AMBON, Siwalimanews –  Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyayangkan sikap pemerintah provinsi yang hingga kini belum memberikan kepastian terkait dengan anggaran pemilu serentak.

Padahal, Komisi I sejak Maret lalu telah meminta Pemprov Maluku untuk menghitung kemampuan anggaran daerah yang dapat dialokasikan untuk membiayai tahapan pemilu.

“Sampai saat ini kan pemprov belum memberikan kepastian terkait dengan besaran anggaran pemilu, akibatnya kita belum bisa melakukan rakor bersama pemerintah kabupaten dan kota,” kesal Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku Michael Tasane kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (2/5).

Menurutnya, jika sampai sekarang Pemerintah Provinsi Maluku belum memberikan kepastian, maka itu menunjukkan pemprov tidak memiliki keseriusan dalam mendukung tahapan pemilu di Maluku.

Padahal pengalokasian anggaran pemilu dari APBD adalah suatu keharusan yang mesti dilakukan oleh Pemprov Maluku sesuai dengan perintah Mendagri dengan ketentuan tahun 2023 pemprov wajib mengalokasikan anggaran 40 persen untuk tahapan, dan sisanya dialokasikan pada tahun 2024 mendatang.

Baca Juga: 4 Mei PWI Maluku Gelar Konferensi

Dari segi kebutuhan anggaran, KPU dan Bawaslu Maluku telah melakukan rasionalisasi pembiayaan, sehingga tersisa Rp300 miliar untuk KPU Maluku dan 171 miliar untuk Bawaslu.

“Tidak ada keseriusan dari pemprov, sebab belum diketahui besaran anggaran yang disiapkan berapa, kan kita membuka opsi, kalau memang tidak bisa dicover oleh APBD provinsi mungkin kita akan shering anggaran, tapi kita harus tahu dulu kemampuan daerah ini bisanya berapa,” tandas Tasane.

Sikap lambannya Pemerintah Provinsi Maluku ujar Tasane, akan berdampak terhadap setiap tahapan yang sedang berlangsung, apalagi saat ini KPU dan Bawaslu telah masuk dalam tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPD dan DPRD Provinsi Maluku.

Selain itu, pembayaran gaji panitia ad hoc selama satu tahun kedepan juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dan jika tidak di support oleh pemprov, maka akan berdampak pada kinerja panitia ad hoc di lapangan.

“Saya mengharapkan adanya keseriusan dari Pemprov Maluku untuk segera menetapkan besaran anggaran yang disanggupi, dan DPRD tetap mendukung setiap kebijakan guna mensukseskan pemilu serentak 2024,” harap Tasane.(S-20)