AMBON, Siwalimanews – Kendati hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku terhadap pengelolaan APBD Kabupaten MBD tahun 2018 memperoleh predikat wajar dengan pengecualiaan (WDP) namun untuk  pengelolaan APBD Kabupaten MBD tahun 2019 mendatang, Pemkab optimis dapat meraih wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kita optimis jika pengelolaan APBD Kabupaten MBD tahun 2018, hasil pemeriksaan BPK akan meraih WTP,” ungkap Sekda MBD, Alfonsius Siamiloy, kepada wartawan, di Ambon, Selasa (17/9).

Sekda mengaku kegagalan memperoleh predikat WTP karena tersangkut dengan masalah aset yang bawahaan dari Kabupaten Maluku Tenggara dan  Maluku Tenggara Barat.

“Masalah aset itu lebih banyak ada di Dinas Pendidikan tentang aset-aset sekolah yang ada di desa-desa,  karena kesulitan mengambil data sehingga terbawa sampai di pemeriksaan sehingga tidak bisa WTP. Padahal kalau periksa berdasarkan urut WDP kita itu nomor satu artinya kita siap untuk WTP,” katanya.

Selain itu, kata dia, dana BOS yang pada saat pencairan dari provinsi itu langsung di rekeningnya kepala sekolah atau rekening sekolah.

“Khusus terkait dana BOS,  ini kan teman-teman di provinsi tidak memberikan data jumlah transferan ke rekening sekolah, sehingga Dinas Pendidikan juga sulit membuat laporannya walaupun dia masuk di rekening kepala sekolah atau rekening sekolah, tetapi yang buat laporan itukan dari Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Ia mengaku kedua persoalan yang menyebabkan Kabupaten MBD, tidak bisa memperoleh WTP tapi saat ini sudah diselesaikan, dan sudah berkoordinasi dengan BPK.

“Kita sudah lakukan koor­dinasi dengan BPK, mereka sudah mengiyakan kalau itu selesai  maka kita siap untuk WTP tahun depan,” katanya.

Walaupun demikian, tambah dia, tentunya pemeriksaan yang baru ini, pasti ada lagi namun diharapkan tidak terlalu berat karena yang berat itu aset-aset sekolah yang ada di desa-desa itu apalagi yang dibangun di pemerintah daerah.

“Kita berharap dengan hasil koordinasi kemarin tahun depan kita sudah bisa WTP,” pintanya. (S-40)