AMBON, Siwalimanews – Banyak indikasi yang mengarah kepada kegelisahan publik, semasa dipimpin oleh pasangan yang maju dengan mengusung jargon Baileo.

Pernyataan terbuka mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang berharap akan lahir pemimpin Maluku baru di tahun 2024, mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi di Maluku.

Umumnya mereka menilai pernyataan mantan Ketua PDIP Maluku ini adalah bukti kegelisahan publik selama ini, yang membutuhkan perhatian serius Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk memajukan Maluku dari

Akademisi Fisip Unpatti, Mochtar Nepa-Nepa menilai, pasca pandemi sebetulnya banyak hal yang kemu­dian menyebabkan keterpurukan ekonomi di berbagai wilayah kabupaten/kota di Maluku.

“Persoalan ekonomi yang menjadi bias kegelisahan publik di Maluku tentu tidak akan mungkin dilakukan secara marathon untuk menjawab semua keinginan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya kepada Siwalima melalui pesan whatsapp, Senin (22/8).

Hal ini kata Mochtar, membutuh­kan pola-pola kemitraan kolaboratif di semua jenjang sehingga, secara berkala kegelisahan ekonomi akan terjawab. Jika tidak, maka persoalan ekonomi akan menjadi dilematis yang justru banyak pihak berpikir tentang perubahan pola kepemim­pinan pada 2024 mendatang.

“Sebetulnya menurut saya preferensi masyarakat Maluku saat ini banyak disuguhkan dengan melihat bahwa Maluku mengalami sebuah dilema ekonomi, disparitas atau kesenjangan antar kabupaten di Maluku, minimnya pembangunan infrastruktur, justru bukan hanya tanggungjawab seorang gubernur, tapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sehingga semua aspek bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Meski sebetulnya, lanjut dia, peran seorang Gubernur Maluku sebagai leader, memiliki sumber daya yang sangat kuat. Dimana Pernya­taan mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang memberi isyarat bahwa pada periode 2024-2029 Maluku akan memiliki pemim­pin baru. Menurutnya, ini dimaknai sebagai simbol bahwa Maluku harus terus berbenah dibawah kepemim­punan Murad Ismail.

Kata dia, perbaikan sistem eko­nomi maupun politik, tentu menjadi perhatian serius bagi Gubernur Maluku Murad Ismail, jika kemudian ingin tetap berkiprah memimpin Maluku untuk periode kedua deng­an tetap meyakinkan masyarakat Maluku pada sisa masa jabatanya.

Jika tidak, tentu yang dikhawatir­kan oleh Ketua tim pemenangan Murad Ismail, Karel A Ralahalu akan membalikan fakta politik bahwa, 2024 akan lahir pemimpin baru.

Simbol pemaknaan pemimpin baru, kata Mochtar, bisa juga merujuk pada pergantian kepemim­pinan karena masa jabatan berakhir ataukah pilihan rakyat Maluku akan mengerucut pada figur baru.

“Sebagai masyarakat akademis tentu kita memberikan preferensi dan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ancaman

Terpisah, akademisi Fisip Unpatti, Victor Ruhunlela menjelaskan, Karel Albert Ralahalu merupakan tokoh Maluku yang memiliki kekuatan politik, karena masih mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari sebagian besar masyarakat Maluku.

Ketika tokoh politik sekelas Karel Albert Ralahalu mengeluarkan per­nyataan demikian, lanjut Ruhunlela, maka sudah pasti ada penilaian yang menjadi dasar termasuk penataan birokrasi yang belakangan meng­ambil persoalan.

Sebagai orang yang berhasil membawa keluar Maluku dari krisis, lanjutnya, Ralahalu sejak awal memiliki harapan dengan kehadiran Murad Ismail sebagai gubernur dapat membawa perubahan bagi Maluku, namun hal itu tidak terjadi.

Semua persoalan pemerintah terjadi hari ini hanya disebabkan manajemen adminitrasi yang tidak baik dari gubenur dan jajaran biro­krasi yang mengakibatkan Maluku memiliki posisi tawar yang lemah dihadapan Pemerintah Pusat.

Ruhunlela menduga, sikap yang diambil Ralahalu didasarkan pada penilaian dari aspek manajerial seorang Murad Ismail yang terkesan masa bodoh dan tidak didukung oleh lingkungan birokrasi yang kuat.

Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan oleh mantan Ketua PDIP Maluku harus dipandang sebagai sebuah ancaman di tengah tingkat kepercayaan masyarakat Maluku, khususnya kepada PDIP yang belakangan mulai menurun.

“Pernyataan Pak Karel itu mesti­nya PDIP harus berhati-hati, sebab Pak Karel itu tokoh politik besar,” ujar Ruhunlela saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (22/8).

Diakuinya, roda organisasi PDIP itu saat ini memang digerakkan oleh Murad Ismail sebagai ketua, sedang­kan operasionalnya lebih banyak digerakan oleh Benhur Watubun sebagai sekretaris DPD. Artinya, jika PDIP mengambil posisi yang baik maka dapat mempertahankan ke­kuasaan.

Apalagi, memang akhir-akhir ini ada keraguan dari masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada PDIP. Hal ini terukur dengan bebe­rapa basis suara PDIP seperti Kabu­paten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Tengah yang tidak menang mutlak dan berhasil diambil oleh partai lain.

Suara pemilih pada 11 kabupaten dan kota telah terbag habis, dimana  kekuatan dari PDIP juga mengalami degradasi karena dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat kepada pimpinan partai apalagi dengan arogansi dengan pimpinan partai.

“Kalau pimpinan partai sedikit saja arogan, maka masyarakat akan meninggalkan itu apalagi, pendis­tribusian kabupaten kota sudah terbagi habis,” tegasnya.

Mantan Wakil dekan III Fisip Unpatti ini menegaskan, pernyataan Ralahalu harus menjadi renungan dan evaluasi yang kuat dari PDIP, jika ingin tetap eksis di 2024, apalagi ini pemilihan langsung yang tidak ada ruang bagi partai untuk ber­karya sebab figur akan mempenga­ruhi sikap pemilih.

“Saya sangat khawatir.  Kalau dulu orang tertarik partai, tapi seka­rang orang tertarik figur karena itu harus hati-hati,” cetusnya.

Terpisah, akademisi Fisip UKIM Ongky Samson mengatakan, per­nyataan yang dilontarkannya oleh Gubernur Maluku dua periode itu menjadi sebuah ancaman serius bagi eksistensi PDIP di Maluku.

“PDIP memang harus hati-hati dengan adanya ancaman dari man­tan Gubernur yang memiliki kekuat­an politik,” ujarnya.

Menurut dia, PDIP harus mampu memperbaiki citra dihadapan ma­syarakat yang memang selama ini bermasalah, sebagai akibat dari kinerja tidak maksimal yang ditun­jukkan kader diberbagai sektor pemerintah.

Sebagai partai yang mengusung jargon wong cilik, kata Ongky, belum berjalan dengan baik dalam setiap lini pemerintahan, maka untuk mempertahankan kekuasaan PDIP harus melakukan berbagai terobos­an konflik sebab jika tidak maka ancaman mantan gubernur Maluku dua periode itu akan terjadi.

Perbaiki Kinerja

Sementara itu, akademisi Fisip Unidar, Sulfikar Lestaluhu menilai, pernyataan Ralahalu adalah bukti kegelisahan rakyat Maluku, ter­hadap berbagai program yang belum terealisasi dengan baik.

“Seperti LIN, Blok Masela. Ini mungkin dasar berpikir pak Karel, karena sebagai tokoh politik pak Karel tentu saja punya pertimba­ngan-pertimbangan mendasar sehingga mengeluarkan pernyataan tersebut,” ujar Zulfikar saat diwa­wan­carai Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (22/8).

Selain itu, pernyataan mantan Ketua DPD PDIP Maluku ini juga menjadi tantangan bagi PDIP untuk bekerja lebih keras jika ingin men­duduki kursi gubernur lagi.

Di sisi lain, lanjutnya, kinerja Gubernur Maluku, Murad Ismail harus diperbaiki dan dibenahi secara bersama-sama.

Evaluasi

Terpisah, senior PDIP, Evert Ker­mite mengatakan, pernyataan ter­buka Karel Ralahalu harus menjadi catatan penting bagi PDIP. Dimana PDIP harus ada dalam posisi eva­luasi.

“PDIP harus evaluasi, apakah 16 butir janji kampanye yang disam­paikan gubernur dan wagub saat kampanye itu sudah terealisasi dengan baik kah belum. Karena masyarakat sekarang ini sudah pintar, karena itu, PDIP harus sece­patnya diskusi tentang kepemimpi­nan yang akan datang,” ujarnya saat menghubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (22/8).

Jika PDIP Maluku ingin tetap mempertahankan Murad Ismail sebagai calon Gubernur Maluku periode mendatang, maka haruslah berbenah dan merubah sikap kepe­mimpin. Jika tidak maka PDIP harus terbuka bahwa sudah waktunya PDIP punya calon yang lain,” tutur mantan anggota DPRD Maluku ini seraya menambahkan, apa yang disampaikan Ralahalu ini sangat tepat karena rasa cinta kepada ma­syarakat Maluku tetapi juga kepada PDIP.

Warning Murad & PDIP

Sebelumnya, akademisi Fisip UKIM dan Fisip Unpatti menilai, pernyataan Ralahalu ini merupakan warning bagi Gubernur Maluku, Murad Ismail dan juga PDI Per­juangan.

“Saya menilai pendapat Pak Karel sebagai seorang mantan Gubernur Maluku, dan mantan Ketua PDI Perjuangan di Maluku yang berharap tahun 2024 ada pemimpin baru di Maluku. ini merupakan warning bagi pak Murad sendiri sebagai gubernur tetapi juga PDIP,” jelas Amelia Tahitu, akademisi FISIP UKIM kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (21/8).

Menurutnya, PDIP tentu saja punya kepentingan untuk tetap mempertahankan kursi kekuasaan yang dipegang selama dua periode pasca dipimpin Karel Albert Ralahalu dan saat ini Murad Ismail, tentu saja pernyataan mantan Gu­bernur Maluku itu menjadi catatan penting bagi PDIP untuk bekerja lebih keras jika ingin mempertahan­kan kursi kekuasaan.

Hal ini juga penting, karena peta politik 2024 mendatang ini persaing­an semakin ketat, sehingga PDIP juga harus bekerja keras dalam upaya meyakinkan rakyat terhadap calon yang akan dijagokan nantinya.

Tetapi disisi lain, lanjut Amalia, ini juga warning bagi Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk melakukan pembenahan yang lebih baik lagi bagi Maluku.

“Belajar dari Pak Karel sebagai tokoh Maluku yang pernah memim­pin Maluku, menurut saya orang membandingkan kepemimpinan Maluku versi Pak Karel dan pak Murad saat ini. Mungkin berbeda jauh. Mungkin suara hati pak Karel melihat keberadaan Maluku saat ini lebih bagus kedepan,” ujarnya.

Dikatakan, dirinya sepakat dengan Pak Karel dimana dalam memba­ngun Maluku harus dilihat dari semua aspek.

“PDIP sudah beberapa kali me­mimpin, dan dari sisi kepentingan politik PDIP tidak ingin melepaskan jabatan itu kepada yang lain. Se­hingga Pak Murad sebagai Gubernur tetapi juga Ketua DPD PDIP harus behani baik eksternal maupun internal,” ujarnya.

Menurutnya, PDIP pasti tetap ingin memimpin Maluku, karena itu kesiapan kader sudah harus dilaku­kan sejak dini. Dan bersama-sama dengan Gubernur membangun Ma­luku ini.

Motivasi

Terpisah, akademisi Fisip Unpatti, Paulus Koritelu menilai  pernyataan Gubernur Maluku 10 tahun itu sebagai motivasi yang positif bagi Murad Ismail sebagai gubernur untuk bekerja maksimal bagi rakyat Maluku.

Tetapi juga sisi yang lain, dalam kaca mata politik sebagai seorang politikus, mantan Ketua PDIP Malu­ku itu memiliki analisis yang ber­beda.

“Satu hal kemungkinan terkait dengan Maluku satu di tahun 2024, pak Murad sebagai petahana ber­hadapan dengan  pesaing yang satu kubu dengan pak Karel. Ini penting karena memberikan dinamika-dinamika yang sangat penting di tahun 2024, sehingga sebagai petinggi PDIP di Maluku ini juga sebagai sebuah inspirasi bagi Pak Murad,” ujar Koritelu saat kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (21/8).

Menurut Koritelu, mantan Gubernur Maluku, Karel Ralahalu yang berharap tahun 2024 lahir pemimpin baru di Maluku merupa­kan lampu bahwa, peta politik tahun 2024 sangatlah tinggi.

“Di sisi lain ini memberikan lampu bahwa peta politik 2024 tensi persaingan yang sangat tinggi, karena pak Murad  sebagai petahana akan berhadapan dengan seorang jenderal  bintang III yang masih aktif. Hal ini memberi sebuah kekuatan dan motivasi bagi pak Murad bahwa menggunakan waktu yang sisa ini untuk benar-benar secara maksimal mengaktualisasi  peran kepemim­pinan di Maluku,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Koritelu. Peran Murad sebagai seorang gubernur tetapi juga sebagai seorang Ketua DPD PDIP Maluku untuk bisa memainkan perannya lebih maksimal bagi rakyat Maluku.

“Pak Karel menyampaikan ini tentu membuat perbandingan deng­an masa dia , tentu dia lebih tahu, dan dia melihat sudah tahun ke tiga tetapi aktualisasi peran sebagai seorang kepala daerah tingkat satu kurang memenuhi apa yang sebe­tulnya diinginkan rakyat Maluku. Karena itu, belajar pengalaman pak karel dalam membuat perbandingan selama 10 tahun  memerintah di Maluku. jika sebagai orang  petinggi PDIP, sebagai orang tua yang 10 tahun memerintah, tetapi juga ini warning karena peta politik 2024 akan melibatkan dua intitusi besar sehingga persaingan ini tidak mudah seperti tahun 2019 lalu,” ujarnya.

Ada Pemimpin Baru

Diberitakan sebelumnya, Ralahalu kepada wartawan, di Tribun Lapa­ngan Merdeka Ambon, Rabu (17/8) usai mengikuti peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, berharap tahun 2024 Maluku mempunyai pemimpin baru.

Ralahalu mengakui, hingga saat ini masih banyak persoalan-per­soalan yang terjadi ditengah ma­syarakat di pelosok daerah yang belum ditangani oleh pemerintah daerah.

Persoalan tersebut diantaranya pendidikan, kesehatan maupun pembangunan masih banyak yang belum merata dan dirasakan ma­syarakat, padahal usia Provinsi Maluku telah memasuki 77.

Artinya, di usia yang sudah tidak muda lagi ini Pemerintah Provinsi Maluku harus dapat memperhatikan semua kebutuhan pembangunan dan hak-hak dasar lainnya, agar Maluku dapat maju sejajar dengan daerah lain.

Dijelaskan, perayaan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dan Provinsi Maluku harus dijadikan sebagai momentum untuk mem­benahi begitu banyak persoalan yang hingga saat ini belum kunjung dituntaskan.

“Sebenarnya banyak sekali yang perlu baik pendidikan hingga pembangunan,” ujar Ralahalu.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di Maluku memang merupa­kan tanggungjawab bersama semua elemen masyarakat, dan khususnya pimpinan daerah maka harus ada kerja sama supaya Maluku semakin hari makin baik.

Ralahalu juga berharap dalam momentum perhelatan pilkada Gubernur Maluku tahun 2024 mendatang, ada pemimpin baru yang dapat membawa Maluku lebih baik dari saat ini.

“Kita berharap 2024 ada pemimpin yang baru yang bisa memimpin Maluku lebih maju lagi dari sekarang ini,” tegas mantan Ketua DPD PDIP Maluku ini.(S-05/S-20)