tegasnya.

Baca Juga: Tupenalay Kembali Pimpin Negeri Halong

Menurutnya, kelangkaan BBM sangat dirasakan masyarakat Moa pada umumnya yang dikarenakan selain belum memiliki Depot BBM tetapi supply BBM langsung diambil dari Pertamina Ambon hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Hal ini juga sama seperti apa yang dirasakan masyarakat di kepulauan Aru dan sekitarnya, termasuk juga di Maluku   Tengah (Malteng) dan sebagian di Seram Bagian Timur (SBT) dan KKT.

“Bayangkan masyarakat nelayan kita yang ada di wilayah pinggiran itu, hidupnya tidak pernah terangkat, berubah statusnya, karena mereka mendapat BBM yang agak sulit, sehingga para nelayan kesulitan untuk melaut, untuk mendapat ikan sebagai sumber pendapatan dari hasil jualannya,” ujarnya.

“Mudah-mudahan lewat pertemuan pemerintah dengan pak Ahok, bisa melaporkan kondisi rill yang terjadi di Maluku, sehingga ada kebijakan dari pak Ahok sebagai Komisaris Pertamina, karena yang mengatur minyak ini kan BPH migas tapi yang tahu kebutuhan itu ada di Pertamina,” jelasnya. (S-50).