AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua DPRD Rustam Latu­pono menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk mempertanyakan kebijakan me­rubah sisitim pembayaran angku­tan kota dari tunai ke barcode.

Menurut Latupono akibat dari rencana kebijakan tersebut, warga Kota Ambon saat ini menjadi resah dan gelisah. “Kebijakan yang dilakukan Dishub untuk meng­gunakan sistem barcode menjadi keluhan yang cukup besar di masyarakat. Ini sangat disayang­kan, masyarakat resah dengan rencana ini,” kata Latupono kepada Siwalima di balai rakyat Belakang Soya Ambon, Senin(1/11).

Politisi Gerindra itu menyayang­kan sikap Pemerintah Kota Ambon yang akhir-akhir ini menonjolkan ke­bijakan yang tidak pro rakyat. Dikatakan, baru saja terjadi kenai­kan tarif angkot yang signifikan hingga menjadi sorotan tajam dari warga, sekarang sudah timbul kebi­jakan lainnya yang membuat resah.

Latupono berharap pemerintah kota stop membuat polemik yang mengarah kepada kebingungan dari rakyat.

Anjuran

Baca Juga: Empat Dokter Spesialis di RSUD Haulussy Dimutasi

Dikritik, malahan dibilang itu ha­nya anjuran. Kepala Dinas Perhu­bu­ngan Kota Ambon, Robby Sa­pulette menegaskan penggunaan barcode pada angkutan umum di kota ini, bukan merupakan kewa­jiban.

“Ini bukan merupakan kewajiban dan keharusan, tetapi ini cara untuk mempermudah transaksi secara elektronifikasi. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi nontunai,” ungkap Sapulette kepada Siwalima Senin (1/11).

Katanya Dishub berupaya membiasakan warga Kota Ambon untuk bertransaksi secara nontunai. Sejauh ini, Dishub tambahnya berupaya untuk melakukan sosialisasi. Yang paling utama akan diberikan kepada mahasiswa, guna menjelaskan keuntungan penggunaan barcode (Qr-Code).

Supir Angkot Protes

Diberitakan sebelumnya, kebijakan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy merubah sistim pembayaran angkutan kota dari tunai ke sistim bercode, mendapat kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Golkar sebagai pengusung utama walikota dua periode itu.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias menyebutkan kebijakan walikota itu tidak populis dan berlebihan, serta tidak berpihak kepada rakyat.

Kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (29/10) lalu, Anos yakin kebijakan itu bakal ditentang warga kota sebagai pengguna angkutan kota dan juga supir angkot itu sendiri.

“Kalau menggunakan barcode, siapa yang untung dan siapa yang buntung. Ini hanya angkutan umum. Sehingga kebijakan ini perlu dikaji lagi, karena jangan sampai dengan menggunakan barcode justru merugikan penumpang atau bahkan merugikan sopir angkutan kota,” ujar dia.

Sehari setelah dikritik sohibnya di Golkar Maluku, giliran Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Ambon, Margartha Siahay melayangkan protes serupa terhadap kebijakan walikota.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat terburu-buru dengan mengabaikan fakta yang ada, dimana tidak semua sopir angkot dan penumpang paham teknologi dan memiliki smartphone.

“Tidak semua penumpang paham teknologi sehingga pasti ada saja kebigungan saat menggunakan aplikasi dengan barcode yang minim sosialisasi tersebut,” kata Siahay, sebagaimana dilansir Siwalimanews, Sabtu  (30/10).

Siahay bahkan khawatir sopir angkot akan mengalami kesulitan mendapatkan penumpang, karena banyaknya penumpang yang tidak memiliki smartphone, maupun penumpang yang tidak mempunyai saldo dalam aplikasinya.

Karenanya, Siahay berharap sosialisasi perlu dilakulan lebih intens, melibatkan seluruh pihak terkait, seperti dinas perhubungan, bank dan OJK.

Dia berharap pemkot bisa memberi alternatif lain, yakni menggunakan sistem digital dan bisa juga dengan uang tunai seperti biasa.

“Kalau ada dua pilihan gitu, penumpang yang tidak memiliki ponsel pintar bisa bayar tunai dan bagi yang melek teknologi baru bayarnya pakai aplikasi.

Bikin Susah Rakyat

Sejumlah sopir angkot menilai rencana penggunaan barcode dalam sistem pembayaran angkutan kota perlu dipertimbangkan lebih matang oleh Pemkot Ambon.

“Pemeritah harus melakukan kajian lebih mendalam,” ucap Benni sopir angkot jurusan Laha-Ambon.

Menurutnya, jika kebijkan ini sudah diterapkan dan saat itu juga sementara mengangkut penumpang dan tiba-tiba bensin habis atau kebutuhan mendadak ban pecah di jalan, harus ambil dari mana uang pembayarannya.

“Ini sistim bikin susah kami. Kan menggunakan barcode. Mau ambil uang dari mana sementara pembayaran secara online. Karena seng semua sopir paham dengan pembayaran seperti itu,” tegasnya.

La Ramli sopir angkot Hative Besar juga mengaku penggunaan barcode tidak menguntungkan malahan menyusahkan sopir dan penumpang angkot.

“Apakah dengan adanya penggunaan barcode memberikan keuntungan dengan mendapatkan banyak uang, sementara uangnya dibayar gunakan sistem. Kota-kota besar lain yang sudah maju di Indonesia saja tidak bayar pakai berkode. Pak walikota jangan terlalu mimpi yang besar,” tandasnya.

Pria berusia 45 tahun ini menyesali kebijakan walikota. Ia mengaku dimasa penghujung jabatan, walikota mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak memihak rakyat.

“Jangalah. Coba kalau sean­dainya beliau masih mau maju lagi di pilkada tidak mungkin begini. Politikus ini kepentingan ada jadikan rakyat tumbal. Saya tidak setuju,” katanya. (S-52)