AMBON, Siwalimanews – Upaya pemerintah Provinsi Maluku dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Maluku sampai saat ini masih menemui kendala.

Salah satunya berkaitan dengan data penerima bantuan sosial yang sampai saat ini belum dimasukan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Maluku. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku yang  membidangi sosial Ruslan Hurasan kepada wartawan meminta agar kepala daerah yang ada di tiga kabupaten yang sampai saat ini belum memasukan data penerima bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat untuk secepatnya memasukan data, karena hal itu sangatlah penting.

Kabupaten yang belum memasukan data penerima bantuan sosial, kata Hurasan diantara Kabupaten Malukub Tengah dan Kabupaten Kepulauan Aru serta kabupaten lainnya untuk  segera memasukan data agar pemerintah provinsi dapat melakukan validasi dan menentukan anggaran yang diperuntukan bagi bantuan sosial masyarakat terdampak.

“Bagi tiga kabupaten yang belum memasukan data, kami berharap segera melakukan validasi data terkait dengan masyarakat terdampak,” ungkap Hurasan kepada wartawan di ruang Komisi IV, Jumat (8/5).

Menurutnya, saat ini ditengah kondisi pandemi covid-19,  banyak masyarakat yang sudah menunggu diberikan bantuan sosial oleh pemerintah daerah, baik melalui bantuan sosial berupa uang tunai yang berasal dari dana desa, bantuan sosial melalui kebijakan pemerintah pusat maupun melalui kebijakan pemerintah provinsi. Sebab dengan adanya pandemi ini masyarakat sudah tidak dapat bekerja dengan baik dan nyaris kehilangan pekerjaan.

Ditambahkannya, dengan langkah cepat pemerintah daerah dalam hal ini Bupati maka dapat dipastikan masyarakat di daerah akan secepatnya menikmati intervensi pemerintah melalui bantuan sosial. (Mg-4)