AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbauw memastikan penanganan jembatan Wai Kawa Noa membutuhkan intervensi pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rahakbauw menjelaskan, Komisi III telah memanggil sejumlah pihak diantaranya, BPJN, BWS, Dinas PUPR, BPBD, Dishub untuk membahas penanganan jembatan ini, namun oleh pihak balai disampaikan jika penanganan secara parmanen membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Progres untuk penanganan jembatan ini memang sudah dilakukan, kemarin rapatnya dengan sejumlah pihak tapi untuk penanganan secara parmanen itu kan membutuhkan anggaran yang cukup besar, sebab bentangan jembatan ini kan mencapai 500 meter, maka harus ada intervensi pempus,” ujar Rahakbauw kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (11/8).

Menurutnya, jembatan Kawa Noa sebelumnya dirancang dan dibangun oleh Pemkab Malteng, dimana dari aspek perencanaan tidak terlalu bagus sehingga ketika terjadi curah hujan dengan intesitas tinggi menyebabkan luapan sungai yang merusak jembatan.

Untuk dilakukan penanganan terhadap jembatan penghubung Malteng dan SBT ini lanjut Rahakbauw harus dilakukan secara matang, sebab kondisi aliran air sungai yang cukup lebar sehingga sewaktu-waktu terjadi luapan air yang cukup deras, sehingga kualitas dari jembatan harus dirancang dengan baik.

Rahakbauw memastikan, jika nantinya Komisi III akan memperjuangkan kebutuhan anggaran bagi penanganaan jembatan ini ke Kementerian PUPR, sebab ruas jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat di Kecamatan Tehoru yang hari ini terputus dan menggangu distrubusi bahan pokok di wilayah sekitar.

Kendati begitu, BPJN Maluku telah berupaya untuk melakukan penanganan secara darurat dengan memasang bailey atau jembatan darurat, tetapi untuk jangka panjang harus diintervensi langsung dengan APBN.

“Jembatan ini kan akses utama bagi masyarakat Tehoru dan Teluti jadi nanti kita perjuangkan melalui APBN, sebab kalau berharap pada APBD sampai kapan pun jembatan ini dibangun secara parmanen,” tegas politisi Golkar Maluku ini.(S-20)