AMBON, Siwalimanews – KPU Maluku minta kepada pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan pemilihan umum kepala daerah yang akan berlangsung di bulan November 2024 mendatang.

Pasalnya, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Maluku belum juga menyampaikan besaran anggaran yang nantinya dialokasikan melalui APBD bagi penyelenggaraan Pilkada Gubernur sesuai dengan surat Mendagri.

“Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi bersama Komisi I DPRD dan pemerintah provinsi bahkan KPU juga sudah membangun komunikasi dengan Kesbangpol berkaitan dengan pengajuan anggaran Pilkada 2024, karena bersumber dari APBD provinsi,” ungkap Kubangun kepada Siwalimanews di Kantor KPU Provinsi Maluku, Sabtu (13/5).

Dijelaskan, sesuai dengan surat edaran Mendagri, maka Pemerintah Provinsi Maluku wajib mengalokasikan anggaran Pilkada sebesar 100 persen dengan mekanisme 40 persen dialokasikan pada tahun 2023 dan sisanya 60 persen dialokasikan dalam APBD 2023.

Terhadap surat Mendagri dan KPU RI, maka KPU Provinsi Maluku secara resmi telah menyurati pemerintah provinsi perihal kebutuhan anggarannya, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi balik dari tim anggaran pemprov.

Baca Juga: Tomagola Tuding Pattiasina Desain Laporan ke DPP Demokrat

“Sampai saat ini kita belum ada pembahasan baik melalui tim anggaran pemprov apalagi kan kita harus melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota guna mencari solusi pembiayaan pilkada serentak di Maluku,” ujar Kubangun.

Menurutnya, KPU telah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp300 miliar yang disesuaikan dengan keputusan KPU RI terkait dengan standar biaya anggaran pilkada.

Jika pembebanan anggaran untuk lembaga ad hoc dibebankan ke KPU provinsi dan tidak ada di kabupaten berarti harus dibebankan pada APBD Provinsi Maluku, sebaliknya disharing dengan kabupaten/kota maka akan dicari alternatif dengan pemprov.

Kubangun berharap, Pemerintah Provinsi Maluku dapat memberikan kepastian kepada KPU terkait dengan anggaran pilkada, sehingga tidak menggangu konsentrasi penyelenggaraan tahapan pilkada yang akan berjalan sejak November mendatang.

“Kami menginginkan perhatian dari pemprov sehingga bersama-sama kita dapat menjalankan tahapan dengan baik,” harap Kubangun.(S-20)