PIRU, Siwalimanews – Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Andi Chandra As’aduddin saling adu mulut dengan puluhan pegawai honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kantor Bupati usai apel pagi, Senin (19/9).

Pantauan Siwalima, saling adu mulut terjadi usai apel pagi yang dipimpin oleh Pejabat Bupati, di­ma­na puluhan honorer Satpol PP ini sudah menunggu saat Bupati me­nuju ke kantor, para honorer kemu­dian men­datangi bupati menanya­kan kepastian nasib me­reka yang dirumahkan sekaligus gaji selama tiga bulan yang belum dibayarkan.

Bukan terjadi adu mulut saja, tetapi terlihat penjabat bupati dan puluhan honorer Satpol PP ini saling ngamuk.

Tidak terima dengan sikap honorer saling ngamuk, pejabat bupati naik pitam dan akhirnya menge­lu­arkan kata kasar, bahwa apabila ada honorer yang ngomong akan dihajar.

Anehnya lagi pada saat saling adu mulut, para pimpinan orga­nisasi perangkat daerah (OPD) dan sejumlah ASN Lingkup Pem­kab SBB jadi penonton setia, karena tidak ada yang melerai atau memisahkan mereka.

Baca Juga: Lima Tahun Jembatan Desa Waelana-Lana tak Diperhatikan Pemda

Usai saling adu argumen de­ngan para honorer, As’aduddin ke­mudian meminta beberapa honorer Satpol PP untuk menemui diri­nya guna membicarakan per­soalan yang dimaksud.

Selesai bertatap muka dengan Pejabat Bupati, puluhan honorer keluar dari ruang pertemuan de­ngan kekesalan sekaligus mem­buat keributan. Atas kekesalan tersebut mereka kemudian menuju ruang kerja Satpol PP sekaligus ruang Kasat Satpol PP Alberto Maulany langsung disegel dengan menggunakan kayu balok.

Menurut perwakilan salah satu honorer Palianso kepada Siwa­lima mengungkapkan, alasan pemala­ngan terhadap Kantor Satpol PP ini karena belum ada kepastian yang jelas atas gaji mereka selama tiga bulan yang belum dibayarkan dan nasib me­reka yang dirumahkan.

Palang Kantor

Kesal setelah menerima penje­lasan dari Penjabat Bupati SBB, puluhan pegawai honorer mema­lang kantor Satpol PP usai per­temuan dengan Pejabat Bupati, dimana As’aduddin mengarahkan para honorer ini untuk kembali ke satuannya masing-masing.

“Atas apa yang disampaikan oleh bupati tersebut, setidaknya Kasat Satpol PP harus bertanggung jawab atas persoalan gaji kami selama tiga bulan sejak Juni, Juli, Agustus yang belum dibayarkan, sehingga men­jadi kekesalan bagi kami honorer,” terangnya.

Menurutnya, untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama seharusnya Kasat Satpol PP bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah para honorer tersebut.

“Katong Palang Kantor ini ber­dasarkan katong pung gaji tiga bulan dong balong bayar akang,” tegas Palianso dengan dialek Ambonnya.

Tambahnya, dalam penjelasan yang disampaikan Penjabat Bupati ke­pada para honorer ini bahwa, honorer pada Satpol PP sudah dibayar­kan selesai dari hitungan gaji satu bulan Rp1.600.000, maka apabila dihitung selama bulan Agustus, honorer terima bersih Rp8.000.000.

“Apa yang disampaikan bupati tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kami ingin tuntut sekarang ini gaji tiga bulan selama kami mengabdi. Apa yang sudah dijelaskan bupati kepada kami itu sudah dipahami, tetapi sebagai Kasat Satpol PP seharusnya menyampaikan secara terbuka, agar kami bisa terima dan puas, bahkan hingga sampai saat ini hasilnya nihil” tegasnya.

Menurutnya, apabila belum dibayarkan gaji mereka tersebut palang kantor Satpol PP ini tidak akan dibuka, puluhan honorer akan terus datang setiap hari untuk memastikan pemalangan itu tetap ada,  dan apabila ada yang berani dibuka siap berha­dap dengan puluhan honorer.

Sementara itu, Sekretaris dae­rah Alvin Tuasuun saat dikonfirmasi di ruang kerjanya tidak ada ditempat, melalui telepon selulernya diluar jangkauan. Sedangkan Kasat Satpol PP juga tidak ada ditempat dirinya menghilang usai terjadi adu mulut bupati dan puluhan honorer. (S-18)